Orasi Civitas Academica Desak Kembalikan Demokrasi Indonesia
Oleh: Alia Al Hasna
Universitas Islam Indonesia (UII) kembali mengadakan pernyataan sikap bertajuk “Selamatkan Demokrasi Indonesia” pada Kamis (14/3). Pernyataan sikap ini dihadiri oleh jajaran guru besar, dosen muda, alumni, dan budayawan. Sebelum Prof. Fathul Wahid selaku Rektor UII membacakan pernyataan sikap, perwakilan dari berbagai kalangan civitas academica UII melakukan orasi mengenai kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Pembunuhan Demokrasi secara Terencana dan Terstruktur
Dalam orasinya, Dr. Sri Hastuti Puspitasari, Wakil Dekan Fakultas Hukum UII, menyampaikan bahwa adanya pembunuhan berencana terhadap demokrasi secara terstruktur, sistematik, dan masif terhadap demokrasi saat ini.
Ada tujuh upaya pelemahan demokrasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu:
- Menaikkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden
- Turut aktif cawe-cawe dalam sistem demokrasi
- Melibatkan sejumlah pejabat negara, terutama para menteri, untuk mengusung paslon yang dinyatakan cacat etika
- Kenaikan gaji ASN dan TNI-POLRI menjelang pemilu agar loyal pada paslon tertentu
- Pertemuan paslon 02 dengan para kepala desa. Selain itu, DPR turut mengesahkan perpanjangan masa jabatan kepala desa
- Pemberian bantuan sosial dengan jumlah besar menjelang pemilu
- Memobilisasi jaringan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aktivis
Beliau juga menambahkan bahwa kita tidak bisa membatasi demokrasi hanya soal pemilu. Demokrasi memiliki banyak elemen, seperti lembaga parlemen perwakilan, partai politik, lembaga pers, dan peradilan yang tidak memihak. Masyarakat sipil yang terdidik juga merupakan salah satu unsur penting dari demokrasi. Maka dari itu, demokrasi harus dilihat secara luas.
Pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi
Prof. Masduki, guru besar bidang Media dan Jurnalisme, turut menyuarakan pendapat sebagai perwakilan guru besar UII. Beliau membacakan sebuah puisi pendek tentang otoriterisme yang bangkit kembali.
Prof. Masduki menempatkan pers sebagai pilar keempat dari demokrasi di mana ia berperan dalam memeriksa semua peristiwa dan menyediakan data sehingga pembaca dapat mengetahui ada masalah yang sangat serius di negara ini. Selain itu, pers memiliki fungsi sebagai watchdog, yakni “anjing penjaga” yang memfasilitasi kritik supaya pihak yang menjadi sumber masalah paham dan tersadar.
“Tugas pers itu kan sebetulnya abadi, watch dogs atau anjing-anjing penjaga yang dia selalu setia kepada tuannya apapun yang terjadi. Sekarang tuannya itu siapa? Ya, rakyat yang mengalami sakit ini, maka sebagai watchdog ia akan setia berposisi di situ,” ujar Prof. Masduki.
Lebih lanjut, pers juga menyediakan literasi dan pendidikan pada masyarakat sipil sehingga kemudian dapat melakukan gerakan kolektif, gerakan masyarakat atau people power.
Dambaan untuk Melanjutkan Gerakan Mahasiswa yang Murni
Selepas melakukan pernyataan sikap, Prof. Fathul Wahid, Rektor UII, memberikan pandangan mengenai aktivisme mahasiswa. Menurut beliau, mahasiswa sudah memiliki cukup modal untuk berpikir secara mandiri. Beliau mendorong mahasiswa untuk berefleksi mengenai mana yang benar dan mana yang salah.
“Kami berharap mahasiswa bisa mencari mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dibela, mana yang harus dikubur sehingga dengan demikian itu refleksi murni mahasiswa dan menjadi gerakan murni mahasiswa yang tidak digerakkan, ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu,” tegas Prof. Fathul.
Terakhir, Prof. Fathul berharap pernyataan sikap oleh UII dapat menginspirasi pihak lain sehingga mengetahui bahwa ada keberanian.
“Keberanian ketika dirawat bersama-sama semoga itu akan membesar dan ketika membesar insyaAllah semakin banyak orang akan ikut kepada kereta yang ingin kita jalankan bersama-sama,” pungkas Prof. Fathul.
Penyunting: Yasmeen Mumtaz
Grafis: Dhiya Najah Fitria
