Media dan Kekuasaan: Diskusi Menarik bersama Direktur Remotivi

Oleh: Iqbal Kamal

Dalam beberapa dekade terakhir, corak kehidupan sosial-politik Indonesia mengalami pergerakan yang sebelumnya tidak terbayangkan. Disadari atau tidak, media yang awalnya hanya sebuah instrumen kekuasaan ternyata bisa menjadi penentu realitas sosial kita. Tentang bagaimana media mampu mengambil andil dalam proses kekuasaan, ihwal permulaan bergesernya fungsi media, hingga bagaimana kaitan antara media dan kuasa suatu kaum menjadi pertanyaan besar yang muncul dalam perbincangan.

Pembahasan mengenai topik-topik tersebut berlangsung menarik dalam seminar bertajuk “Media dan Kekuasaan”. Seminar tersebut menjadi bagian dari acara Psycholand bentukan Himapsi (Himpunan Mahasiswa Psikologi) UII yang berlangsung Sabtu, 10 November di Auditorium FTI UII. Diskusi menghadirkan direktur Remotivi, Roy Thaniago, sebagai narasumber.

Menurut Roy, di era kebanjiran informasi ini, sangat penting untuk memahami sejumlah praktek media yang sukar dipisahkan dari kepentingan kekuasaan, politik serta korporasi. Praktek tersebut umumnya dilakukan oleh media-media yang dikendalikan oleh kaum oligarki. Bersamaan dengan itu, harus kita akui bahwa media yang melayani kebutuhan informasi kita pada akhirnya selalu menyingkirkan apa yang seharusnya ditampilkan.

Sekilas, Remotivi merupakan sebuah lembaga kajian dan pemantauan media. Cakupan kerjanya meliputi penelitian, advokasi dan penerbitan. Dibentuk pada 2010 silam, Remotivi berangkat dari inisiatif untuk merespon praktek industri media pasca Orde Baru yang semakin komersial dan mengabaikan tanggung jawab publiknya.

Media: Sebuah Alat Propaganda Kekuasaan

Media bisa menjadi alat propaganda kekuasaan. Tidak berhenti di situ, media mampu menarik emosi dan pikiran masyarakat.

Roy membuka diskusi dengan menampilkan beberapa sampul dan isi sebuah majalah yang terbit pada masa pendudukan Jepang.

Sebagai pemulaan, Roy menjelaskan bagaimana media memang kerap digunakan untuk mempertahankan maupun merebut kekuasaan. Ketika Jepang tiba di Indonesia, hal pertama yang dilakukan adalah merebut radio-radio yang dikuasai Belanda. Maka muncul istilah “pohon bernyanyi”, yaitu radio yang tehubung dengan pengeras suara di pepohonan untuk menyebarkan informasi yang isinya hanya seputar heroisme Jepang. Roy menyebutnya sebagai medium awal propaganda Jepang kepada Indonesia saat itu.

Tidak hanya itu, Jepang menerbitkan Djawa Baroe, wadah propaganda selanjutnya. Djawa Baroe merupakan majalah yang isinya – secara manis – menggambarkan persahabatan pribumi dengan kolonial Jepang. Strategi Jepang saat itu adalah hendak menampilkan bahwa mereka merupakan kawan yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajah kulit putih (red: Belanda). Hampir tidak ada sampul majalah berbau kekerasan dari kolonial atau sejenisnya yang ditampilkan. Roy memberi contoh dengan majalah Djawa Baroe. Sampul depannya sekilas menunjukan anak-anak Indonesia yang bemain akrab dengan anak Jepang. Isi majalah-pun menawarkan hal serupa. Misalnya bagian yang bertajuk “Prajurit Nippon Jang Koeat Mengagoengkan” atau ajakan begabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) bentukan mereka. Makna-makna itu muncul menguatkan apa yang mereka hendaki.

Apa yang bisa dipahami saat itu adalah bagaimana Jepang menganggap media sangatlah vital bagi kekuasaan mereka. Kekuasaan tidak sempurna dilakukan melalui artibut materil (fisik) saja,  melainkan juga imateriil seperti pikiran dan emosi.

“Media sangat penting untuk  kekuasaan. Melalui militer, Jepang memang telah menguasai wilayah. Tapi penguasaan fisik belum cukup. Mereka harus menguasai mental juga. Media adalah cara menguasai mental orang Indonesia,” ujar Roy.

Diskusi berlanjut dengan foto peristiwa Supersemar (Surat Perintah Sebelah Maret), pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.

“Saat itu, Soeharto mengambil alih RRI dan menyiarkan melaluinya bahwa kekuasaan telah berada di tangan kami,” ucap Roy

Peristiwa tersebut menurutnya menggambarkan bagaimana media juga hadir saat transisi kekuasaan. Tidak hanya itu, ia menyinggung mengenai ruang gerak media yang terbatas di era Soeharto yang hanya menjadi milik mereka saja. Ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, yang diizinkan muncul hanya media militer seperti Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Pergerakan pers benar-benar terbatas untuk kalangan lain. Hal itu juga menunjukan bagaimana media menjadi unsur penting dalam mengelola kekuasaan Orde Baru. Media saat itu menyeleksi apa yang seharusnya kita ketahui sekaligus apa yang seharusnya tidak kita ketahui.

“Ini ada gambar lagi,” ia menunjuk foto Soeharto yang tengah mengenakan headphone di kantor Radio Republik Indonesia (RRI). “Mungkin doi lagi denger Spotify,” ujar Roy mencairkan suasana. “Lagunya malah Payung Teduh lagi,” imbuhnya disambut tawa peserta diskusi.

Potret Goenawan Muhamad selanjutnya menjadi tolak masuk pembahasan ruang gerak pers masa Orde Baru. Ia mencontohkan, pada tahun 1994, terdapat tiga media yang dibredel, yaitu Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik. Tempo dibredel karena pemberitaannya yang mengulik dugaan kasus korupsi atas pembelian kapal tank bekas Jerman Timur.

“Orang-orang saat itu makin geram dengan ke-diktator-an Soeharto,” ujar Roy.

Roy menambahkan bahwa pada pembredelan periode kedua, pihak Tempo melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, banyak jurnalis yang mengecam sikap Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mendukung pembredelan majalah Tempo. Mereka kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) sebagai bentuk perlawanan terhadap kontrol informasi dari otoritas.

“Dari semua tadi, saya sederhananya menyatakan bahwa, media saat itu adalah alat untuk mengelola kekuasaan. Artinya, ia bukan hanya untuk merebut kekuasaan, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan,” imbuhnya.

Media Hari Ini

Pergerakan media hari ini lebih “merdeka” dari beberapa dekade silam. Namun demikian, Roy menyayangkan bahwa media hari ini lebih mulai bercorak plutokrasi, bukan demokrasi. Plutokrasi adalah sebuah masyarakat yang kontrolnya berada di tangan orang-orang kaya.

Hal menarik yang menjadi perbincangan – ketika perubahan Orde Baru ke Reformasi – adalah bergesernya kuasa militeristik ke kuasa kaum oligarki. Siapa sebenarnya oligarki itu? Mereka adalah aktor-aktor yang memerintah dan mengontrol konsentrasi SDM dan materiil secara massif yang digunakan untuk mempertahankan atau memperluas kekayaan pribadi dan fungsi sosial mereka yang eksklusif. Ini adalah orang-orang super-kaya yang menguasai jaringan bisnis.

“Kalau dulu para jendral yang memakai media, sekarang para oligarki yang memakainya,” ucap Roy.

Iklan yang mampu meminimalisir pemberitaan terkait suatu isu.

Bagaimana gambaran kekuasaan kaum oligarki terhadap media? Roy memaparkannya melalui data. Saat itu, setahun yang lalu, Lippo Group tengah gencar-gencarnya mempromosikan megaproyek mereka kepada publik. Salah satu medium promosi mereka adalah koran Tempo dan Kompas. Di tengah banjirnya kepungan promosi semacam itu, berita terkait Meikarta justru sangat minim. Maksudnya, bersamaan dengan itu, isu mengenai bau tak sedap proyek Meikarta justru menjadi perbincangan di beberapa kalangan. Secara rating, topik mengenai Meikarta punya daya tarik karena ia menjadi buah bibir di mana-mana. Secara jurnalistik, Meikarta juga punya nilai berita dan kepentingan publik yang tinggi karena berbagai polemik seputar perizinan dan isu kebutuhan hunian warga. Namun, pemberitaan mengenai Meikarta justru minim oleh dua media besar itu. Opini masyarakat nampaknya digiring oleh materi promosi yang diarahkan oleh Meikarta, dengan sedikit suara lain yang dapat menandingi sebagai pandangan alternatif. Bagaimana Roy dapat sampai pada asumsi itu?

Remotivi melakukan sebuah kajian menarik terkait itu. Ia mengulik besarnya pemasukan iklan Meikarta mampu mengarah pada bagaimana kebijkaan redaksi Kompas dan Tempo terkait pemberitaan isu Meikarta. Apakah besarnya pemasukan iklan Meikarta mempengaruhi kebijakan redaksi Kompas dan Tempo? Sulit untuk membuktikannya, karena korelasi tidak selalu berarti kausalitas. Namun data-data yang didapatkan bisa membuat kecurigaan yang beralasan.

“Kalau sudah begitu kita harus khawatir. Karena informasi yang diproduksi dalam situasi semacam itu tidak sedang membimbing untuk memahami dunia sekitar secara kritis,” ungkapnya.

Serupa dengan itu, Roy juga menyindir media lain terkait hal tersebut. Remotivi melakukan kajian baru-baru ini kepada media milik Lippo Group seperti BeritaSatu.com, JakartaGlobe.id dan Suara Pembaruan ketika Meikarta terkena kasus suap izin ke bupati Bekasi. Ketika kasus dugaan suap Meikarta naik beberapa bulan lalu, Ternyata, berita-beritanya jarang atau hampir tidak ada yang memuat kasus tersebut dibandingkan media lainnya.

Direktur Remotivi itu dengan tegas menyatakan bahwa media yang seharusnya menjadi watchdog, yaitu anjing penjaga yang kritis dan mengawasi kekuasaan – bisa berubah menjadi lapdog, yaitu anjing piaraan yang penurut dengan majikannya.

Kondisi tersebut menurutnya harus dimaknai sebagai sebuah peringatan serius, bahwa tekanan komersial bisa mengancam kerja jurnalistik. Iklan bisa mempengaruhi suara pers. Uang bisa membeli independensi ruang redaksi. Namun, bukan hanya warga yang harus khawatir; para jurnalis-lah  yang pertama-tama harus khawatir, karena profesinya kelak tak akan lagi punya harga.

Gambaran kasus lain adalah pemberitaan Lumpur Lapindo. TvOne mengubah ‘sebutannya’ menjadi Lumpur Sidoarjo. Maksudnya, agar persepsinya mengarah pada bencana yang terjadi di Sidoarjo, bukan oleh ulah perusahaan Lapindo Brantas Inc.

“Anda boleh cari tahu hubungan TvOne dengan peruhasaan tersebut,” ucap Roy menambahkan.

Dari beberapa contoh tersebut, Roy menyatakan bahwa jika dulu media menjadi alat kekuasaan (pemerintah), sekarang menjadi aparat dari para superkaya. Tujuan mereka adalah mempertahankan diri, atau menguasai mental konsumen dengan cara menyembunyikan apa yang seharusnya disampaikan.

Pada akhirnya, menurut Roy: media merupakan kekuasaan itu sendiri.

Studi komunikasi mengenal istilah mediasi dan mediatisasi. Mediasi membahas pengaruh media dalam mengubah persepsi masyarakat, misalnya terkait kandidat politik, konsep kecantikan, dan sebagainya. Mediatisasi merujuk pada bagaimana masyarakat mengerahkan upayanya untuk merespon media. Mediatitasi menentukan cara manusia menjalani hidup dan pada titik inilah media menjadi kekuasaan itu sendiri. Contoh paling sederhana adalah ritual saat travelling, yaitu  no pict = hoax.

Lebih lanjut, Roy menjelaskan bahwa mediatisasi mengandung logika media (media logic). Bukan merupakan kegiatan travelling kalau tidak mempublikasikan fotonya ke linimasa media, alegorinya kira-kira seperti itu. Media logic dapat ditemui juga dalam perpolitikan. Salah satunya adalah absurditas kampanye Sandiaga Uno. Maksudnya, linimasa media justru banyak menyentil pose bergaya burung bangau Sandiaga Uno ketimbang hal-hal yang lebih bersifat substansif.

Sebagai akhir, mediatisasi sudah merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Media bukan lagi sebagai kata benda, tetapi sebuah proses sosial (kata kerja) yang mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan dan realitas sosial. Selain itu – di era media baru ini – terjadi pergeseran otoritas. Dulu, media dan infromasi hanya disirkulasi oleh para jendral saja, sekarang para oligarki mulai mampu memonopolinya. Disadari atau tidak, jurnalis seperti pembantu yang penurut kepada majikan, angka pastinya tidak tahu, tetapi ada. Sialnya lagi, semakin ke sini, informasi dengan bebasnya diorak-arik oleh insan semacam Jonru Ginting, Denny Siregar, atau Abu Janda, atau siapapun yang berpotensi viral di media sosial. Mereka menjadi “juru humas yang aduhai bebasnya dalam hal bermedia.

 

Ilustrasi: Bang Sat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *