Kebijakan Baru Pembayaran Catur Dharma dan SPP

(Kampus Terpadu, 30/10/17) Pada tanggal 3 Oktober 2017, pihak Dekanat Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB) Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar hearing yang dihadiri oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa, Lembaga Eksekutif Mahasiswa, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan. Hearing dilaksanakan untuk membahas kebijakan Pembayaran Dana Catur Dharma dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dikeluarkan oleh Rektor lewat surat bernomor: 1737/Rek/30/DKA/VII/2017. Setiap pimpinan di masing-masing fakultas menerbitkan ulang surat tersebut, sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak rektorat dan pihak fakultas.

Kebijakan Baru

Surat tersebut berisi tentang dispensasi catur dharma. Pembayaran catur dharma yang awalnya diangsur sebanyak 4 kali, kini mahasiswa baru diberi keringanan oleh pihak universitas. Keringanan tersebut ialah catur dharma dapat diangsur sebanyak 6 kali dengan batas akhir semester 3. Pemberlakuan dispensasi tersebut sekadar membagi angsuran menjadi 6 kali, tanpa mengurangi atau pun menambah tagihan pembayaran. Kebijakan ini dilaksanakan untuk menghindari keterlambatan pembayaran, sesuai dengan aturan dari Universitas. “Berdasarkan penegasan surat Rektor sebelumnya bahwa pengajuan dispensasi biaya kuliah yang menyangkut SPP akan ditindaklanjuti oleh pihak Universitas,” ungkap Agus Taufiq selaku Wakil Rektor 3.

Agus memaparkan bahwa, bila nantinya sampai batas waktu dispensasi itu pembayaran tidak dapat diselesaikan maka mahasiswa diajurkan untuk mengajukan cuti finansial. Mahasiswa yang sedang cuti finansial tidak akan terhapus identitasnya sebagai mahasiswa di UII namun, akan merugikan masa studinya karena akan dinonaktifkan oleh pihak institusi hingga mahasiswa tersebut telah memenuhi kewajibannya melunasi tagihan.

Alasan Kebijakan

Agus menyebutkan bahwa kebijakan tersebut telah berlaku sejak juli 2017, namun dalam pelaksanaannya masih ada dispensasi waktu pembayaran, padahal kebijakan ini telah dipertegas di Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru. “Itu cukup menganggu mekanisme keuangan,” tegas Agus.

Agus pun meluruskan gosip yang beredar bahwa kebijakan ini tidak ada hubungannya dengan pembangunan gedung baru. Segala hal yang terkait dengan fasilitas merupakan wewenang Yayasan, sedangkan ranahnya universitas kaitannya dengan pendidikan. Terutama, SPP sendiri diperuntukkan kegiatan akademik sedangkan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas menggunakan dana dari catur dharma.

“Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa memahami ketentuan dan mematuhi dalam implementasinya. Mahasiswa dapat memanfaatkan kelonggaran ini sesuai dengan kesanggupan, kalau tidak memanfaatkan juga tidak apa-apa kan begitu,” tutup Agus.  (Merlina, Zahro)

Foto Oleh: Firda Mahdanisa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *