(Kampus Terpadu, 19/06/2017) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (DPM FPSB), Universitas Islam Indonesia (UII), akhirnya memberikan respon terkait surat pernyataan dengan mosi ‘Tidak Pecaya’ yang dikeluarkan oleh mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional (HI) FPSB pada Kamis malam (15/06). Respon tersebut diterbitkan dalam bentuk surat pernyataan, pada hari Sabtu (17/06), yang intinya menyatakan bahwa DPM FPSB meminta maaf kepada seluruh masyarakat FPSB, khususnya Prodi HI, karena hingga sekarang Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) mereka, yakni Komahi, belum juga dilegalkan. Selain itu dalam surat pernyataan tersebut, DPM FPSB juga menyampaikan bahwa progress pleno pelegalan Komahi telah mencapai 70% pembahasan dari syarat dan pertimbangan pelegalan HMJ.

Endo Faisal Ad Dehlawi, ketua DPM FPSB periode 2016/2017, mengatakan dirinya sangat mengapresiasi ketegasan HI dalam melakukan perlawanan atas lambatnya kinerja DPM. Untuk itu, Endo berkomitmen akan melegalkan Komahi secepatnya.

“Insyallah akhir Juli,” tegas Endo.

Meski begitu, Endo mengatakan mosi yang dikeluarkan oleh mahasiswa HI sebenarnya kurang tepat. Endo berkomentar bahwa, dalam kasus ini, seharusnya kritik dari mahasiswa HI tidak dilayangkan dalam bentuk mosi. Sebab logikanya, lanjut Endo, mosi adalah keputusan percaya atau tidak yang dikeluarkan legislatif untuk eksekutif.

“Calon HMJ dalam mengkritik lebih tepat menggunakan somasi karena somasi itu teguran dari bawah ke atas, kalau yang dikeluarkan mosi tidak percaya, la terus bagaimana kegiatan-kegiatan calon HMJ yang bersangkutan dapat diawasi sedangkan mereka sendiri tidak percaya,” ujar Endo.

Sebelumnya, permasalahan antara DPM FPSB dengan mahasiswa HI bermula ketika HMJ HI, yakni Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) tak kunjung dilegalkan. Padahal sudah lebih dari enam bulan, Komahi telah menjalani prosedur sesuai aturan Ketetapan Sidang Umum Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya BAB VI Pasal 9 Tentang Pembentukan HMJ. Namun, sebagaimana disampaikan Muhammad Hafidh selaku ketua Komahi periode 2015/2016, DPM FPSB terkesan lambat dalam bekerja sehingga proses legalisasi Komahi pun menuai ketidakjelasan. Kesal dengan keadaan tersebut, mahasiswa HI akhirnya mengeluarkan surat pernyataan yang berisi mosi tidak percaya kepada DPM FPSB.

Sementara itu, dalam surat pernyataan yang dikeluarkan DPM FPSB, proses legalisasi Komahi saat ini telah sampai pada pembahasan Lembar Pertanggungjawaban (LPJ). Kedepannya, Pembahasan mengenai LPJ akan dilaksanakan kembali pada tanggal 19 Juli 2017. ­(Sulkhan)

 

Surat pernyataan dari DPM menanggapi mosi tidak percaya Komahi
Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *