Sejumlah Elemen Masyarakat dan Akademisi Tolak RUU Penyiaran Versi Baleg

(Yogyakarta, 10/07/2017) Sejumlah elemen masyarakat dan akademisi yang tergabung dalam Koalisi Pecinta Penyiaran Sehat Indonesia menyatakan menolak draf revisi Undang-Undang Penyiaran yang disusun pada tanggal 19 Juni 2017 oleh Komisi I dan Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh salah seorang pegiat PR2MEDIA yang sekaligus merupakan anggota koalisi, yakni Puji Rianto, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan hari Minggu  (09/07), di Legend Cafe, Yogyakarta. Selain Puji Rianto, narasumber lain dalam konferensi tersebut diantaranya ialah Muzayin Nazaruddin (dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia), Lukas S Ispandrio (dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya), Darmanto (pegiat Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Republik), dan Valentina Sri Wijiyanti (Yayasan SATUNAMA Yogyakarta).

Ada lima alasan mengapa draf revisi UU Penyiaran versi Baleg itu perlu ditolak, sebagaimana disampaikan oleh Puji Riyanto. Pertama, draf revisi UU Penyiaran versi Baleg dinilai tidak mencerminkan semangat demokratisasi penyiaran yang dulu sudah ditempatkan relatif baik pada UU No.  32 Tahun 2002. Hal ini dikarenakan dalam draf revisi UU penyiaran versi Baleg, posisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator independen semakin dilemahkan dengan diperkuatnya pemerintah sebagai regulator (pasal 11) serta dibentuknya regulator baru bidang penyiaran, yakni Organisasi Lembaga Penyiaran. Organisasi Lembaga Penyiaran ini disebutkan akan memiliki dua peran yaitu menjadi anggota Badan Migrasi Digital sekaligus menjadi anggota panel ahli bentukan KPI yang bertugas memeriksa, meneliti, serta menangani pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) (Pasal 149 Ayat 1). Selain itu, draf tersebut juga dinilai tidak mendukung prinsip diversity of ownership dan diversity of content.

“Dalam draf itu KPI hanya sebagai pengawas siaran, tapi celakanya hasil pengawasan itu tidak menjadi dasar untuk diperpanjang atau tidaknya suatu lembaga penyiaran. Karena fungsi perijinan utama ada di tangan pemerintah, lalu di tambah lahir organisasi baru yang tidak independen,” ujar Puji Rianto.

Alasan kedua mengapa draf revisi UU versi Baleg tersebut perlu ditolak ialah karena isinya yang cenderung tidak mendukung upaya pembangunan masyarakat yang produktif dan sehat. Puji Riyanto menuturkan salah satunya ialah karena pada draf revisi itu, Baleg menghapus aturan  larangan iklan rokok. Padahal tindakan Baleg tersebut justru bertentangan dengan UU No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya.

Sementara Valentina Sri Wijiyanti berpendapat dihapusnya aturan larangan iklan rokok menunjukkan Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Pasalnya, menurut perempuan yang akrab disapa mbak Wiji ini, pada tahun 2013,  World Health Organization (WHO) telah menyebut ada 144 negara yang telah membersihkan penyiarannya dari iklan rokok.

“Selama iklan rokok masih ada, selama itu pula rokok akan dianggap sebagai produk yang normal, padahal rokok itu kan tidak normal, jadi boleh dibilang langkah Baleg ini sangat kontroversial,” kata Wiji.

Alasan ketiga, lanjut Puji Rianto, dalam draf tersebut, migrasi sistem siaran dari analog ke digital dinilai sangat pro terhadap pemilik modal besar industri penyiaran dibanding untuk membangun sistem siaran digital yang berpihak pada kepentingan publik. Sedangkan alasan yang keempat, draf revisi UU Baleg belum mencakup kewajiban lembaga penyiaran untuk menyiarkan isi siaran yang memberdayakan dan tidak menjadikan kelompok rentan seperti difabel, anak, perempuan, dan kelompok miskin sebagai objek. Lalu terakhir, porsi siaran iklan yang besar, yaitu 30% dihitung selama satu tahun (pasal 142).

“Kami menyerukan kepada Komisi I DPR dan Badan Legislasi agar mendiskusikan kembali UU ini hingga benar-benar sesuai dengan kepentingan publik,” tegas Puji Riyanto.

Saat ini sudah tercatat sebanyak 65 organisasi baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat, aktivis maupun Pusat Studi, yang  bergabung dalam koalisi. Puji Riyanto menyampaikan kedepannya koalisi yang sudah dibentuk tersebut akan segera membuat position paper guna disampaikan ke DPR secara langsung. Selain itu, koalisi  juga akan terus memonitor perkembangan Penyiaran di Indonesia. (Sulkhan, Yunisa)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *