Menguji Keseriusan DPM Pasca Pembekuan

Lebih dari 90 hari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB)  lembaganya dibekukan. Ihwal pembekuan yang tidak memiliki kejelasan dan SK pembekuan menjadi pergunjingan di tataran akar rumput FPSB. Desas-desus pergantian sistem berhembus kian kencang, bukan tanpa alasan. Mahasiswa FPSB menganggap sistem yang ada di KM UII sudah expired dan harus diperbaharui.

Sedikit nostalgia, Tepat 30 Desember 2019, setelah menetapkan bahwa lembaga di FPSB beku dengan waktu yang belum ditentukan. DPM UII 2019/2020 menjanjikan sidang pleno untuk membahas kelanjutan lembaga di FPSB, setelah mereka melakukan pembentukan struktur secara definitif. Begitupun keputusan pembekuan FPSB dirasa tidak sesuai dengan pasal yang dijadikan pertimbangan.

Pada Sidang Umum ke-40 Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (SU-XL KM UII), presidium sidang melalui KPSU KM UII mengundang mahasiswa FPSB. Keputusan yang diambil adalah “Membekukan” sementara FPSB dengan merujuk Pasal 41 ayat 2, poin D PKM UII, tentang kelembagaan di UII. Terhitung satu bulan dari masa pembekuan, pihak DPM U semakin tidak memberikan titik terang. Apakah kemudian FPSB resmi dibekukan?  Atau membentuk tim yang digunakan sebagai fungsionaris lembaga di FPSB.

Sejak awal pembekuan hingga saat ini, kelembagaan FPSB tidak pernah mendapat kejelasan. Bak hubungan tanpa status, mencintai tapi tak memiliki legitimasi. Mahasiswa FPSB sadar akan permasalahan yang ada di fakultas mereka, mahasiswa FPSB mencintai fakultasnya maka karena cinta tersebut mereka urung untuk diam dan tetap bergerak membentuk Aliansi Satu FPSB.

Sebelum aliansi terbentuk, FPSB sudah saling menjalin hubungan antara Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Lembaga Khusus. Sidang Umum XL mempersatukan mereka menjadi satu, para Kage (Ketua Himpunan dan Pimpinan LK) bertemu dan bersepakat untuk datang ke SU tersebut bersama para Shinobi mereka yang jalan ninjanya adalah merdeka.

Tiba -tiba angin segar datang dari pihak Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) UII yang mengirim seorang staff mereka, Alfrigh Alaina, Staff Komisi 1 (satu) DPM UII pada 14-Maret-2020, AAS (nama panggilan) mulanya mengirim pesan pribadi kepada, Alif Madani, Ilmu Komunikasi 2016 yang berisi ajakan untuk membahas masalah FPSB dari awal. Padahal, masalah-masalah FPSB sudah disampaikan dengan jelas ketika SU-XL KM UII. Berikut hasil pertemuan dengan Staff Komisi I.

  1. Mencairkan FPSB dengan segera
  2. AAS mengatakan bahwa SK pembekuan belum jelas adanya, tetapi AAS mengira bahwa sudah ada SK pembekuan. AAS berdalih bahwa ia tidak terlibat dalam penentuan SK.
  3. DPM U lewat AAS memiliki itikad untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mencari jalan tengah antara keinginan DPM U dan FPSB
  4. AAS menyarankan agar FPSB mengurungkan niat ‘perubahan sistem’ yang sempat diajukan ketika SU-XL KM UII
  5. AAS   juga mengatakan permasalahan ini dapat selesai dalam 3 bulan (Bulan Juni).
  6. Koordinator komisi 1 DPM U malah berencana agar membiarkan kondisi ini hingga ospek dan berniat untuk membuat konsep ospek yg diurus oleh dekanat fakultas
  7. Di sesi akhir pertemuan tiba-tiba AAS menyarankan agar FPSB lebih mengutamnakan sistem legislatif yang tetap dipilih dengan ambang batas suara dan eksekutif yang dipilih secara langsung tanpa merubah sistem yang sudah ada. karena sistem yang sudah ada dirasa sudah cukup baik di fakultas lain
  8. Selanjutnya, AAS menjanjikan pertemuan lanjutan antara FPSB dengan DPM Komisi 1.

FPSB ingin yang terbaik, tapi apakah DPM begitu? DPM selalu membenturkan dengan narasi “Masalah KM UII” padahal di akhir nanti, mahasiswa FPSB yang mengurus fakultasnya sendiri. Semakin lama semakin berlarut, mahasiswa FPSB diam-diam mengambil langkah prefentif dengan membentuk aliansi “Satu FPSB”.

Tidak ada yang ditonjolkan oleh Aliansi Satu FPSB selain kepentingan bersama. Sekalipun memiliki koordinator Umum hanya sebagai jembatan antara beberapa pihak dan divisi di internal mereka sendiri karena di dalam Satu FPSB tidak ada pimpinan tertinggi, aliansi bersifat kolektif kolegial dan independen tanpa intervensi siapapun.

“Aliansi Satu FPSB sedang mencoba memberikan tekanan lewat media sosial kepada DPM U yang belum ada tindak lanjut yang progresif” – Syarif, salah seorang anggota Aliansi Satu FPSB.

Menurut saya ini sudah terlalu bertele-tele ya. Bertele-tele dalam arti sudah berbulan-bulan tapi belum juga ada kejelasan dari DPM-nya. Padahal dalam beberapa kali pertemuan mereka bilang ini akan segera dibahas, ini akan segera diselesaikan. Tapi mana buktinya? Kalo kayak gini terus ya gimana temen-temen HMJ, UKM, dan Lk mau gerak kan. Terlepas keterbatasan karena pandemi covid- 19 – Diast Reyhanaff, Ilmu Komunikasi dan anggota Aliansi Satu FPSB.

Keluhan di atas adalah wujud mahasiswa FPSB saat ini. Berawal dari kekosongan calon legislatif lembaga FPSB, hingga perpanjangan tenggat pendaftaran 1×24 jam yang diberikan oleh KPU Pemilwa KM UII, tidak memberikan perubahan.

Aliansi Satu FPSB lahir untuk menepis stigma bahwa FPSB tidak berpenghuni dan berhenti. Aliansi ini juga memiliki proyeksi dan harapan demi kemajuan FPSB, di antaranya ialah FPSB berhak menentukan apa yang menjadi kepentingan mahasiswa FPSB. Tak sampai di sana, aliansi juga berharap ada itikad baik dari DPM untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan FPSB ini, terlebih sebagai pihak yang benar-benar “mendengarkan”.

Melalui akun Instagram @satufpsb, aliansi mencoba menguji keseriusan DPM dalam menyelesaikan permasalahan ini. Di sisi lain, keadaan ini juga memberikan edukasi politik dan advokasi secara rill kepada yang lainnya melalui media sosial. Harapannya, lahirnya aliansi ini kemudian menyadarkan kita bahwa mahasiswa berdaulat atas apa yang diinginkannya. Dalam hal ini juga, apa yang diinginkan FPSB perlu-lah menjadi suara yang jelas dan terang untuk didengarkan.


Penulis: Yunitasyia Nafa Zahro, anggota LPM Kognisia & Aliansi Satu FPSB.

Ilustrasi: Dimas Surya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *