Drama Legalisasi Komahi

 

(Kampus Terpadu, 16/06/2017) April tahun 2016, Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi), Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB), Universitas Islam Indonesia (UII), memulai tahap akhir syarat legalitasnya sebagai Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Muhammad Hafidh, selaku yang menjabat ketua Komahi periode 2015/2016 mengatakan bahwa memang ada syarat-syarat yang harus dipenuni agar HMJ di FPSB bisa legal, seperti yang tertulis dalam Ketetapan Sidang Umum BAB VI Pasal 9 tentang pembentukan HMJ. Beberapa syarat tersebut diantaranya yaitu kesepakatan 50% mahasiswa untuk mendirikan HMJ yang dibuktikan melalui kuisioner. Kedua, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sesuai dengan PDKM (Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa). Mendapat persetujuan dari Ketua LEM FPSB. Ketiga, adanya surat bahwa HMJ akan mulai diawasi selama enam bulan. Selama masa enam bulan itu HMJ harus melakukan kegiatan yang sesuai dengan AD-ART nya. Selain itu, kegiatan yang diadakan sebisa mungkin juga harus sesuai dengan rumpun prodinya.

“Selama pengawasan itu saya pikir sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, kami sudah melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan HI,” Kata Hafidh.

Namun, hingga saat ini, sudah terlampau enam bulan, Komahi masih belum memiliki predikat legal. Jika dilihat dari segi keaktifan, Hafidh mengatakan bahwa banyak kegiatan yang telah diadakan Komahi seperti Disospol (diskusi 2 minggu sekali), Model United Nation (MUN), Esau (lomba penulisan), seminar, IRENA, dan lain sebagainya.

Hafidh menilai bahwa masalah keterlambantan pelegalan ini ada di DPM. “DPM tidak melakukan kinerja yang baik dan hanya mencari-cari alasan tanpa adanya kejelasan terkait pelegalan ini”, ujarnya. Meskipun secara non-formal Komahi sudah dianggap resmi, “tapi kan kita perlu yang secara real, hitam di atas putih,” tambah Hafidh.

Sepakat dengan ungkapan Hafidh, Dzikra Ramiza A.S yang kini menjabat sebagai Ketua Komahi periode 2017/2018 mengatakan bahwa belum ada pemberitahuan lebih lanjut dari DPM terkait pelegalan setelah pleno terakhir yang dilakukan. “setahu saya, pleno itu dipending dan belum dilanjutkan lagi”, kata Dzikra.

Menanggapi hal tersebut, Endo Faisal Ad Dehlawi selaku ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FPSB periode 2016/2017 mengatakan bahwa proses pelegalan sudah direncanakan sejak Januari karena terhambat menunggu Sidang Umum (SU) selesai.  Sementara itu, menurutnya keterlambatan pelegalan Komahi disebabkan adanya pro-kontra mengenai Surat Keputusan (SK) keluaran terbaru DPM yang berisi syarat-syarat untuk legal. Surat keputusan tersebut diantaranya berisi syarat yang harus dipenuhi setiap HMJ terkait pelantikan dan Sidang LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan kepada DPM.

Hafidh mengatakan bahwa pihaknya juga menerima anjuran DPM untuk menunggu SU selesai. Namun hingga SU selesai, DPM tidak kunjung menindaklanjuti keterlambatan pelegalan tersebut. Terkait dengan SK dan sidang LPJ, Hafidh menilai bahwa hal semacam itu hanya alasan untuk memperlama pelegalan. Sebab, Komahi sudah pernah melakukan audiensi dengan LEM yang berisi pelaporan kegiatan selama enam bulan, dan oleh LEM, Komahi dikatakan layak untuk legal.  Selain itu, menurut Hafidh, regulasi mengenai adanya sidang LPJ tersebut tidak ada di dalam Ketetapan Sidang Umum secara tertulis.  Sementara Dzikra berpendapat bahwa kebijakan tersebut justru malah menafikan peran LEM dalam melakukan pengawasan. “kenapa nggak langsung nanya ke LEM, kalau gini, seakan-akan LEM seperti nggak berguna,” ujar Dzikra.

Masalah terakhir yang dikeluhkan Hafidh selaku mantan ketua Komahi adalah ketidak-kuorum-an DPM saat menentukan keputusan terkait pelegalan. Sedangkan menurut Ketetapan Sidang Umum, agar DPM mencapai sebuah keputusan haruslah disepakati oleh semua anggota DPM dengan kehadiran pada saat pleno internal DPM (kuorum).

Di lain pihak, Endo membenarkan bahwa memang tidak ada regulasi tentang sidang LPJ dalam SU, namun sidang tersebut dilakukan dengan tujuan agar DPM mengetahui secara jelas kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh HMJ beserta pertanggungjawabannya. Mengenai masalah ketidak-kuorum-an, Endo mengakui hal itulah salah satu penyebab molornya legalisasi Komahi.

“permasalahan tidak kuorum ini juga disebabkan karena ada sebagian anggota DPM yang tidak menempatkan DPM sendiri sebagai prioritas,” tegas Endo.

Meski begitu, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FPSB tersebut akan mengusahakan pelegalan Komahi secepatnya. “Insyaallah diusahakan secepatnya, walaupun ini pun sudah terhitung lama,” kata Endo. (Mirza)

 

Ilustrasi oleh: Rizal Purnawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *