Internalisasi Organisasi Eksternal : Suatu Analisis

Merupakan hal lumrah di UII, bila konflik organisasi internal dan eksternal mencuat di sekian banyak bincangan sivitas akademika. Hal tersebut bukan tanpa sebab, melainkan karena posisi organisasi eksternal yang dinilai “liar” oleh pihak internal kampus, sehingga tidak ada badan hukum atau dokumen apapun yang dapat membuktikan bisa-nya keikutsertaan organisasi eksternal tersebut untuk membersamai organisasi dan lembaga internal.

Sebagai kader dari organisasi eksternal, saya cukup mengetahui hal itu. Bagaimana ditentangnya organisasi eksternal tempat saya menjadi kader di dalamnya, lalu bagaimana juga geliat-geliat upaya dari organisasi tempat saya ini berusaha mencari kader baru; meski harus menggunakan cara ‘unik’ (asal halal), hingga dijadikannya masing-masing tokoh dari pihak internal dan eksternal sebagai bahan omongan yang cukup nyaman dipakai sebagai lelucon dan ejekan.

Nyatanya, konflik antara pihak internal dan eksternal itu benar adanya. Pihak eksternal yang dituduh mendoktrin mahasiswa/i agar menjadi kadernya, lalu juga pihak internal yang dinilai tak intelek dan sekadar mengandalkan kerja otot; semua itu berlangsung sekian waktu, tak juga pun lekang dari dahulu. Isu-nya pun sama : pihak eksternal menebar gambar organisasinya dengan brosur, pihak internal memanfaatkan momen acara bersama maba-miba untuk himbaui mereka jauhi pihak ekstern, hingga intern-ekstern yang sedemikian rupanya saling menuding di kancah perpolitikan bila ada abnormalitas sewaktu Pemilwa. Semua ini nyata adanya!

Hingga suatu ketika, tibalah kabar baru dari pemerintah, yakni : Permenristek Dikti No. 55/2018. Peraturan ini menjadi bahasan menarik dalam menebak apa jadinya bila nanti benar bisa diterapkan; apakah konflik intern-ekstern yang sebegitu membosankannya itu bisa sirna kala waktu? Atau, peraturan baru itu malah membawa konflik tadi itu menuju babak baru? Atau, menarik lagi : apakah pihak “radikal” yang dimaksudkan peraturan tadi akan menjadi pihak ketiga yang kelak memasuki ring pertandingan juga?

Sebagaimana yang disiarkan, Permenristek Dikti No. 55/2018 disusun guna menumpas paham radikalisme, intoleransi, dan sekian lainnya itu dari kampus. Uniknya, pemerintah mewujudkan penumpasan paham radikalisme tesebut setelah melihat data dari Alvara Research Center, yang menunjukkan responden 1.800 mahasiswa di 25 Perguruan Tinggi ialah 19,6 persen-nya mendukung Perda Syari’ah, kemudian 25,3 persen setuju pembentukan negara Islam. 16,9 persen mendukung ideologi Islam, dan 29,5 persen tidak mendukung pemimpin Islam, serta sekitar 2,5 persen lainnya berpotensi radikal.

Sebagai muslim, tentu tidak ada kata lain terhadap data survey itu, selain : menarik!

Artinya, definisi radikalisme yang dipergunakan pemerintah kini ialah iya-tidaknya mahasiswa dalam berpaham penegakkan ideologi dan hukum Islam. Tentu saja kesimpulan tersebut menjadikan sekian kalangan muslimin nantinya sebagai pihak berpaham “radikalisme” itu tadi.

Sekarang, yang perlu diketahui adalah : organisasi eksternal, yakni seperti HMI, KAMMI, GMNI, dan PMII, ialah organisasi yang cukup dikenal sebagai organisasi yang mendukung gagasan Pancasila, UUD ’45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika pemerintah dapat membudi-dayakan organisasi-organisasi itu untuk turut menjaga gagasan tersebut, maka dapatlah antara pemerintah dan organisasi eksternal tadi untuk menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan. Pemerintah menguntungkan pihak eksternal dengan memberikan mereka ranah ber-internal-ria dalam wujud UKM PIB (Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa). Di lain sisi, organisasi eksternal yang dimaksud tadi pun menguntungkan pemerintah dengan kesediaan mereka menebar paham-gagasan yang selaras dengan pemerintah.

Pihak eksternal kini dapat ter-internalisasi, sehingga dinamika konflik antara eksternal dan internal dapat tereduksi. Tingkah saling tuding mereka kelak menjadi saling membahu, dan bagaimana pun pihak internal takkan lagi mampu mempersoalkan posisi eksternal yang sebelumnya dinilai bukan bagian dari kampus.

Meski misal, nantinya pihak internal tidak suka dengan adanya pihak eksternal dalam kegiatan berkampus, gerak pihak internal untuk menolak pihak eksternal menjadi semakin sempit. Jika kiranya waktu lalu pihak internal dapat serta-merta ingin menyingkirkan pihak eksternal secara utuh, maka kelak takkan mampu lagi. Karena, satu-satunya seruan penolak yang nantinya pihak internal bisa ajukan hanya satu : “Pihak Eksternal harusnya bermain di UKM PIB saja, jangan malah memanfaatkan momentum untuk melebarkan sayap!”

Anggaplah dengan ini pihak eksternal dan internal akan menenangkan diri. Konflik keduanya takkan se-heboh dahulu. Mereka akan saling membantu demi satu tujuan : yakni menumpas radikalisme.

Namun, dengan adanya hal itu, akan terdefinitif-lah pihak pengemban paham “radikalisme” itu menjadi satu pihak ketiga. Jika sebelumnya di ring pertandingan hanya ada internal dan eksternal yang sekiannya saling ber-‘dinamika’, maka nantinya pihak ketiga yang dimaksud sebagai radikal ini akan masuk ke ring pertandingan sebagai pihak baru.

Karena tadi telah dipapar bahwa pihak internal dan eksternal akan cenderung menyatu (entah terpaksa atau sukarela), maka dapatlah kedua pihak ini dilabeli sebagai satu pihak saja : yakni pihak penumpas radikalisme, yang tugasnya menyingkirkan pihak berpaham “radikalisme” tadi itu. Dengan ini, genaplah : pihak penumpas radikalisme akan ter-adu dengan pihak berpaham “radikalisme”.

Kebijakan pemerintah ini terbilang cukup cerdas. Untuk menghalau pertumbuhan suatu paham ideologi yang ditanamkan melalui kegiatan pembinaan rutin-berkala, tentu cara yang serupa pun harus dilakukan; pemerintah juga harus menciptakan pembinaan yang sebanding dengan pembinaan dari pihak ‘oposisi’ itu, namun dengan ideologi yang dianut pemerintah sendiri. Kelemahan pemerintah selama ini ialah tidak menyediakan penanaman ideologi sebagaimana yang dilakukan pihak yang ditentang oleh pemerintah itu.

Penanaman ideologi nyatanya perlu pembinaan yang sifatnya rutin-berkala. Pembinaan itu fungsinya menjadi kontrol; pengawas; penunjuk arah bagi mahasiswa/i agar tetap berada dalam ideologi dari pembinaan. Ideologi tidak bisa tertanam dengan sekadar menyerukan “NKRI Harga Mati!” atau hanya memasang spanduk dengan kalimat serupa. Perlu ada pembinaan rutin, perlu ada kontrol berkala.

Jika misal, penanam ideologi yang ditentang pemerintah ini mengadakan kajian fikih tentang shalat dan thoharoh rutin tiap ba’da subuh hari senin, maka pemerintah pun harus demikian; mengadakan kajian fikih tentang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika rutin setiap pasca jam sore. Halaqoh berkala dari pihak ‘oposisi’ pemerintah juga perlu ditiru oleh pemerintah; yakni dengan mengadakan Pidato rutinan setiap minggunya.

Demikian juga, segala pembinaan yang diemban selama ini oleh pihak berpaham “radikalisme” pun pula patut diikuti oleh pemerintah; dengan pemerintah mengadakan juga pembinaan. Langkah pencetusan Permenristek Dikti No. 55/2018 inilah yang kemudian mewujudkan maksud tersebut : kelak organisasi eksternal yang berkolaborasi dengan internal dalam UKM PIB inilah yang menjadi pembina dalam kampus itu.

Akan tetapi, organisasi eksternal yang dimaksud itu pun juga perlu kontrol dan pedoman dalam pembinaan mereka. Jika mereka tidak mendapati pemikiran dan materi ajar yang memadai dalam pembinaan mereka, maka pembinaan itu akan sia-sia. Dan lagi, pemikiran dan materi ajarnya pun harus jelas, harus berasal dari satu sumber; agar tidak perlu lagi adanya penyanggahan atas pemikiran dan materi ajar itu. Diskusi tentang pemikiran dan materi ajar dalam maksud mempertanyakan mana yang benar maka pun tidak boleh ada. Semua pembina dari UKM PIB itu harus benar-benar satu pemikiran dan materi ajar.

Nantinya, maksud dari Nasionalisme dan UUD ’45 beserta segala tafsirnya tidak boleh berbeda dari masing-masing pembina ini. Penjelasan tentang posisi NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika pun harus serupa. Dalam hal ini, pemerintah (melalui pihak kampus) juga perlu merumuskan pemikiran dan materi ajar apa saja yang hendak dibinakan, dengannya semua kampus disama-ratakan.

Karena bila tidak begitu, maka Permenristek Dikti No. 55/2018 bukannya diperuntukkan sebagai kunci pemerintah untuk menumpas ideologi yang bertentangan dengannya, melainkan malah hanya dijadikan momentum menguntungkan oleh organisasi eksternal saja. Internalisasi organisasi eksternal tersebut tentu hanya menjadi sayap perluasan gerak-gerik eksternal, bila tidak diiringi dengan tujuan asal dari internalisasi organisasi eksternal itu sendiri; yakni pembinaan.

 

Oleh : Rumi Azhari – Mahasiswa FTSP UII angkatan 2016; yang juga kader organisasi eksternal

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *