Di berbagai daerah di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, kuantitas serta kualitas pendidikan masih sangat terbatas. Cita-cita mencerdaskan kehidupan berbangsa pun seakan menjadi hutang yang tak kunjung lunas. Padahal secara eksplisit, Undang Undang Dasar negara Indonesia telah mengharuskan pemerintah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan. Namun, nyatanya angka ini masih jauh dari realisasinya. Buktinya tingkat pendidikan Indonesia masih merupakan salah satu yang terendah di dunia.[1]

Fakta-fakta tersebut dapat dengan mudah kita jadikan sebagai kambing hitam ketika ingin menyalurkan rasa frustasi terhadap pendidikan di Indonesia. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang buruk? Jumlah rasio tenaga pendidik dan siswa yang tidak ideal? Guru yang tidak kompeten? Atau kurikulum yang kurang tepat? Andai saja pemerintah bisa mengalokasikan 20% dana tersebut. Bukankah semua tergantung pada uang?

Ah, tidak juga.

Antara 1980 dan 2005, Amerika Serikat menaikkan anggaran pendidikan per anak hingga 73% melalui berbagai cara seperti penambahan jumlah guru, mengurangi jumlah pelajar per kelas hingga meluncurkan berbagai program untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Hasilnya? Hampir tidak ada perubahan. Ada sedikit perbaikan pada kemampuan matematis, namun kemampuan membaca anak umur 9, 13, dan 15 tahun tetap sama pada tahun 1980 dan 2005.[2]

Amerika tidak sendiri. Australia menaikkan pengeluaran di bidang pendidikan tiga kali lipat sejak 1970. Namun tetap tidak ada perbaikan. Pemerintah Inggris pun mengubah hampir semua aspek kebijakan dalam bidang pendidikannya, satu-satunya yang tidak berubah adalah hasilnya.

Tapi, tentu ada negara yang berhasil memperbaiki pendidikannya kan?

Jelas ada. Finlandia, Jepang, Singapura dan Kanada secara konsisten selalu berada di peringkat teratas berdasarkan studi OECD’s Programme for International Student Assesment (PISA). PISA merupakan survei tiga tahunan yang dilakukan oleh OECD terhadap pelajar umur 15 tahun dari berbagai negara-negara peserta.[3]

Apa rahasianya?

Uang? Bukan. Singapura, misalnya, mengeluarkan uang lebih sedikit untuk pendidikan dasar dibandingkan negara-negara maju lainnya.

Waktu belajar anak yang lebih panjang? Rasanya tidak juga. Di Finlandia, anak tidak memulai sekolah sebelum berumur tujuh tahun. Itu pun pada masa dua tahun pertama, mereka hanya menghabiskan empat sampai lima jam sehari di sekolah.

Jadi, apa dong?

Dari berbagai kondisi tersebut, secara garis besar, ada tiga hal yang mereka lakukan secara konsisten:

  1. Memilih calon yang tepat untuk dididik menjadi guru.
  2. Melatih guru-guru ini menjadi instruktur yang efektif.
  3. Memastikan setiap anak dapat meraup manfaatnya.

Nah! Lalu bagaimana mendapatkan orang yang tepat untuk menjadi guru? Pasti dengan menawarkan gaji yang tinggi kan?!

Uang bukanlah jaminan. Spanyol, Jerman, dan Swiss merupakan contoh negara-negara yang memberikan gaji sangat tinggi pada guru. Namun, mereka bukanlah negara-negara peringkat atas dalam pendidikan. Pada kenyataannya, negara-negara peringkat teratas mengaji gueu tidak lwbihh daripada gaji rata-rata di negara masing-masing.

Kalau bukan uang, lalu apa dong?

Status. Di negara-negara peringkat atas, guru dalah profesi dengan status yang tinggi.

Lalu bagaimana caranya membuat profesi guru berstatus tinggi sementara gajinya tidak lebih dari gaji rata-rata?

Misalnya saja di korea Selatan, untuk menjadi guru Sekolah Dasar lebih sukar dibandingkan untuk menjadi guru sekolah menengah. Untuk menjadi guru Sekolah Dasar, Anda harus lulus dari universitas pilihan dengan nilai yang tinggi. Sementara itu, untuk menjadi guru sekolah menengah, Anda hanya perlu diploma yang bisa di dapat di banyak tempat. Karena lebih mudah menjadi guru sekolah menengah, jumlahnya menjadi sangat banyak dan statusnya menjadi lebih rendah apabila disandingkan dengan guru Sekolah Dasar. Menjadi guru Sekolah Dasar jadi lebih “bergengsi”. Di Singapura seleksi kandidat guru sangat ketat, mereka hanya menerima guru bila posisi tersebut sedang tersedia. Setelah diterima, kandidat akan bekerja untuk departemen pendidikan dan posisinya dijamin. Finlandia pun juga membatasi jumlah gurunya berdasarkan kebutuhan.

Dari contoh-contoh di atas, seharusnya kita dapat belajar dari sistem negara tetangga. Kita bisa melihat bahwa kebikan pemerintah yang tepat dapat menaikkan status profesi guru ke level yang lebih tinggi dan bergengsi, tanpa perlu menawarkan gaji tinggi.

Jadi apakah artinya kita tidak perlu porsi 20% dari APBN? Bukan begitu. Yang wajib tetaplah wajib. Dua puluh persen tersebut telah diwajibkan oleh konstitusi. Karena pada akhirnya pemerintah telah sepakat untuk memenuhi kewajiban ini di APBN 2009. Meskipun lima tahun terlambat bila dihitung sejak amandemen pasal 31 dilakukan. Tapi apakah janji ini akan dipenuhi atau tidak masihlah harus dibuktikan. Kita tidak harus menunggu seluruh alokasi yang 20% tersebut terpenuhi untuk mulai memperbaiki, bukan? Sedikit perubahan pada proses seleksi dan penempatan guru akan membawa manfaat yang cukup besar tanpa tambahan biaya. Toh kita selama ini sudah bolak-balik mengubah kebijakan bukan?

Kita bisa belajar dari negara yang berada di peringkat atas dalam hal pendidikan: Pilih kandidat guru yang selektif dan sesuai kebutuhan. Setelah masuk seleksi, beri pelatihan guru-guru tersebut agar menjadi pengajar yang efektif.

Sekarang, dengan adanya desentralisasi, hal tersebut bahkan lebih mudah untuk diterapkan ditingkat provinsi dan kota. Tidak perlu program big bang di tingkat nasional. Kesuksesan di suatu provinsi nantinya dapat ditiru oleh provinsi lain.

Mari mulai dengan guru-guru kita. Sebab sebagaimana yang dikatakan salah satu pejabat di Korea Selatan bahwa “Kualitas pendidikan tidak akan bisa melebihi kualitas gurunya.” Dengan kata lain, Indonesia mesti benar-benar memperhatikan kapasitas seorang guru, karena bagaimanapun guru memainkan peran yang sangat vital dalam dunia pendidikan. (Dinda Gusti Rachardani)

 

 

Sumber refrensi

[1] UNESCO. (n.d.). Laying the Foundations for EFA: Investment in Primary Education. Retrieved from UNESCO: http://www.uis.unesco.org/template/[df/EducGeneral/Factsheet07_No6_EN.pdf

[2] The Economist. (2007, October 18). How to be Top. Retrieved May 21, 2017, from The Economist Magazine: http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=9989914

[3] OECD. (2006). Retrieved from OECD Programme for International Student Assesment: http://www.pisa.oecd.org/document/2/0,3343,en_32252351_32236191_39718850_1_1_1_1,00.html

 

Sumber Gambar: http://kahlerfinancial.com

Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *