Aksi Kamisan: Diam dan Terus Bertanya

Yogyakarta – Kamis sore, puluhan massa kembali menggelar Aksi Diam Kamisan di Tugu Jogja (26/09/2019). Aksi yang rutin digelar ini merupakan representasi diam namun terus bertanya kepada siapa saja, khususnya pemerintah, mengenai penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Selain menuntut persoalan HAM, Aksi Diam Kamisan kali ini turut menyoroti persoalan demokrasi yang kian kacau.

“Benar. Kamisan ini juga membawa isu yang saat ini penting, yaitu bagaimana kita tetap merebut kembali ruang-ruang demokrasi,” ujar Ahmad Salahudin selaku koordinator lapangan.

Ahmad menegaskan, bagaimanapun juga, isu utama yang selalu dibawa adalah penyelesaian masalah kemanusiaan, seperti pembunuhan para aktivis di masa lalu, mengusut para pelanggar HAM, dan sebagainya yang menyangkut hak asasi. Adapun beberapa isu lain yang dibawa jika kebetulan memiliki relevansi dengan hak asasi setiap warga negara, misalnya adalah ruang demokrasi yang kian direbut oleh pemerintah dan elit politik lainnya.

“Hingga hari ini kan masih terus disuarakan oleh teman-teman yang menggelar Aksi Kamisan di banyak kota di Indonesia. Adapun isu yang aksidental, ya itu punya relevansi dengan ruang-ruang publik kita juga” jelasnya.

Aksi itu dimulai pada pukul 16.13 WIB. Massa aksi berdiam diri selama enam puluh menit sembari menegakkan spanduk dan poster tuntutan. Selebihnya merupakan orasi.

Mayoritas massa aksi merupakan mahasiswa dari beberapa universitas di Yogyakarta, sisanya adalah beberapa aktivis dari Social Movement Institute, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), serta Amnesty International.

“Kamisan di Jogja tak ada yang berbeda dengan yang rutin dilakukan teman-teman di Jakarta. Isu utamanya sama. Barangkali di sini mayoritas mahasiswa karena memang semangat dari teman-teman dan kebetulan tokoh-tokoh pergerakan memang basisnya sedang berjuang di Pusat sana,” tambah Ahmad.

Ahmad menegaskan bahwa isu yang dibawa akan terus diperjuangkan. Tak hanya itu, ia berharap bahwa Aksi Diam Kamisan dapat menjadi gaung suara yang terus diperhatikan.

“Terutama terkait dengan isu yang dibawakan. Sebab semakin banyak dan intens elemen masyarakat dan mahasiswa yang menyuarakan. Itu kan makin banyak mahasiswa yang mulai sadar tentang apa yang sebenarnya terjadi di negara kita.” Tegasnya sembari melihat massa aksi di seberang jalan.

Pembungkaman Ruang Kritis Mahasiswa

Aksi Kamisan kali ini turut menelisik soal ancaman ruang-ruang demokrasi mahasiswa yang hendak dibatasi oleh pemerintah melalui Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Sebagaimana yang diberitakan sejumlah media, Menristekdikti memastikan bahwa akan ada sanksi bagi rektor yang tak bisa meredam gerakan mahasiswanya. Hal itu merupakan upaya membatasi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai kota.

Herlambang Wiratraman, dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) yang hadir saat Kamisan turut mempertanyakan sikap pemerintah saat ini. Baginya, mahasiswa dan juga akademisi di kampus memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan aksi sebagai bagian dari upaya mengembangkan tradisi berpikir kritis di kampus.

“Ini sebuah penanda bahwa makin lama, pemerintah kian tidak peka terhadap apa yg disuarakan oleh mahasiswa. Itu sudah menjarah ke ranah-ranah publik dan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa,” tegasnya kepada massa aksi saat berkumpul di pelataran selatan Tugu Jogja pasca Aksi Diam Kamisan.

Langkah pemerintah saat ini yang ingin meredam aksi mahasiswa atau kampus, menurutnya, merupakan bentuk tekanan politik birokrasi yang mirip dengan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) yang dilakukan rezim Suharto.

“Zaman Orba,” ujar Herlambang, “ada upaya meredam gerakan mahasiswa dengan NKK/BKK, dan itu serupa dengan hari ini. Bagi saya itu merupakan bentuk tekanan kepada dunia kampus. Nalar kritis dari civitas akademik kampus mau dibatasi, termasuk teman-teman mahasiswa,” jelas Herlambang yang juga merupakan salah satu anggota Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) ini.

Eko Prasetyo, penulis buku Orang Miskin Dilarang Sekolah! turut menyumbang suara soal pembatasan ruang demokasi hari ini. Ia menyanyangkan tindakan represif yang dilakukan pemerintah dan aparat kepada mahasiswa.

Kita berharap kepada aparat untuk bergabung bersama rakyat. Jangan hanya awasi rakyat dan jangan hanya pukuli rakyat, anda dibayar oleh rakyat – digaji oleh rakyat, dan sewajarnya untuk melindungi rakyat,” teriak Eko disambut massa aksi Kamisan.

Ia melihat bahwa masih ada jalan untuk menempuh apa yang seharusnya menjadi hak warga negara. “Hari ini kita semaunya berkumpul di sini, untuk mengingat keberanan yang kita perjuangkan,” tegasnya.

“Pun, kita tak mau mahasiswa hanya kuliah lalu wisuda. Beberapa kampus katanya yang ikut demo bakal di-DO (drop out), harusnya yang tidak ikut demo lah yang di-DO,” celoteh Eko disambut tawa massa aksi.

Ia juga menyinggung soal beberapa rancangan maupun undang-undang yang kontroversial. Di antaranya adalah RKUHP dan UU KPK. “Semua mau dipidanakan, ayam pun mau dipidana,” ujarnya disambut tawa massa. “Tapi kita di sini berkumpul untuk mengatakan bahwa kita menolak semuanya,”

Sebelum massa aksi bubar, mereka bersama-sama menyanyikan lagu “Darah Juang”.

“Hidup rakyat” – salah seorang berteriak di ujung utara kerumunan massa saat lagu selesai dinyanyikan, yang kemudian diikuti oleh seluruh peserta aksi. “hidup mahasiswa, hidup keadlian.” teriak massa serentak.

Penulis: Iqbal Kamal | Foto: Citra Mediant

Satu tanggapan untuk “Aksi Kamisan: Diam dan Terus Bertanya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *