Mengungkap Propaganda Kebudayaan Amerika dan Pemerintah Orde Baru Dibalik Pembantaian Massal 1965-1966

Judul Buku      : Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi

Anti-Komunisme Melalui Sastra Dan Film

Penulis             : Wijaya Herlambang

Cetakan           : Maret 2015

Penerbit           : Marjin Kiri

Tebal               : 333 Halaman

Sudah puluhan tahun berlalu setelah jutaan orang yang dicap sebagai anggota atau simpatisan PKI (Partai Komunis Indonesia) dibantai dengan sadis, dilenyapkan, dan dibasmi layaknya hama tanpa pernah diadili terlebih dahulu. Namun, berbagai upaya rekonsiliasi terhadap para korban pembantaian hingga saat ini masih belum mampu diterima dengan baik oleh sebagian masyarakat akibat pengalaman traumatik terhadap sejarah PKI dan kuatnya wacana ideologi anti-komunsime dalam benak mereka. Boleh dikatakan, sejak dituduh mendalangi percobaan kup Gerakan 30 September (G30S) yang menewaskan sejumlah pemimpin senior Angkatan Darat tahun 1965 silam, PKI telah dianggap sebagai musuh bersama yang tidak pantas mendapat penerimaan maaf dari bangsa Indonesia.

Di tengah keadaan yang demikian, buku berjudul “Kekerasan Budaya” karya Wijaya Herlambang ini menantang kemapanan kita dalam memandang sejarah pembantain massal 1965-1966 di Indonesia. Khususnya tentang apa yang selama ini kita pahami mengenai seni, sastra, dan film sebagai produk kebudayaan. Bahwa kemudian melalui sastra dan filmlah pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota dan simpatisan PKI dijustifikasi sebagai kebenaran, bahkan dinaturalisasi sedemikian rupa. Bahwa para intelektual, sastrawan, dan para pegiat seni pada dasarnya bukanlah sosok suci yang bebas dari motif-motif ekonomi politik. Pada titik tertentu, merekalah yang justru berperan mendukung gagasan-gagasan liberalisme ala Amerika Serikat, berbicara masalah kemanusiaan sambil diam-diam mengamini pembantaian demi pembantaian. Pendek kata, buku ini akan menuntun kita pada suatu kenyataan bahwa tersingkirnya PKI dari panggung perpolitikan dan langgengnya wacana anti-komunisme di Indonesia merupakan buah keberhasilan dari campur tangan agen-agen kebudayaan Amerika Serikat dan Orde Baru dalam memanipulasi ideologi masyarakat.

Berangkat dari skema Johan Galtung tentang cultural violence, Wijaya Herlambang menghadirkan dua bahasan pokok dalam buku ini: Pertama,  mengkaji bagaimana fondasi ideologis liberalisme dan narasi Orde Baru menjadi faktor penting dalam penguatan ideologi anti-komunisme serta membentuk pandangan bahwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh PKI merupakan hal normal. Kedua, buku ini berupaya mengeksplorasi gerakan perlawanan sejumlah kelompok kebudayaan terhadap wacana anti-komunisme Orde Baru. Namun yang paling menarik dan yang kerap menjadi perdebatan dari di buku ini ialah paparan Wijaya Herlambang mengenai praktik manipulasi kebudayaan Orde Baru dan para agen kebudayaannya (intelektual serta penulis pro-Barat) dengan dukungan lembaga-lembaga asing dari Amerika Serikat, seperti Ford Foundation dan Rockefeller. Sehingga dengan membaca buku ini, kita dapat melihat bahwa apa yang melatarbelakangi persitiwa pembantaian massal 1965 bukan hanya pertarungan politik lokal semata, melainkan juga merupakan dampak pertarungan politik tingkat internasional.

Tahun 1950-1960-an, ketika perang dingin mencapai puncak ketegangannya, kekuatan-kekuatan politik dan kebudayaan pro-Barat dengan dukungan Amerika Serikat berupaya menciptakan medan pertempuran ideologis guna membendung laju komunisme di seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam agenda tersebut dengan alasan: Pertama, kesadaran akan kekayaan alam Indonesia yang akan memberi keuntungan terhadap kepentingan strategis Amerika Serikat. Kedua, mewasapadai kekuatan PKI yang berkembang sangat pesat. Bayangkan hanya dalam kurun waktu dua tahun setelah di cap sebagai pengkhianat negara pada persitiwa Madiun 1948, PKI dengan cepat menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia. Di satu sisi, kebijakan politik luar negeri Soekarno pun mulai terlihat pro terhadap blok komunis. Kenyataan tersebut membuat Amerika Serikat merasa cemas, sebab akan susah baginya untuk menguasai Indonesia bila PKI dan Soekarno semakin kuat.

Untuk itu, pemerintah Amerika Serikat membuat kebijakan baru dengan melancarkan propaganda anti-komunisme melalui produk-produk kebudayaan. Di Indonesia, Amerika bekerja sama dengan sejumlah kelompok oposisi sayap kanan, seperti faksi sayap kanan militer, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Masyumi, dan para seniman serta intelektual pro-Barat. Melalui kelompok-kelompok tersebut, terutama PSI, wacana-wacana yang mendukung kapitalisme liberal ala Amerika ditransformasikan, seperti misalnya, ide tentang kebebasan intelektual (intellectual liberty) dan kebebasan berekspresi (freedom of expression).

Propaganda liberalisme Amerika pun semakin mantap ketika CIA (Central Intelligence Agency) membentuk sebuah organisasi kebudayaan, yakni CCF (Congress For Cultural Freedom), pada tahun 1950. Peran CCF  dalam mempropagandakan liberalisme Amerika di Indonesia cukup vital. Hal ini dikarenakan CCF tidak hanya menyeponsori berbagai kegiatan literatif di Indonesia, akan tetapi juga turut membangun relasi yang kuat dengan para penulis pro-Barat seperti Mochtar Lubis dan Sutan Takdir Alisjahbana. Lebih dari itu, gagasan kebebasan yang dibawa CCF bahkan menginspirasi para penulis anti-komunis seperti H.B. Jassin, Wiratmo Soekito, Goenawan Mohammad, Arief Budiman, dan Taufiq Ismail dalam mengambil keputusan untuk membentuk aliansi guna melawan para kelompok penulis sayap kiri yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Akhirnya pada tahun 1963, dengan dukungan militer, lahirlah Manifest Kebudayaan (Manikebu). Sebuah organisasi kebudayaan yang memformulasikan persentuhan ideologis antara aktivis liberal di Indonesia dengan wacana liberalisme Barat ke dalam gagasan “Humanisme Universal.”

Selama beberapa waktu, para pegiat Manikebu terus terlibat dalam pertarungan ideologis melawan anggota Lekra seperti Pramoedya Ananta Toer, Bakrie Siregar, dan Joebaar Ajoeb. Meski pada tahun 1964, Soekarno melarang segala aktivitas yang dilakukan Mainfest Kebudayaan di seluruh Indonesia, akan tetapi anggotanya yang terdiri dari para penulis anti-komunis terus melakukan gerakan bawah tanah. Ketika peristiwa pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI antara tahun 1965-1966 pecah, orang-orang yang dulu merupakan anggota Manikebu kembali merapatkan diri seraya membentuk sebuah majalah sastra baru bernama Horison.

Dalam buku Kekerasan Budaya ini, Wijaya Herlambang menjabarkan analisisnya terhadap sejumlah cerpen yang diterbitkan oleh majalah sastra horison. Diantaranya, cerpen karya Satyagraha Hoerip (“Pada Titik Kulminasi.” 1966), Gerson Poyk (“Perempuan dan Anak-anaknya,” 1966), Sosiawan Nugroho (“Sebuah Perdjuangan Ketjil,” 1967), dan Zulidahlan (“Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi,” 1969). Cerpen-cerpen yang terbit di majalah horison ini termasuk karya sastra yang pertama kali mengekspos kisah pembantaian massal 1965. Meski beberapa penulisnya bukan termasuk penanda tangan berdirinya Manikebu, namun dalam analisisnya Wijaya Herlambang menemukan bahwa cerpen-cerpen tersebut memiliki pola yang hampir sama dalam penyebaran gagasan humanisme universal. Dimana secara konsekuensi ideologis mereka mesti memanusiakan musuh besarnya, PKI, disamping tetap menyusupkan ideologi anti-komunis melalui dramatisasi cerita.

Misalnya cerpen berjudul “Pada Titik Kulminasi” karya Satyagraha Hoerip yang menceritakan konflik batin tokoh utamanya, Soes, ketika mendapat tekanan untuk membunuh saudara iparnya sendiri, Kuslan. Di satu sisi, Soes mesti menegakkan Cahaya Illahi dengan membunuh Kuslan karena menjadi anggota PKI, di sisi lain, hal tersebut bertentangan dengan konsep kemanusiaan yang dimiliki oleh Soes sendiri. Secara sederhananya, dapat kita katakan bahwa cerpen ini menghadirkan sebuah ambiguisitas terhadap gagasan humanisme universal lewat konflik batin sang tokoh utama. Menegakkan sisi kemanuisaan sekaligus berupaya menghalau komunisme sebagai oposisinya. Pada titik inilah cerpen-cerpen tersebut memainkan peran manipulatif. Alih-alih membawa pembaca untuk memahami peristiwa tragedi 1965, cerpen-cerpen tersebut justru meletakkan simpati pembaca terhadap para pelaku kekerasan bukannya korban penyiksaan. Terlebih, dengan penggambaran tokoh-tokoh anti-komunis sebagai kaum humanis sejati, cerpen-cerpen ini memaksa pembaca untuk menerima bahwa pahlawan sesungguhnya ialah para pelaku kekerasan terhadap komunis. Sementara pembantaian massal itu sendiri tidak dimunculkan sebagai pusat perhatian cerita.

Pada akhirnya justifikasi kultural atas kekerasan terhadap anggota PKI melalui karya-karya sastra ini memainkan peran penting dalam pengukuhan wacana anti-komunis demi pembangunan ekonomi politik Orde Baru. Di bawah kekuasaan Jenderal Soeharto, pembelokkan sejarah atas peristiwa pembantaian massal 1965-1965 semakin dimasifkan. Lewat naskah resmi tentang G30S PKI yang ditulis Nugroho Notosusanto, Rektor Universitas Indonesia Periode 1982-1983, yang kemudian melahirkan film Pengkhianatan G30S/PKI arahan sutradara Arifin C. Noer dan sebuah novel adaptasi dengan judul yang sama oleh Arswendo Atmowiloto. Kita bisa menyaksikan betapa luar biasa dampak hegemoni rezim pemerintahan Soeharto terhadap perubahan ideologi masyarakat.

Bayangkan, puluhan tahun lamanya narasi tentang PKI versi Orde Baru menjadi satu-satunya refrensi kita. Wajar saja bila kemudian ideologi anti-komunis sangat mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Meskipun perlawanan atas pembelokkan sejarah Orde Baru saat ini sudah cukup masif, namun kita tetap tidak bisa memungkiri bahwa sebagian besar masyarakat kita masih menganggap komunisme atau segala yang berbau “kiri” sebagai momok. Bahkan tak sedikit pula masyarakat yang masih menganggap komunsime masih menjadi bahaya laten di Indonesia.

Oleh karena melihat bagaimana kondisi  masyarakat kita yang mudah sekali terprovokasi isu-isu kebangkitan PKI, maka buku yang merupakan hasil disertasi doktoral Wijaya Herlambang di University of Queensland Australia  ini sangat  saya rekomendasikan sebagai rujukan dalam melihat peristiwa pembantaian massal 1965-1966 dari perspektif yang lebih ideologis. Selain itu, buku ini juga dapat membantu kita memahami polemik sastra Indonesia kontemporer yang merupakan turunan pertarungan wacana antara kelompok Manikebu dengan konsep “Seni Untuk Seni” melawan Lekra dengan konsep “Seni Untuk Rakyat.”

Beberapa hal yang bisa kita renungkan setelah membaca buku ini ialah, sejauh mana produk kebudayaan mampu memanipulasi ideologi masyarakat? Bagaimana kita bisa yakin bahwa setiap produk kebudayaan entah itu kesusastraan atau perfilman benar-benar bebas dari kepentingan ekonomi politik dan berbagai agenda manipulatif? Apakah para sastrawan atau budayawan yang selama ini kelihatan memposisikan dirinya di pihak rakyat benar-benar murni mengabdikan dirinya untuk rakyat? Atau malah jangan-jangan banyak sastrawan dan budayawan idola kita yang justru menjadi kepanjangan tangan para pemodal dan memanipulasi pikiran kita dengan berbagai ilusi tentang kesejahteraan, cinta, dan mitos-mitos kebebasan dibawah kepentingan kapitalisme liberal. (K.A. Sulkhan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *