Dispensasi SPP Dihapuskan?

Kampus Terpadu (03/10/17) Membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan kewajiban seluruh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia (UII). Membayar tepat pada waktu yang sudah ditentukan juga wajib bagi setiap mahasiswa. Namun di beberapa fakultas dulu pernah memberikan dispensasi bagi mahasiswa yang tidak bisa membayar tepat waktu. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB) merupakan salah satu fakultas di UII yang memberikan dispensasi penundaan pembayaran SPP kepada mahasiswanya sampai sebelum diturunkannya surat kebijakan dari universitas.

Tepat pada 29 September 2017, surat bernomor: 1737/Rek/30/DKA/VII/2017 menginstruksikan Dekan dan Wakil Dekan bahwa dispensasi pembayaran (permohonan penundaan pembayaran)   ditiadakan. Keputusan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dari mahasiswa, sehingga pihak Dekanat menggelar hearing pada tanggal 3 Oktober 2017. Sebelum diadakannya hearing tersebut, para perwakilan mahasiswa seperti DPM, LEM, HMJ sempat berdiskusi melalui grup sosial media.

Pada hearing itu, salah satu anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), M. Rizki Basuki, khawatir apa yang akan terjadi pada mahasiswa ‘kurang mampu’ jika dispensasi ditiadakan. Lalu Hepi Wahyuningsih selaku wakil dekan FPSB menjelaskan, berdasarkan surat edaran yang disampaikan oleh universitas, “dispensasi pembayaran bukan wewenang fakultas, tetapi sudah menjadi wewenang universitas terkait mahasiswa yang kurang mampu.” Jika ada mahasiswa ingin mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran, surat tersebut langsung disampaikan kepada universitas, tidak lagi melalui pihak dekanat. Melihat tidak semua mahasiswa/i UII terlahir dari keluarga yang mampu, Gharby Saidi selaku Komisi 3 DPM FPSB menyampaikan kekecewaannya langsung di hadapan pihak Dekanat. Ia menyayangkan surat dari universitas tersebut dikeluarkan sebelum adanya komunikasi antar Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan pihak rektorat.

“Yang menjadi kegelisahan saya, jika dispensasi di hapuskan, otomatis mahasiswa yang telat bayar SPP tidak akan ikut ujian, dan itu akan mengancam kelanjutan kegiatan perkuliahan mahasiswa.” Ungkap Gharby

Dekan menjelaskan bahwa keputusan itu bukan untuk memberatkan mahasiswa, justru pihak dekanat menggencarkan kegiatan beasiswa khusus kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk bisa membantu mahasiswa dalam memudahkan kegiatan perkuliahannya.

“penerapan aturan juga tetap memiliki unsur kemanusiaan, jika ada mahasiswa yang tidak bisa tertolong, kita menolong dan kerjasama memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan kita.” Ujar Arief Fahmi selaku dekan FPSB.

Hal serupa disampaikan oleh Hepi, “Bukan tidak care, makanya fakultas menerapkan adanya beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu, untuk bisa membantu mahasiswa. Fakultas tidak saklek memberikan beasiswa kepada mahasiswa tanpa data yang akurat.”

Hepi Menambahkan bahwa surat mengenai aturan SPP dari Rektor sudah menjadi keputusan universitas. Kedepannya, pihak fakultas, sebagaimana yang disampaikan Dekan FPSB akan menyampaikan kepada universitas untuk mempertimbangkan masukan dari salah satu mahasiswa yang hadir dalam kegiatan hearing terkait perpanjangan masa tagihan SPP agar bisa menyampaikan informasi kepada orang tua lebih awal.

“Aturan yang diberikan oleh universitas adalah aturan yang general, fakultas tetap berniat untuk mengupayakan membantu mahasiswa dalam meyelesaikan studi. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan selama kita sama-sama berniat untuk baik” Tutup Arief Fahmi. (Canny)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *