Debat Menggali Tekad

(Kampus Terpadu, 23/09/2017) Jumat siang (22/09), sekitar pukul 13:00 WIB, puluhan mahasiswa berkumpul di area depan gedung Hall Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB), Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Mereka datang untuk menonton secara langsung debat antar calon legislatif (Caleg) FPSB yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Wakil Mahasiswa (KPU Pemilwa) 2017. Dalam acara tersebut,  caleg FPSB yang berjumlah enam orang duduk di atas podium dengan posisi menghadap penonton.

“Hubungan yang baik dan komunikasi intensif menjadi kunci memperkuat bargaining position FPSB dengan pihak Dekanat, namun bila suatu saat pihak dekanat tidak merespon lembaga, bagaimana anda (para caleg) menanggapi hal tersebut dan upaya seperti apa yang akan ditempuh?” Tanya Endo Faisal Ad Dehlawi selaku moderator debat, ketika memasuki sesi kedua.

Menanggapi pertanyaan Endo, Caleg nomor urut enam, Aryo Kusumojati mengatakan untuk mengatasi hal tersebut, seluruh elemen mahasiswa mesti bersama-sama menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya kepada dekanat. “Jika hanya segelintir orang yang rutin menjalin komunikasi dengan dekanat itu tidak cukup, butuh kesadaran bersama untuk membangun hubungan yang baik,” kata Aryo.

Pendapat Aryo tersebut disetujui oleh hampir semua caleg. Namun menurut Nadia Rizki, caleg nomor urut tiga, langkah konkret yang mesti dilakukan bisa dimulai dari menyatukan seluruh elemen mahasiswa di bawah naungan lembaga mahasiswa FPSB. “Kita jadikan satu dulu lalu kita buat suatu hal yang bisa menjual nama fakultas,” kata Nadia.

Selanjutnya, Endo mengajukan pertanyaan terkait langkah-langkah konkret seperti yang akan dilakukan para caleg untuk menyelaraskan perbedaan di FPSB. Kali ini caleg nomor urut empat, Annisa Fahmawati, yang pertama angkat bicara. Ia berpendapat, hal pertama yang harus dilakukan ialah menanamkan pemikiran kepada seluruh elemen mahasiswa bahwa mereka dibutuhkan dan perlu berkontribusi demi pembangunan fakultas. “Jadi nantinya kita sudah satu frame sehingga bisa ke tujuan itu,” ujarnya.

Berbeda dengan Annisa, Mohammad Haidar Ali selaku caleg nomor urut lima mengatakan seharusnya DPM dan LEM melakukan analisis kepada setiap individu atau kelompok di FPSB. “Supaya tahu apa yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok tersebut, sehingga nantinya DPM dan LEM bisa mewadahinya,” ujar Haidar.

Beberapa waktu kemudian, acara pun memasuki sesi tanya-jawab. Muhammad Hafidh, seorang mahasiswa dari Hubungan Internasional, melontarkan sejumlah pertanyaan. Pertama, ia bertanya kepada para caleg perihal sejauh mana caleg memahami permasalahan organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Kedua, terkait apa upaya caleg untuk mengatasi permasalahan di dalam internal DPM seandainya ada. Ketiga, bagaimana caleg akan mengatasi stigma perekrutan Ketua Departemen di LEM yang acap kali  hanya mengambil orang-orang dari golongan tertentu saja. Terakhir, mengenai permasalahan gelontoran dana untuk mahasiswa yang cenderung psikologi sentris.

“Itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada para caleg.”

Menanggapi lontaran pertanyaan Hafidh, Firman Hidayat, caleg nomor urut dua, berpendapat permasalahan di HMJ sebenarnya bermula dari adanya kesenjangan antara himpunan dan lembaga mahasiswa.  Sementara terkait masalah DPM, Firman mengatakan  kedepan perlu adanya ketegasan sikap untuk menentukan keputusan bersama. “Bukan satu per satu, misal DPM bilang ini, komisi tiga bilang itu, bukan, tapi mesti ada satu kesimpulan yang kita pertegas jangan sampai terpecah-pecah begitu,” Firman menegaskan argumennya.

Menyoal stigma di kalangan mahasiswa tentang pemilihan ketua departemen, Firman beranggapan bila hal itu kembali kepada ketua LEM selaku yang memiliki hak preogatif. Ia menekankan agar ketua LEM mesti membuka secara transparan apa alasannya memilih seseorang menjadi ketua departemen di depan mahasiswa.

Mengenai persoalan dana yang Psikologi sentris, Firman membenarkan adanya hal semacam itu. Oleh karenanya, menurut Firman perlu adanya ketegasan pada dekanat agar lebih adil dalam pengalokasian dana. “Tidak ada perbedaan walaupun Psikologi paling tua berdiri, harus disetarakan semuanya, kalau tidak pecah saja kita!” Kata Firman.

Tanggapan lain diutarakan oleh Mohammad Haidar Ali. Menurutnya permasalahan antara lembaga dengan HMJ mesti diatasi lewat pendekatan yang lebih intens. Sementara untuk mengatasi potensi masalah di internal DPM, bagi Haidar itu membutuhkan peran ketua DPM yang mampu menyatukan pemikiran-pemikiran anggotanya. “Jadi, sebelum kita bekerja, kita harus menyatukan frame lebih dulu.”

Terkait stigma yang terjadi pada LEM, menurut Haidar memang perlu adanya transparansi namun itu juga mesti disesuaikan dengan waktu perekrutan Ketua Departemen. Terakhir soal dana, Haidar menegaskan bahwa di sini ada fungsi advokasi dari DPM yang memungkinkan lembaga untuk meminta transparansi jatah dana masing-masing Prodi. “Karena ini kalau dari saya sendiri masih isu, jadi kita mesti meminta transparansi dulu,” ujar Haidar.

Selain Firman dan Haidar, tidak ada lagi caleg yang menanggapi pertanyaan Hafidh. Di lain sisi, Hafidh mengaku tidak puas dengan jawaban para caleg. Selain antusiasme menjawab yang minim, Hafidh memandang jawaban dari dua caleg terkesan masih sebatas formalitas dan belum konkret.

“Soal rendahnya animo caleg yang menjawab, saya rasa itu antara mereka takut atau memang belum siap menjadi caleg,” pungkas Hafidh. (Sulkhan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *