Terlambat dengan Serempak

Oleh Lani Diana. P

Sidang Umum (SU) XLI Keluarga Mahasiswa UII, sebagai forum tertinggi yang menetapkan dan membentuk lembaga-lembaga di lingkup Keluarga Mahasiswa (KM) UII mengalami beberapa kali penundaan, sebelum akhirnya benar-benar terlaksana pada 8 April 2021. Perubahan jadwal SU XLI KM UII selalu diberitahukan melalui akun instagram resmi Komisi Pelaksana Sidang Umum (KPSU) @kpsu.km.uii, perubahan pertama terjadi pada Sidang Umum yang telah dijadwalkan pada 3 Maret 2021 harus mengalami kemunduran akibat adanya pengulangan agenda Pemilihan Wakil Mahasiswa (Pemilwa) KM UII 2020 disebabkan teguran ajudikasi.

Sebelum benar-benar terlaksana pada 8 April 2021, pada awal bulan April 2021 dengan format pemberitaan yang sama KPSU menyampaikan kembali tentang ditundanya lagi Sidang Umum XLI KM UII hingga pemberitahuan berikutnya. Sidang umum kembali mengalami kemunduran hingga akhirnya, pada penetapannya yang ke-4 akhirnya sidang terlaksana pada tanggal 8 April 2021. Melalui wawancara dengan Ketua KPSU Rizky Emilsa Pratama diketahui bahwa kemunduran SU dari linimasa Pemilwa 2020 yang terbaru terjadi karena adanya perubahan bentuk pelaksanaan sidang. 

Sidang umum XLI yang mulanya hendak dilaksanakan secara daring, disepakati untuk dilaksanakan secara daring dan luring (hybrid), sehingga dalam persiapannya memerlukan waktu yang lebih lama. Kendala seperti tidak tersedianya gedung pelaksanaan di tanggal yang ditetapkan menjadi salah satu contohnya. Sistem hybrid yang diinisiasi oleh calon legislatif universitas dan disepakati dari hasil diskusi bersama KPSU ini dikatakan merupakan bentuk pelaksanaan SU yang paling ideal oleh keduanya. Perubahan format ini juga diperlukan demi proses sidang umum yang lebih khidmat.  

“Meskipun yang dibahas sama aja cuman effort ataupun semangatnya ataupun kritis-kritisnya mahasiswa itukan enakan ketika bertemu langsung, jadi kek nanti pembahasan kayak PDKM itu tu mungkin asal disahkan aja kalau jadinya online. Belum lagi kalau misalnya ada permasalahan jaringan atau (tidak terdengar jelas) itu bakal mengganggu jalannya SU, jadi aku pribadi sih menganggap bahwa keputusan kita untuk mengadakan secara hybrid ini tu ee emang udah idealnya sih untuk dilaksanain,” ujar Emil (23/4). 

Namun, untuk melaksanakan sidang dengan sistem yang dirasa paling ideal, SU XLI KM UII harus mengalami kendala seperti kehadiran peserta dalam sidang. Hal ini terjadi pada 1 April 2021, kuota forum tidak terpenuhi dan sidang kembali ditunda. Dari 10 calon legislatif universitas hanya 5 caleg menyatakan akan hadir secara luring tetapi 4 dari 5 caleg tersebut tidak mampu hadir pada hari yang ditentukan dengan alasan yang beragam. Dari urusan pribadi dan ada yang terkena musibah. Hal ini dibenarkan oleh, Muhammad Raditya Adhyaksa, selaku ketua DPM Universitas terpilih. 

“Iya karena ee itu menunggu teman-teman peserta yang bisa dateng ke Jogja. Sebenarnya pada awalnya memang bisa untuk di tanggal itu. Ya contoh kasusnya saya, sebenarnya saya bisa aja dateng di tanggal 1 April nah kebetulan ya aku lagi apes kemarin, kebetulan orang tua saya positif,” jelas Raditya (26/4). 

Kemunduran atas pelaksanaan Sidang Umum XLI Keluarga Mahasiswa (KM) UII, dengan berbagai alasan dan penjelasan yang dipaparkan tentu tidak lepas dari berbagai konsekuensi. Sebab, kedudukannya sebagai forum tertinggi memiliki andil besar dalam perputaran roda organisasi di lingkup KM UII sehingga penundaan yang berulang menghambat juga merugikan organisasi tingkat fakultas hingga himpunan. 

Di sisi lain, calon legislatif tingkat fakultas wabil khusus FPSB menjadi terkatung-katung nasibnya karena keterlambatan SU XLI KM UII. Terlebih menurut caleg FPSB keterlambatan ini berimbas juga kepada lambatnya penyelenggaraan SU di tingkat fakultas. 

“Sidang umum fakultas terkendala karena kami belum menerima surat SU dari Universitas dan kami masih menunggu keputusan bersama dengan dewan presidium dan tanggapan terakhir yang saya dapatkan dari sekejend DPM waktu itu adalah masih menunggu keputusan dari periode sebelumnya” ujar Imam

Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya banyak kendala yang berasal dari pihak Universitas yang berimbas kemunduran Sidang Umum di Fakultas. Masih banyak hal yang masih harus dipertimbangkan untuk menerbitkan Surat Sidang Umum. Maka dari itu salah satu solusi yang ditawarkan oleh dewan presidium sebagai pengganti LEM dan DPM periode sebelumnya adalah untuk dibentuknya Badan Penyelenggara (BP) agar sidang umum dapat segera terlaksana. 

“Kami sudah menghubungi beberapa pihak terkait untuk menjadi BP dalam sidang umum” tambah Imam

KPSU menanggapi sebagai penyelenggara, KPSU menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada kepengurusan DPM yang baru. “Karena kan balik lagi fokusnya KPSU kan hanya melaksanakan sidang, terkait bagaimana dampak kedepannya ya kita karena dari KPSU, udah nggak punya campur tangan lagi terkait apa-apa yang akan dilakukan temen-temen DPM juga kan. Ini kan juga menyediakan wadah ini kan buat mereka, takutnya kalau emang kemarin kita online terus misalnya mereka nggak mau, nggak mau SU lah ibaratnya itukan ya sama aja gitu lho. Jadi mending ya kita udah, kita udah menyediakan fasilitas untuk mereka ya kita harapkan mereka istiqomah dalam menjalankan kepengurusannya,” ucap Emil, Ketua KPSU. 

Bola Api ke- Akar Rumput

Sejatinya, HMJ di lingkup Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya sudah melakukan pergantian masa jabatan dan pemilihan ketua himpunan sejak akhir tahun 2020 namun, mau tak mau harus bergerak tanpa legitimasi sebab harus menanti sidang umum tingkat fakultas dilaksanakan yang merupakan imbas dari keterlambatan Sidang Umum XLI KM UII. Pasalnya pihak HMJ tak kunjung mendapat kepastian perihal pelantikan mereka hingga mandeknya pendanaan yang sedikit banyaknya mempengaruhi operasional mereka. 

Menurut Irwansyah, ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris (EDSA) UII. Meski sama sekali tidak terhambat perihal periodesasi namun, pihak EDSA terganggu soal legitimasi yang tak kunjung diberikan oleh pihak fakultas (Pelantikan). “Pertama ya itu tadi pelantikan itu sendiri ya, kalau mau gerak itu kan kita sendiri kayak belum legal gitu secara aturan gitu mau menjalankan organisasinya tapi secara fungsional kita udah jalan sebenarnya tinggal dilantik aja.” 

Irwan juga mengeluhkan dana kemahasiswaan yang tak kunjung sampai ke pihak HMJ, “kalau untuk sekarang belum ada sama sekali karena nunggu pelantikan. Kalau mau mengusulkan dana kita nunggu LEM dulu mas gitu katanya,” tambah Irwansyah (Tanggal).

Keterangan lain dari Dias Reyhan selaku ketua Himpunan Mahasiswa Komunikasi (Himakom) UII. Himakom cukup terkena imbas dari keterlambatan SU ini, terutama dalam hal periodisasi. Dias mengatakan “Terkendala banget, transisi dari periode lama ke periode baru jadi nggak smooth, jadi ga jelas ini kapan pergantiannya. Sebenarnya lebih ke yang periode baru sih, mereka itu sudah sejak awal tahun kepilih, udah nyusun proker segala macam, tapi sampai sekarang nggak jelas kapan mereka bakal dilantik dan ya sampe sekarang ga ada woro-woro apa gitu dari pihak pemilwanya jadi kayak digantungin gitu”. 

Hal ini pun kemudian berdampak pada kegiatan Himakom yang sudah direncanakan oleh periode baru. Agenda yang sudah ditetapkan akhirnya harus terpaksa ditunda karena menunggu kepastian dari Sidang Umum. ya ngaruh sama agenda yang periode baru ini, mereka udah ngerancang ini itu tapi masih belum bisa gerak karena belum legal lah istilahnya”.

Sementara itu, hambatan yang dialami Himpunan Mahasiswa Psikologi (Himapsi) pun kurang lebih sama. Menurut Dandy Maulana, selaku ketua Himapsi, pemilwa ini menyebabkan kendala yang cukup terasa dalam kegiatan himpunan. Salah satunya adalah mundurnya banyak timeline kegiatan yang seharusnya dilaksanakan lebih awal, terpaksa harus ditunda. Kegiatan yang tertunda ini seperti pelantikan dan berbagai proker yang sudah direncanakan. “Sampai saat ini kita belum ada legalitas dari periode yang sekarang, jadi mengakibatkan mengulur-ngulurnya timeline yang sudah ada seperti pelantikan, rapat kerja, dan kegiatan-kegiatan lain”

Pendanaan Membeku

Adanya ketidakpastian jadwal Sidang Umum membuat perputaran dana kepada jajaran-jajaran di bawah LEM dan DPM universitas turut terkendala. Salah satunya yang merasakan dampak paling besar yaitu para himpunan yang ada di dalam fakultas. Kosongnya struktural universitas membuat tidak berjalannya juga beberapa program kerja HMJ yang membutuhkan persetujuan dana dari LEM maupun DPM. 

Kami sudah menanyakan kepada para pemimpin Himpunan yang ada di FPSB dan mereka semua menjawab bahwa dari pihak para petinggi kampus belum memberikan kepastian kapan penyuntingan dana akan dilaksanakan. Walaupun dari Dias selaku Sekjen Himakom sendiri tidak mengeluhkan kekurangan finansial. 

“Alhamdulillah kalo financial aman sih, karena masih online juga, pengeluaran kan juga ga banyak banget” Ujar Dias. 

Dari Himapsi sendiri mengaku terhambat dalam hal membuat rapat anggaran belanja (RAB). Hal ini tentu saja karena mereka belum dapat menentukan kisaran dana yang dibutuhkan dikarenakan belum adanya legalitas pasti, sehingga mereka pun harus menunggu lebih lama untuk menetapkan RAB tersebut. Sementara dari Irwan sebagai ketua EDSA mengatakan bahwa pemasukan dana lebih banyak mereka dapatkan dari prodi sendiri ketimbang LEM/DPM. 

Saat kami bertanya kepada bendahara umum DPM FPSB, dia menjawab bahwa baru diberikannya uang pada sidang umum selesai dilaksanakan dan menunggu keputusan dari universitas. Ketika kami juga bertanya kepada bendahara umum DPM universitas jawabannya kembali karena perubahan-perubahan yang terus menerus tentang jadwal sidang umum.

“Terkait keterlambatan pendistribusian dana tw 1, itu dikarenakan jadwal SU yang berubah-ubah mba. Karena saya rasa sebelum bulan April itu harusnya sudah selesai SU makanya saya tidak mendistribusikan tw 1 tetapi ternyata ada perubahan lagi di kemudian hari,” jawab Kiky, bendahara umum DPM universitas 2019/2020. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *