Beni Suranto: “Kegiatan Kemahasiswaan Masuk dalam SKP”

Beni Suranto ketika disambangi di ruang kerjanya pada Jumat (12/04). Foto oleh: Citra Mediant/kognisia

“Jika SKS (Satuan Kredit Semester) didapatkan dari keikutsertaan mahasiswa dalam perkuliahan (akademik), maka SKP (Satuan Kredit Partisipasi) diperoleh dengan keikutsertaan dalam kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi mahasiswa, himpunan jurusan, atau sejenisnya yang berkaitan” –

Desas-desus informasi mengenai pemberlakuan sistem SKP yang difasilitasi untuk meningkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam berlembaga/berorganisasi masih belum menemui titik terang. Jumat pagi (12/4) awak Magang Kognisia menemui Direktur Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia (UII), Beni Suranto, di ruang kerjanya guna mempertanyakan kejelasan tentang syarat partisipasi non-akademik yang sudah lama terdengar namun tak kunjung ter-realisasikan itu.

Apakah benar bahwa isu aktivitas kelembagaan dan sejenisnya akan dimasukkan ke dalam kurikulum?

Terkait itu, UII menggunakan Peraturan Universitas Islam Indoensia No.2 tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di UII. Ada satu bab (dalam hal ini adalah Bab V Pasal 29 & 30)  yang menyebutkan bahwa ada integrasi antara kegiatan kurikuler (yang dihitung dalam SKS), kemudian kegiatan Co dan Ekstra (tidak masuk SKS). Dari situ kita juga membuat draft kebijakan tentang Satuan Kredit Partisipasi (SKP). Itu juga berkaitan dengan aktivitas kemahasiswaan.

Jadi, idenya adalah mahasiswa diberikan syarat kelulusan tidak hanya dengan memenuhi SKS, tapi juga harus memenuhi jumlah minimal SKP yang ditentukan. SKP ini untuk ‘mendorong’ mahasiswa tidak hanya aktif di kurikuler, tapi juga aktif di kegiatan Co dan ekstrakurikuler. Mahasiswa dapat mengikuti organisasi atau kegiatan lain untuk mengumpulkan poin SKP. Namun, pemberian poin ini akan diverifikasi sesuai dengan kelayakan kegiatan atau keahlian dari bidang ilmu dari mahasiswa itu sendiri.

Tujuannya seperti apa, ya?

Tujuan utama dari adanya peraturan ini agar UII mempunyai profil alumni yang unggul di aspek kepemimpinan profetik, kepribadian islami, pengetahuan integratif, dan keterampilan transformatif. Jadi, nanti yang akan kena kebijakan itu semua jenjang pendidikan yang ada di UII, tidak hanya S1 (Reguler, Internasional) dan D3 tetapi termasuk yang S2 dan S3 dengan verifikasi aktivitas yang berbeda.

Kemudian ada juga yang namanya SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) yang berisi aktivitas mahasiswa di luar kuliah yang itu ‘istimewa’ atau layak untuk di-highlight. Jadi tidak semua yang mempunyai poin SKP bisa masuk ke SKPI. Terkait siapa yang akan menentukan besaran poin SKP yang didapat adalah program studi. Jadi, terkait kemahasiswaan dan Direktorat Pengembangan Akademik dibantu bidang etika hukum sedang menyelesaikan peraturannya dan BSI (Badan Sistem Informasi) UII yang menyiapkan system-nya.

Kira-kira yang lebih dahulu mempunyai ide ini dari rektorat atau teman-teman lembaga, pak?

Saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih dulu. Saya melihat kedua belah pihak, baik kami yang di universitas sebagai tim perancang peraturan yang juga melibatkan dua bidang yaitu,  Bidang III (Kemahasiswaan)  dan bidang I (Akademik) serta teman-teman lembaga itu sendiri sebagai eksekutor ketika kurikulum ini sudah disahkan. Teman-teman lembaga itu saya nilai termasuk yang mendorong kita untuk segera merancang kurikulum tersebut. Sebenarnya bukan hanya mahasiswa, prodi-prodi pun juga sudah menunggu karena sudah tahu bahwa di peraturan itu ada SKP.

Jumlah minimal SKP-nya seperti apa?

Rencananya, jumlah minimal SKP untuk diploma adalah 40, sarjana 60, profesi 10, magister 15, dan doktor 15. Satu SKP itu relevan dengan 240 menit aktivitas atau sekitar 4 jam aktivitas. Sebenarnya hal ini sudah berlaku untuk mahasiswa angkatan 2018, namun sistemnya belum siap dan kemungkinan baru bisa diakses tahun ini.

Dalam domain yang bapak sampaikan, berapakah poin yang didapat ketika mahasiswa mengikuti sebuah kegiatan? Dan apa saja kegiatan yang dapat masuk kedalam domain tersebut, apakah hanya lembaga/organisasi saja?

Dalam hal ini kita sudah merumuskan poin-poin yang didapatkan mahasiswa dari setiap kegiatan yang mereka ikuti, poin tersebut akan dikonversi secara otomatis dari data yang mereka upload ke dalam sistem yang sudah dirancang oleh BSI. Sedikit bocoran, misalnya; mahasiswa akan mendapatkan satu poin dari setiap 240 menit kegiatan kepanitiaan dan nilai itu akan berbeda di setiap kegiatan yang mereka lakukan.

Untuk kegiatannya kita bervariasi karena tidak semua mahasiswa suka berlembaga dan organisasi, disini mereka bisa mengikuti Sertifikasi sesuai bidang pendidikan mereka, Bisa mengikuti workshop sesuai bidang pendidikan mereka dan bisa juga menjadi entrepreneur agar tidak ada unsur memaksa dan terpaksa dalam kebijakan ini. Lalu untuk mahasiswa yang senang dengan kegiatan ‘kerohanian’ sudah lebih dulu di berikan wadah oleh DPPAI.

Untuk mengantisipasi kebingungan mahasiswa dalam mencari kegiatan kita juga akan membicarakannya lebih lanjut dengan pihak terkait termasuk legislatif kampus agar lebih banyak acara yang diselenggarakan untuk menampung minat dan bakat mahasiswa.

 

Berarti mahasiswa yang tidak suka ‘berkecimpung’ dengan kelembagaan bisa sedikit lega ya, pak?

Tentunya, karena kembali kepada yang saya katakan tadi. Kita tidak mau mahasiswa terbebani dengan kebijakan yang kita buat dan kita juga mengerti dengan selera mahasiswa di era industri 4.0 ini sangat beragam dan memiliki ketertarikan yang jauh berbeda satu sama lain.

Maksud bapak yang sertifikasi sesuai keahlian, apakah hanya yang diadakan di dalam kampus atau di luar kampus juga ?

Itu bebas, mereka mau mengikuti sertifikasi yang penyelenggaraanya universitas, fakultas, prodi, atau dari luar universitas sekalipun karena setelah mereka menyerahkan hasil kegiatan mereka, proses verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah lembaga yang mnyelenggarakan serifikasi itu valid (terdaftar) atau tidak. Namun, problem yang terjadi ketika membutuhkan verifikator untuk verifikasi adalah, kita harus membangun pemahaman yang sama di antara semua DPA yang ada di UII.

Mengenai entrepreneur, seperti bisnis yang dijalankan mahasiswa dan mendapat penghasilan di situ, apakah itu layak untuk dimasukan juga?

Sebelum menentukan layak atau tidak nantinya akan ada kriteria tertentu. Kalau konsep kita di entrepreneur itu sendiri adalah bisnis yang dijalankan bersasma tim yang terdiri dari beberapa orang, tentunya.

DPM kan kalau sudah angkatan akhir dia tidak boleh lulus dulu sampai masa jabatannya selesai. Bagaimana tanggapan bapak dengan kondisi itu jika dihubungkan dengan terlaksananya sistem ini nantinya?

Nanti akan ada usulan syarat sebagai pengurus organisasi. Misalnya, kita tetapkan IP minimal, yang sekiranya tidak akan memberatkan mahasiswa tersebut. Lalu, pembatasannya minimal dari semester dua sampai maksimal semester tujuh. Kalau semester delapan sudah semestinya  fokus di kuliah (Tugas Akhir) . Namun, aturan ini juga masih dikaji lagi.

Beni Suranto sedang menjelaskan terkait sistem SKP. Foto oleh: Citra Mediant/kognisia

Setelah kurikulum itu disahkan, adakah verifikasi atau standar operasional prosedur lanjutan yang akan diturunkan  ke lembaga?

Tentunya ada. Kita akan membuat sebuah pedoman teknis terkait detail kegiatan yang bias diikuti oleh mahasiswa.

Kira-kira target mengenai peraturan itu kapan disahkan dan direalisasikan, pak?

Harapannya sebelum kuliah perdana mahasiswa baru tahun 2019 ini sudah disahkan. Juga sistemnya kalau bias sudah siap, baru bisa disosialisasikan.

Ada tidak harapan khusus bapak ketika mahasiswa mencapai semua domain yang dimaksud?

Akan sangat baik jika masing-masing domain itu lengkap, semisal ke-islamannya oke, aspek kepemimpinannya juga bagus. Mahasiswa pernah ikut aktivitas dakwah, organisasi lembaga, menjadi entrepreneur, juga memiliki aspek pengetahuan. Nah, itu berarti seimbang. Namun di sisi lain kita juga harus memahami bahwa tidak semua mahasiswa mampu melakukan itu dan kita juga tidak ingin kebijakan ini dinilai memberatkan mahasiswa. Lalu harapan terbesar saya,  mahasiswa dapat mempertajam soft skill mereka dengan semua aktivitas di luar akademik yang ada di kampus.

Repoter: Citra Mediant dan Aisyah Hanifah

Tulisan merupakan karya Magang Kognisia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *