(Kampus Terpadu, 12/12/17) Badan Etika dan Hukum (BEH) Universitas Islam Indonesia adalah salah satu unit yang secara struktur organisasi berada dibawah Rektor UII. BEH sendiri secara garis besar mengurus segala urusan tentang peraturan rektor dan peraturan universitas sampai disahkan oleh rektor, serta menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan UII sebagai sebuah institusi. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari Ari WIbowo selaku Kepala Badan Etika dan Hukum.

“Tugas BEH mengatur segala tata peraturan di dalam internal universitas, kita pun juga menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan nama UII. Misalnya seperti ada yang mengunggat rektor atas nama UII, bukan pribadi. Maka BEH lah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut”

Ari Wibowo menuturkan salah satu kasus yang ditangani BEH UII beberapa waktu lalu, ketika sebuah ‘Klub Malam’ mencatut nama UII dalam acaranya. Sehingga seakan-akan UII turut berperan dalam acara tersebut. Dalam kasus itu, pihak BEH langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan nama UII di mata masyarakat.

“Kita dari BEH langsung meminta manajemen klub malam tersebut agar segera mencabut semua bentuk promosi offline ataupun online. Lalu pihak klub tersebut langsung merespon dan segera mencabut serta menghilangkan segala bentuk promosi acara mereka, dan meminta maaf kepada pihak UII melalui postingan media sosial mereka.” Lanjut Ari.

Selain menyelesaikan sengketa hukum yang membawa nama UII, BEH juga mengatur segala tata peraturan yang ada di lingkungan Universitas. Di tingkat Universitas itu sendiri ada dua produk hukum yang dilaksanakan oleh BEH, yaitu Peraturan Universitas dan Peraturan Rektor. Peraturan-peraturan ini juga mungkin sekali berubah, tergantung kebutuhan dari pihak universitas.

“Di tingkat universitas ada dua peraturan, peraturan universitas dan Peraturan rektor. Kedua peraturan ini memiliki perbedaan mekanisme, karena untuk peraturan universitas harus ada persetujuan dari Senat, karena mencakup jangkauan yang luas. Setiap tahun selalu ada perubahan, mau itu peraturan rektor ataupun universitas.” Ungkap Ari.

Jika BEH mengurusi segala tata peraturan yang ada di tingkat Universitas, berbeda lagi dengan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa (PDKM) yang berposisi sebagai peraturan di Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII). Karena KM UII di lingkungan Universitas bersifat independen, tidak termasuk struktural yang sudah ada di Universitas. Akan tetapi, pihak BEH bukan berarti akan lepas tangan jika ada permasalah terjadi di lingkungan KM UII, karena mereka sendiri pun berada di lingkungan universitas yang juga menjadi tanggung jawab dari UII.

“PDKM belum memiliki posisi khusus di peraturan yang kita laksanakan karena secara struktural memang KM UII independen. Tapi, bila ada kasus terjadi di KM UII, mau tidak mau kita dari BEH juga akan turut bertanggung jawab menyelesaikannya sebagai pihak dari universitas. Karena masyarakat dari luar akan melihat permasalahan tersebut sebagai masalah universitas,” pungkas Ari. (Karel F)

Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *