Menggunjing Student Government

“Ayo, langsung kita mulai!” Kata Ketua LEM FPSB, Akmal Maulana Luthfi Ridlo Sanggusti sambil menyemprotkan pengharum ruangan ke seluruh sudut Kantor Lembaga Bersama FPSB. Akmal duduk bersila sambil mangangguk-anggukkan kepala, lalu menyapa seluruh peserta. Di belakangnya, Endo Faisal Ad Dehlawi, Ketua DPM FPSB,  ikut duduk lesehan. Dalam acara diskusi yang diadakan oleh LPM Kognisia bertema “Menggunjing Student Goverment KM UII” (Jumat 22/09/2017), Akmal dan Endo kali ini bertindak selaku pengisi materi acara tersebut.

Khumaid Akhyat Sulkhan, selaku moderator diskusi mengawali acara dengan latar belakang diadakannya diskusi tersebut,

“Student Goverment sebagai suatu sistem di kampus kita, sangat jarang dibahas secara mendalam. Jika pun ada yang membahas, paling hanya kalangan dari internal lembaga-lembaga saja. Padahal di tingkat Universitas ada banyak isu seperti Sidang Umum yang molor, lambatnya respon lembaga Universitas di kasus Mapala kemarin, hingga adanya somasi ketika Foraslak (Forum Aspirasi dan Hasil Kinerja) beberapa waktu yang lalu. Maka, bisa dibilang ada masalah di dalam Student Goverment kita dan orang-orang di dalamnya.”

Kemudian, lanjut Sulkhan, di FPSB sendiri selama setahun ini ada konflik pelegalan Himpunan Mahasiswa Jurusan Komahi (Korps Mahasiswa Hubungan Internasional), sentimen organisasi eksternal dan lain-lain.

“Untuk itu, kita mencoba untuk mempelajari student goverment dan menemukan inti dari permasalahan SG itu sendiri. Sebenarnya SG itu sendiri apa sih?” kata Sulkhan mengajukan pertanyaan pada Endo dan Akmal, memulai jalannya diskusi.

Endo berpendapat bahwa letak permasalahan dari Student Goverment UII ialah, bedanya penafsiran antar mahasiswa dikarenakan tidak adanya paduan baku yang mendefinisikan hal tersebut. “Pak Warek (Abdul Jamil) juga pernah menanyakan ke teman-teman legislatif di perpustakaan beberapa waktu lalu, siapa di sini yang benar-benar paham definisi SG dan nggak ada yang angkat tangan.” Menurutnya sendiri, SG itu memiliki sistem yang sama seperti demokrasi di Indonesia, untuk itu ada politik-politik lagi dibawah-bawahnya.  

“Sepahaman yang saya tau, di jaman Soeharto semua organisasi mahasiswa harus diketuai Rektornya atau Warek. Saat itu, hanya UII yang bisa ketuanya mahasiswa,” ujar Akmal, membuka diskusi dengan menceritakan sejarah UII serta pergerakan mahasiswa yang ada di UII. Ia berpendapat, SG sangat kuat dikarenakan progresifnya pergerakan mahasiswa saat itu, seperti Selamet Saroyo dengan konflik kampus antara yang saat ini merupakan gedung Fakultas Ekonomi UII. Saat itu, Selamet Saroyo yang merupakan mahasiswa jurusan teknik sipil, menemukan bahwa ada penyelewengan dana di pembangunan kampus antara yang dilakukan oleh wakil rektor 2 saat itu. Kemudian, ada juga peristiwa dimana Rektor UII GBPH Prabuningrat, menghadang tentara yang ingin masuk ke dalam kampus, untuk menjaga pergerakan mahasiswa saat itu.

Indenpendensi

“Kita melihat SG itu mahasiswa harus independen. Indenpendensi ini kemudian diperdebatkan karena di kasus Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam) kemarin, respon lembaga kampus lambat. Bagaimana mas Endo dan mas Akmal menanggapi indenpendensi kelembagaan di UII ini?,” tanya Sulkhan.

“Masalah perspektif lagi nih ya. Tapi kalau menurut saya, independen di sini bukan murni mahasiswa dan melepaskan diri dari pihak rektorat. Independensi disini menurut saya ialah indenpenden dari pihak luar,” ujar Endo sembari menatap ke peserta diskusi. Baginya, kebanyakan mahasiswa saat ini mendefinisikan SG secara kaku. Sehingga, ada anggapan bahwa indenpendensi ini murni seluruhnya dari mahasiswa. Padahal ada batasan-batasan tertentu yang harusnya dimaklumi bersama. Ia mencontohkan kasus Mapala Unisi yang merupakan masalah hukum. Baginya perlu pertimbangan juga bagaimana kemampuan DPM mengatasi masalah yag berkaitan dengan nyawa seseorang serta hukum. Kasus Mapala Unisi kemudian menjadi isu nasional, sehingga memerlukan pihak Universitas serta Yayasan dalam menanggapi dan menangani kasus tersebut. Namun, Endo merasa di kasus itu, banyak mahasiswa yang belum begitu paham dengan tindakan DPM U. Akhirnya, mahasiswa lain juga mengikuti dan berpendapat buruk mengenai reputasi DPM U, tanpa memahami dengan benar perihal kasus tersebut.

Sedangkan, Akmal berpendapat bahwa perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana posisi bargaining DPM U dan PDKM. “Disana itu tidak ada kedudukan PDKM hukum di UII itu tidak ada. Kita kan disini dibilang mitra nih, harusnya PDKM itu ada di Statuta UII, bahasanya lebih general daripada PDKM.” Walaupun sebenarnya KM UII sendiri masih berada di bawah Wakil Rektor 3, namun ia berpendapat bahwa KM UII tetap dapat menjadi Watch Dog kebijakan kampus. Ia mencontohkan kasus korupsi Rektor (rektor sebelum pak Harsoyo) yang juga melibatkan Dekan-dekan kampus saat itu, “Saat itu (kasus rektor sebelum pak harsoyo), posisi bargaining DPM U itu bagus juga dalam mengaudit dana kampus itu. Ketika dicek dananya, kok beda? Ternyata ada yang mengganjal. Dapat laporan dari KPK ternyata memang ada penyelewengan dana dari kalau tidak salah bidik misi UII,” ucapnya.

Kasus Ospek FTSP

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan Sulkhan menanyakan tanggapan dari peserta diskusi. Beberapa calon legislatif FPSB serta KPU Pemilwa UII masuk ke dalam ruangan dan duduk mengikuti diskusi.

Salah satu peserta diskusi, Mirza Muhammad Iqbal, mengangkat tangan dan menanyakan tanggapan dari kedua pemateri mengenai kasus ketika Penyambutan mahasiswa baru FTSP diambil-alih oleh pihak fakultas. Serta bagaimana Kemenrestekdikti berdasarkan surat edarannya terlihat tidak terlalu peduli dengan sistem Student Goverment.

Akmal memberikan tanggapannya mengenai permasalahan FTSP berdasarkan yang ia baca dari tulisan opini Rumi Azhari, mahasiswa FTSP angkatan 2016 yang sempat viral ketika konflik tersebut terjadi. Rumi dalam tulisannya, berpendapat bahwa ospek FTSP sudah sepantasnya dipegang oleh pihak Dekanat, karena sepengetahuannya Rumi, PEKTA terlalu khas dengan kekerasan psikologis yang dilakukan oleh panitia PEKTA. “Pengkondisian yang dimaksud ini apa? Dan kebanyakan kegiatan mereka ini outdoor. Dan itu memang bertentangan dengan surat edaran Kemrestekdikti. Yang saya lihat lagi, pihak dekanat FTSP itu ya pengen cari aman, apalagi akreditasinya internasional. Tapi, LEM bilang wah ini sudah mencenderai pihak SG nih dan blablablba. Menurut saya sih ini fine-fine saja,” ujar Akmal.

Raut wajah akmal kemudian berubah. Ia memperbaiki duduknya, dan memandang ke seluruh peserta diskusi. “Saya sekarang berbicara sebagai Ketua LEM FPSB. Jika dalam ospek FPSB sendiri ada unsur perpeloncoan, mau fisik mau verbal yang berujung menurunnya mental mahasiswa baru. Ya saya nggak mau mengambil resiko, silahkan diambil oleh dekanat. Bedanya FPSB dengan di sana (FTSP), kita selalu diskusi. Kita dengan dekanat itu mitra, tapi dekanat juga harus memahami, mahasiswa harus berkerja, mahasiswa yang mengerjakan ini. Kalau di FTSP, dekanatnya sudah geram, sudah tidak lagi menghormati lembaganya. Itulah kenapa, independensi lembaga mahasiswa itu harus ditarik ulur, nggak cuma mencari kucuran dana dari dekanat saja. Mereka ini mitra kerja, tapi kemitraan tersebut dijaga agar tidak mencenderai Student Goverment itu sendiri.”

Sebelum Akmal menyelesaikan pembahasan, Mirza mengintrupsi Akmal, “Kognisia pernah liputan juga tuh, dan ketua LEM FTSP itu sendiri sudah menjamin nggak ada kekerasan itu lagi. Saya nggak tau bagaimana musyawarah yang ada di sana. Sedangkan menurut kemahasiswaan FTSP, di jadwal mereka (LEM FTSP) masih ada pengkondisian. Oleh karena itu pihak dekanat menolak konsep tersebut, dan pihak KM FTSP merasa haknya telah dikebiri. Apakah  kemudian teman-teman lembaga, membenarkan pengambilan konsep tersebut?”

“Kalau tanggapan saya, pihak dekanat itu sekedar supportive saja, dan yang organize mahasiswa. Tetapi jika semuanya dilaksanakan oleh dekanat dan tentara. Saya nggak bisa terima soal itu,” tegas Akmal, menolak militer menjadi pembicara di Kampus. Ia berpendapat bahwa walau TNI berkata NKRI harga mati. Tidak ada yang tahu bagaimana perpolitikan di tubuh Polri, TNI dan sebagainya. Ia ingin perjuangan mahasiswa di era orde baru, untuk tetap dijaga kemurniannya dari intervensi militer yang akan menganggu pergerakan mahasiswa.

Endo kemudian berdiam sejenak, lalu menyatakan pendapatnya. Sama seperti Akmal, Endo sendiri tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh LEM FTSP dan memaklumi tindakan yang dilakukan oleh dekanat FTSP, “Mahasiswa seperti itu gimana sih kok dia bisa berbicara haknya diambil?” katanya, meyayangkan tindakan pihak LEM FTSP yang memutuskan untuk lepas dari acara Ospek FTSP. “Birokrat kampus itu, sudah semestinya bersama lembaga kemahasiswaan. Misalkan, DPM FPSB menginginkan FPSB lebih baik lagi. LPM juga ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan FPSB yang lebih baik. Begitu juga kampus. Kampus sudah pasti ingin meningkatkan kualitas mahasiswa nya dengan kegiatan yang positif.” Endo beranggapan, jika mahasiswa masih bersikeras dengan Student Goverment-nya, maka silahkan saja mengadakan Ospek tandingan sendiri. Karena, sepengetahuannya sendiri, sebuah acara akan tetap legal walaupun yang menandatangani persetujuan hanyalah pihak lembaga.

“Jadi, artinya mas Endo maupun mas Akmal memandang konsep ospek yang diambil dekanat sebenarnya sah-sah saja?” ujar Mirza mencoba untuk memastikan pernyataan Endo dan Akmal.

Endo dan Akmal menganggukan kepala mereka. “Dengan catatan yang saya katakan tadi ya. PDKM itu kan tafsir integral. Setiap asas, tujuan, dll, tetapi itu nggak ada di UII (secara struktural). Apa hasilnya dari demo-demo kemarin? Ada nggak? Panas-panas gitu aja, Makrab juga tetap nggak ada. Jadi ya kurang efektif lah,” tambah Akmal.

Posisi Rektorat dengan Student Goverment.

Sulkhan melanjutkan diskusi dengan melontarkan pertanyaan kepada kedua pemateri mengenai indenpendensi yang disampaikan oleh mereka. Sulkhan berpendapat bila mahasiswa memang masih di bawah pengaruh Rektor, “… bukannya malah menghasilkan lembaga kemahasiswaan yang terlalu dekat dengan Rektorat? Padahal Rektorat sendiri juga ada resiko penyelewengan,” katanya.

“Status SG kita akan berbeda lagi. Ketika ada penyelewengan, ya bakalan bener-bener ada SG-nya,” jawab Endo. Ia mencontohkan Aksi mahasiswa di tahun 1998 sendiri diakibatkan oleh inflansi yang meningkat. Saat itu, banyak masyarakat yang mempertanyakan kepemimpinan Soeharto dalam mengatasi krisis ekonomi. “Dikarenakan saat ini tidak ada masalah urgensi seperti itu, maka pihak SG tentu saja tidak melakukan hal-hal yang diluar kebiasaan,” tutupnya.

Student Goverment UII sendiri masih belum ideal bagi Akmal. Ia berpendapat, sistem pemerintahan yang ideal ialah “Trias Politica” gagasan John Locke yang membagi kekuasaan atas Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, dengan harapan dapat meminimalisir penyelewengan kekuasaan dalam suatu sistem Pemerintahan. Yang membuat sistem di UII sendiri belum ideal ialah dikarenakan belum ada lembaga yang dikhususkan untuk menjalankan fungsi Yudikatif. Fungsi Yudikatif sendiri di setiap fakultas, dipegang oleh lembaga yang berbeda-beda, di FPSB sendiri fungsi Yudikatif dijalankan oleh DPM. Ia lalu mencontohkan Universitas Padjajaran yang memiliki lembaga yang dikhususkan untuk menjalankan fungsi Yudikatif, yaitu “Mahkamah Mahasiswa.” Selain tidak adanya lembaga khusus yang menjalankan fungsi Yudikatif, yang membuat sistem itu tidak ideal ialah ketika para pejabat mahasiswa itu sendiri yang belum menjalankan PDKM sepenuh hati. “Pejabat mahasiswa saat ini memposisikan dirinya seperti apa dan bagaimana ia memposisikan PDKM dalam dirinya. PDKM itu hidup. Coba ditanyakan sekarang aja ke DPM fakultas, ada yang paham nggak dari visi itu. Ada nggak yang menerjemahkan itu (PDKM) ke visi, misi dan cara kerjanya. Saya yakin DPM U khususnya Ketua DPM U itu nggak paham. Kalau dia memang paham, pasti dia sudah mengundurkan diri sekarang,” ujar Akmal dengan nada yang tinggi.

“Ada seorang pejabat yang mengatakan pada saya, kalau pandangan umum yang beredar saat ini kan ketua DPM U itu setara dengan Rektor, DPM F setara dengan Dekan. Tapi menurut seorang pejabat yang lain, ketua DPM U saja masih di bawah wakil rektor 3 secara struktural, tetapi secara kultural rektorat tidak ingin campur tangan. Nggak tau ini bener apa nggak, mungkin ini baru terbongkar karena masalah Mapala Unisi ini,” ujar Mirza sembari menyeruput Kopi yang baru saja ia bikin.

“Itu memang benar kata bung Mirza,” ujar Akmal mengiyakan. “Tidak ada keselarasan antara statuta UII dan PDKM. Secara struktural, mahasiswa di bawah rektor, tetapi secara kultural dan sejarah historisnya ya itu yang terjadi. Mungkin kawan-kawan sudah bosan mendengar kata-kata bargaining potition. Sebenarnya yang menawarkan diri itu DPM, bukan Rektor bukan Dekanat. Bagaimana sih, pejabat mahasiswa itu bisa menawarkan posisinya ke Rektor. Orang dulu Rektor sama DPM itu deket banget, dan malah sering ngopi bareng. Lah sekarang, boro-boro, ke rektorat atau ke dekanat paling kalau minta dana aja,”  katanya meyayangkan sikap mahasiswa UII saat ini.

“Artinya eksistensi SG ini sudah semakin terkikis, sedikit demi sedikit kultur itu mungkin akan dihapuskan. Kultur merupakan kunci dari Student Goverment ini. Siapapun yang menjabat dia sendiri yang menafsirkan,” tanya Mirza, sembari menghabiskan kopi yang ia pegang.

“Kalau saya boleh berpendapat lagi, sekarang SG ini sudah terkikis. Analisa singkat saya, itu mereka itu jangankan membaca PDKM, orang datang ke acara SU aja ogah-ogahan bagaimana bisa memahami. Tapi jika mereka sudah bisa merubah cara pandangnya, menghilangkan sentimennya, ego sentrisnya, bisa kok untuk periode selanjutnya SG bisa tetap jalan seperti sebelum-sebelumnya,” jawab Akmal,

Endo sendiri mengutarakan bahwa jika SG UII yang menjalankan ialah orang-orang yang ia sebut “tidak beradab” dan atau tidak aktif maka akan selamanya SG UII dipandang jelek. “Jika yang menjalankan ini orang-orang beradab dan aktif, hingga dosen-dosen melihat mereka ini sebagai mahasiswa yang teladan. Akan tercipta rasa cinta dan kepercayaan birokrat kampus dengan kemahasiswaan. Tapi, mahasiswanya bisanya hanya teriak-teriak, mengkritik dengan nada tinggi. Ini malah memberikan image yang jelek. Apalagi ditambah permasalah-permasalahn internal yang membuat image mereka ini makin jelek.”

Nadia Rizky Nur Amalia, salah satu peserta diskusi menanggapi pendapat Endo. “Sedikit menarik ketika bang Endo berkata tentang orang-orang tidak beradab tadi. Tetapi, yang ingin saya tanyakan ialah, sebelum naik menjadi caleg, ada juga syarat-syarat dari KPU yang harus dipenuhi oleh para bakal caleg. Itu kan menuntut kita (caleg) untuk memahami PDKM yang ada. Jadi yang salah ini di proses seleksinya atau di orangnya itu sendiri?”

Endo pun menjawab, “Ini merupakan permasalahan yang menurut saya sulit, karena saya-nya juga nggak bisa jawab gitu. Di dalam SG itu, kita tidak memungkiri ada perpolitikan secara nggak langsung lah. Gimana ya.” Akmal lalu menambahkan jawaban Endo, “Kalau nggak mau berpolitik, mending jangan hidup. Perpolitikan itu sudah jelas nggak bisa dipungkiri. Politik itu sendiri kan ada yang baik ada yang jelek juga, untuk itu carilah yang bagus politiknya. Jika mbak Nadya tadi bertanya siapa yang salah. Menurut saya, orangnyalah yang salah. Kenapa orangnya? Jika disangkutpautkan dengan teori psikologi, ketika dia udah menjabat nantinya, beh cobaannya banyak sekali. Ketika seseorang sudah memegang kekuasaan, hati-hati jangan sampai kekuasaan itu malah berlandaskan atau menganut paham yang salah. Gimana biar nggak salah? Ya, pahami lebih dalam lagi.”

Sentimen Organisasi Eksternal

“Sejak saya masuk kuliah, saya sudah merasakan adanya sentimen organisasi eksternal khususnya di FPSB dan belum selesai hingga sekarang. Sedangkan DPM sendiri, dari tahun ke tahun masih belum mampu menciptakan integritas antar mahasiswa. Bagaimana pendapat mas Endo dan mas Akmal sendiri mengenai hal tersebut?” tanya Sulkhan sembari mengoreskan penanya di kertas yang ia pegang.

“Sebenarnya permasalahan itu cukup kompleks,” ujar Endo yang kemudian mengambil gelas dan pena di depannya. “Seseorang atau sekelompok orang mempercayakan suaranya kepada seorang yang lain itu sudah pasti memiliki maksud. Misalkan, anggap saya orang A,” Endo menunjuk pena di tangan kirinya. “Saya melihat orang B,” lalu Endo menunjuk gelas di tangan kanannya. “Terus saya berpikir kok orang B begini, istilahnya saya membenci dia. Terus orang-orang di lembaga isinya orang B semua,” ia menaruh gelas lalu menaruh sedotan, kertas dan tutup pena di sekitar gelas. “Orang-orang jadi benci, karena yang ditempatkan ialah teman-temannya sendiri. Coba yang ditempatkan di lembaga ada orang A, orang B, orang C, image jelek itu mesti tidak secara instan, tapi pasti bakalan turun secara perlahan. Maka dari itu, menurut saya perlu ada kesadaran politik orang di FPSB itu untuk lebih terbuka.”

Akmal lalu menyambung perkataan Endo dengan menceritakan sejarah sentimen organisasi eksternal di KM UII sendiri. Ia menyebutkan organisasi-organisasi tersebut diantaranya ialah, HMI, PMII, HTI, KAMMI, dan GMNI. Awalnya sendiri menurutnya, organisasi KAMMI saat itu besar eksistensinya di tubuh KM UII. Namun, muncul indikasi bahwa organisasi KAMMI dijadikan tempat kaderisasi parpol PKS, “Maka dari itu KAMMI kemudian dibersihkan oleh rektorat.” Kemudian, Akmal melanjutkan dengan bagaimana HMI lahir di UII yang diprakarsai oleh Lafran Pane di tahun 1947. “Saya sendiri juga kader HMI,” ujar Akmal. “Saat itu HMI masih organisasi internal, mengurusi internal UII. PDKM UII, coba dicek visinya apa. Kalau ditarik semua, intinya terciptanya negara yang baik batin dan diridhoi oleh Allah.” Ia juga bercerita, di KM UII sendiri persaingan politik organisasi eksternal itu belum terasa. Berbeda dengan kampus UIN, ketika seorang mahasiswa bukan anggota dari organisasi eksternal, maka ia tidak memiliki pengaruh di suatu organisasi/UKM yang ia ikuti. “Untuk di kampus kita sendiri, isinya bukan orang HMI semua. Kami masih open dengan berbagai organ eksternal. Menurut saya, ini udah eranya berkerja sama, berkolaborasi, bukan bersaing dengan egosentriknya masing-masing. Ini karena kurang ngopi!” singgung Akmal, disusul dengan tawa.

“Nah, kalau menurut mas Endo dan mas Akmal sendiri. Apasih yang bikin hal ini terjadi, kalau bicara soal kultur di UII ini, kok nggak ada yang seperti itu?” tanya Nadia.

“Sudah saya singgung sedikit yah, sebenarnya kalau dikaitkan dengan HMI dan FPSB kedua-keduanya salah,” Endo menatap ke arah Nadia. “Tapi gini, kalau dari aku sendiri pengalaman aku, kan HMI kita bahas tadi sudah menjadi eksternal. Akan tetapi realitasnya, misalkan kepanitiaan diketuai oleh orang-orang yang HMI. Kemudian anggotanya ada juga yang posisinya sebagai anggota biasa. Orang yang bukan dari HMI, sudah berkali-kali ikut kepanitiaan tetapi tetap saja posisinya jadi staff. Tapi, kalau orang-orang HMI, satu kali jadi staff besok-besok udah menjadi SC. Kepengalaman organisasinya orang-orang biasa jadi terhambat karena cepatnya politik orang-orang organ eksternal ini. Dari situ lahir sentimen kebencian ini. Saya sendiri yakin, hal ini sudah disadari oleh organ eksternal ini. Tapi masih aja diulang tiap tahun, sehingga malah memperkuat sentimen mahasiswa terhadap organ eksternal.”

“Kalau sejarah FPSB sendiri,” tampik Akmal. “Presidium sidang pertama itu namanya Nusep. Dia yang merancang kelembagaan ini. Kemudian disusul lagi  Tobagus, Bapaknya Mirza itu yang menganggas Kognisia,” disambut tawa dari Audiens. “Kemudian ada LABMA, LEM dan sebagainya. Waktu itu pergerakan mahasiswa Islam itu lagi keren. Di tahun 2002-2004 itu ada mas Jaan, terus mak Okta, terus ada beberapa orang itu memang mereka latar belakangnya dari eksternal semua tapi mereka ikut internal juga. Memang waktu itu, yang mengambil posisi di sini orang-orang dakwahlah. Waktu itu akur-akur aja. Sampai tahun 2004, komunikasi masuk. Ada muncul komunitas kadal buntung di komunikasi, terus di psikologi sendiri ada Komunitas Mahasiswa Psikologi Progresif. Sejak itu, baru muncul sentimen terhadap organ ekstern di FPSB. Tetapi, Saat itu pergerakan masih khas dengan ranah intelek. Mereka berperangnya ya diskusi dalam forum dan lain-lain. Beda dengan sekarang, posisinya emosional yang digunakan, sentimen yang diarahkan ke baper. Ya itu sih tanggapan saya, secara sejarah fpsb memang begitu. Tugas kawan-kawan nih sekarang, bagaimana sentimen itu bisa hilang?” Tanya Akmal kepada seluruh peserta diskusi. “Menurut saya caranya cuman satu, yaitu ngopi bareng!” yang kemudian disambut oleh tawa dari peserta diskusi.

Penutup Diskusi

Di penghujung diskusi, Sulkhan menanyakan pendapat para peserta mengenai solusi dari sentimen organisasi Eksternal. Haidar yang sedang menggunakan baju pantai, mengacungkan tangan lalu berkata, “Jika memang ada masalah internal FPSB harusnya diadain audiensi, mereka dikumpulkan ,ini masalahnya apa, siapa yang dirugikan, dan ngomong dengan yang merugikan itu. Yang didatangkan yang bermasalah aja, biar cepat selesai gitu.”

Muhammad Rizal Purnawan, peserta diskusi menyambut pendapat Haidar, “Yang dibahas Haidar itu kan bahwa sentimen itu terbentuk karena itu. Dan dia tadi memberikan salah satu solusi gitu kan, apakah solusinya itu kemudian solusi yang bisa diterapkan atau bukan itu penyebabnya. Intinya, mas Endo ngasih tau salah satu penyebab sentimennya itu. Kalau aku sih ngeliat yang dirugikan di sini organisasi eksternal dikarenakan sentimen ini, Banyak tidak diterima organisasi internal dan lain-lainnya. Tugas legislatif ya menghilangkan sentimen ini. Dan, mungkin para organ eksternal ini juga perlu terbuka.”

Nadia kemudian menyatakan pendapatnya, “Menurut saya sentimen-sentimen ini muncul karena turun dari senior-senior yang mereka kasih tau. Mungkin, perlu diputus informasi dari senior ke mahasiswa-mahasiswa itu. Hal-hal yang membawa kepentingan pribadi itu perlu diluruskan terlebih dahulu.”

“Saya melihat polanya dari SG itu lebih spesifik ke organ eksternal. Sebenarnya mau ngopi sebanyak apapun, secara real politiknya itu mustahil, memutus rantai informasi itu juga percuma. Sentimen itu memunculkan dua ide yang saling berkontradiksi dan itu bisa diterapkan ke lembaga. Di partisipasi caleg ya, misal saya sebagai mahasiswa apatis dan ketika melihat ada gagasan yang berbeda dengan saya, naik ke lembaga. Saya, jika dewasa secara lembaga saya juga akan maju juga. Kalau tidak dewasa, ya jadinya ngomong sudah kau naik saja, aku serang kau, aku racuni kau, itu akibatnya,” pendapat salah satu peserta Diskusi, Mi’rajul Akbar.

Lalu, Akmal mengiyakan pendapat Akbar, “Saya sepakat memang yang lebih spesifik di sini membahas kedewasaan lembaga. Coba liat, di goverment kita ada nggak yang latar belakangnya bukan politik. Ketika kita sudah memantapkan diri untuk berlembaga, kita harus komitmen, kita harus patuh tunduk pada PDKM. Saya sepakat dengan Bung Akbar, yang penting bukan khilafah aja,” yang disambut tawa Peserta diskusi.

Diskusi kemudian diakhiri dengan kata-kata mutiara dari Endo, “Saling mengunjing tidak akan memberi manfaat apapun. Tapi, setiap golongan harus sadar betul, semua harus membuka mata, membuka telinga dan membuka hati,” yang disambut dengan tepuk tangan dari peserta diskusi. (Bang Sat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *