Delapan hari berselang setelah pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM, Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII) melakukan aksi di Gedung DPRD DIY pada Senin (12/9). Ratusan mahasiswa UII mulai memadati LKBH FH UII pada pukul 12.00 WIB. Setelah melaksanakan sholat dzuhur berjamaah, ratusan mahasiswa UII dari berbagai fakultas berjalan beriringan menuju Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Bergeraknya ratusan mahasiswa menuju Kantor DPRD DI Yogyakarta di Jl Malioboro tidak disertai dengan kericuhan dan dikawal anggota kepolisian.
Masa Aksi berkumpul di Jalan Malioboro
Setibanya massa pada pukul 13.00 WIB, para orator aksi mulai menyuarakan tuntutannya dan membakar semangat mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi rakyat secara langsung kepada para anggota dewan. Mahasiswa juga meminta agar DPRD DIY dapat menghadirkan Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY untuk turun ke jalan dan menemui massa aksi sebagai wujud keberpihakan pemerintah daerah kepada aspirasi rakyat. Turunnya harga minyak global sedangkan pemerintah menaikan harga BBM dianggap sebagai suatu langkah yang tidak bijak dan memberatkan masyarakat di tengah situasi pandemi yang baru mulai reda. Masa aksi berharap Hamengkubuwono X dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat
Massa KM UII menemui perwakilan DPRD DIY
Awalnya KM UII hanya melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD DIY, hingga akhirnya Ketua LEM UII Rizky Hendrawan dan beberapa perwakilan LEM UII lainnya diizinkan masuk guna bernegosiasi agar perwakilan DPRD DIY dapat menemui massa aksi. Setelah melalui negosiasi yang cukup panjang, massa aksi diizinkan masuk ke dalam halaman Kantor DPRD DIY dan ditemui oleh Huda Triyuna selaku Wakil Ketua DPRD DI Yogyakarta. Para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang mengikuti aksi merasa kecewa atas tidak hadirnya Ketua DPRD DI Yogyakarta, Wakil Gubernur DI Yogyakarta maupun Hamengkubuwono X secara langsung.
Wakil Ketua DPRD DI Yogyakarta, Huda Triyuna menyampaikan bahwa belum bisa menghadirkan Hamengkubuwono X secara langsung. Namun, ia akan menyampaikan aspirasi dan empat tuntutan para mahasiswa terkhusus dalam kenaikan harga BBM yang berimbas luas pada masyarakat Yogyakarta.
“Ini akan saya sampaikan ke pusat melalui sekretariat dengan stempel DPRD DIY. Sekarang kami naikkan sesuai tuntutan teman-teman” Ujar Huda (12/9)
Tuntutan Aksi: Tolak Kenaikan BBM hingga Naikan UMK Yogyakarta
Rizky Hendrawan selaku Ketua LEM UII menyampaikan bahwa mahasiswa aksi demo membawa empat tuntutan kepada pemerintah. Pertama; menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Kedua; Amandemen UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketiga; transparansi APBN terkait penggunaan subsidi. Keempat; naikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Yogyakarta. Empat tuntutan KM UII pada aksi demo kali ini tidak terlepas dari saling berkaitannya tuntutan satu sama lain.
Kenaikan harga BBM ditengah harga minyak bumi global yang telah turun disebut pemerintah sebagai strategi dalam menyiasati anggaran subsidi dan kompensasi APBN yang membengkak dari sebelumnya Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Peningkatan APBN ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Atas dasar hal ini, salah satu tuntutan mahasiswa UII adalah adanya transparansi APBN terkait dengan penyaluran subsidi.
KM UII menyuarakan aspirasi di depan Gedung DPRD DIY
Rektor UII, Fathul Wahid yang turut menyertai mahasiswa dalam melakukan aksi di depan Kantor DPRD DI Yogyakarta menyampaikan bahwa kenaikan BBM ini merupakan sebuah fenomena sosial yang membutuhkan banyak variabel.
“Variabelnya banyak yang jelas. Tapi, menaikkan harga BBM di kala pandemi seperti ini, ekonomi belum pulih sepenuhnya, itu akan sangat menambah beban masyarakat dan itu fakta sosial, ya. Sangat bisa dipahami kalau masyarakat tidak setuju itu sangat dipahami, sehingga ya kita hargai.” Ujar Fathul (12/9)
Rektor UII Hadir dalam Aksi
Meski tidak dihadiri secara langsung oleh pemangku kebijakan tertinggi di DI Yogyakarta, aksi demonstrasi ini dapat dikatakan berjalan cukup efektif karena masa aksi dapat memasuki halaman Gedung DPRD DI Yogyakarta dan ditemui oleh perwakilan DPRD. Salah satu orator aksi dari Divisi Kajian dan Aksi Strategis LEM Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII, Muhammad Rayhan menyampaikan bahwa aksi ini telah berjalan efektif dan tujuan aksi telah tercapai karena masa dapat menyampaikan aspirasi kepada DPRD DI Yogyakarta secara langsung.
“Kalau demo ini kan tujuannya untuk menyampaikan aspirasi dan keresahan kita, kalau itu sudah tentu tercapai, karena dari pihak DPRD DIY sendiri tadi terbuka dan mau berdialog dengan massa aksi. Kalau untuk tuntutan kita yang 4 itu kita kasih waktu 3×24 jam untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, daan kita berjanji untuk datang kembali apabila tidak ada tanggapan selama tenggat waktu yang ditentukan.” Ujar Rayhan (12/9)
Setelah melakukan aksi kurang lebih tiga jam, aksi di Kantor DPRD DI Yogyakarta berakhir setelah adzan ashar berkumandang. Sebagai penutup aksi, Ketua LEM UII menyampaikan bahwa empat tuntutan yang dibawa mahasiswa harus segera ditanggapi oleh pemerintah DI Yogyakarta. Para demonstran mendesak apabila tuntutan ini tidak ditanggapi dalam 3×24 jam maka akan diselenggarakan kembali aksi yang lebih besar dengan masa yang lebih banyak.
