BEM DIY Serukan Revisi UU Bermasalah

Yogyakarta – Senin siang (30/09/2019), massa aksi yang tergabung dalam Forum BEM DIY (FBD) bergerak menuju kantor DPRD dari titik kumpul parkiran Abu Bakar Ali untuk menyuarakan pendapat. Aliansi ini merupakan gabungan dari beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa se-DIY, pada aksi hanya sembilan BEM Universitas di Yogyakarta yang bergabung untuk memenuhi kantor DPRD salah satunya, Universitas Islam Indonesia (UII).

Aksi ini dilatar belakangi oleh isu nasional yang mana DPR mengeluarkan Rancangan Undang-Undang  (RUU) yang dinilai menindas rakyat dan mempersempit ruang demokrasi dengan beberapa pasal yang multitafsir di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

“Aksi ini merupakan respon kami atas isu nasional yang  dibuat oleh elit politik” ujar Asfar Yakib selaku koordinator umum aksi FBD penuhi DPRD.

Asfar yang kami temui seusai aksi juga menyatakan bahwa aksi ini bukan tandingan dari Gejayan Memanggil karena sebelum mereka turun ke jalan, FBD sudah melakukan konsolidasi. Ia juga menyatakan bahwa sebelumnya sudah melakukan perbincangan dengan aliansi yang turun ke Gejayan

“Karena hanya tempat saja yang berbeda, kita kan sama-sama memperjuangkan demokrasi. Selain itu kami memilih hari ini karena ada aksi serentak di seluruh Indonesia” meski tidak ada seruan dari BEM-SI, FBP selaku lembaga independen tepat mengimani aksi serentak tersebut.

Perihal Tuntutan

Perihal tuntutan, aliansi yang tergabung dalam Forum BEM DIY memiliki sepuluh tuntutan beberapa diantaranya ialah: menuntut pemerintah untuk merivisi pasal bermasalah RKUHP dan melibatkan publik, mendesak pemerintah untuk menangani kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan serta  mendesak presiden RI untuk mencabut Undang-Udang KPK dan menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Mereka juga menuntut pemerintah untuk melakukan reforma Agraria Sejati dan Perlindungan Sumber Daya Alam serta Tenaga Kerja dari Ekonomi yang eksploitatif karena mereka menilai bahwa pemerintah sudah gagal dalam menegakkan hukum dan gagal megawasi kegiatan usaha seperti tambang dan perkebunan.

FBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga menegaskan mereka tidak main-main dengan tuntutannya. FBD sudah membentuk tim advokasi untuk mengawal tuntutan mereka agar ter-sampaikan ke pemerintah pusat (Senayan), apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi maka akan ada aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar dan mereka juga membuat nota kesepakatan dengan anggota dewan yang hadir menemui massa aksi.

Stefanus Christian Handoko selaku anggota Dewan yang hadir menemui mahasiswa menyatakan bahwa DPRD akan menyampaikan aspirasi mahasiswa melalui Sekretaris Dewan melalui Fax ke-Senayan. Selain itu, Stefanus secara pribadi akan selalu menerima dan membuka ruang diskusi guna menerima aspirasi  dari masyarakat.

Stefanus juga meyakini bahwa anggota DPR yang baru tidak akan mengabaikan aspirasi dari masyarakat dan akan membahas kembali RUU yang bermasalah dan Pasal di RKUHP sebagaimana tuntutan masyarakat.

Akan tetapi, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam FBD tidak menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) padahal  masyarakat di Indonesia mengharapkan adanya RUU ini untuk melindungi korban kekerasan seksual baik itu pria atau wanita, selain itu RUU-PKS juga diharapkan bisa menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual.

“Kami belum melakukan kajian lebih dalam mengenai RUU-PKS, maka dari itu kami tidak menuntut pengesahan RUU-PKS” dalih Asraf selaku Koordinator.

Jalannya Aksi

Siang itu hampir empat ratus mahasiswa bergabung untuk menyuarakan pendapat mereka di depan gedung DPRD-DIY. Mereka mulai bergerak pada pukul 13:00 WIB. Dari parkiran Abu Bakar Ali, massa aksi berorasi dan menyerukan yel-yel propaganda agar anggota dewan melakukan revisi pada Rancangan Undang-Undang dan Pasal dalam RKUHP.

Aksi yang berlangsung selama empat jam terhitung dari mereka bergerak berjalan damai, meski ada sedikit kisruh antara mahasiswa dengan anggota dewan yang awalnya tiga orang berkurang menjadi dua orang yang menemui mereka. Mereka meminta agar seluruh anggota dewan datang menemui mereka dan mendengarkan aspirasi yang akan mereka sampaikan tapi banyak anggota dewan yang sedang tidak ditempat.

Ketika menyadari anggota dewan yang menemui mereka berkurang, mereka mendesak anggota dewan tersebut keluar dan mengancam akan melakukan sweeping. Setelah mereka menanti beberapa menit dan tidak ada kejelasan, salah seorang Koordinator Lapangan menyerukan untuk Sweeping tapi hanya boleh satu perwakilan setiap Universitas, setelah  sweeping tidak membuahkan hasil suasana sempat memanas lalu berhasil diredam dan berjalan damai hingga aksi berakhir.

Armaini selaku Kapolresta DIY yang kami temui disela-sela aksi berharap aksi ini berjalan damai agar Yogyakarta bisa menjadi contoh untuk daerah lain bahwa aksi itu tidak harus ricuh. Selain mahasiswa dan pengawalan dari pihak kepolisian, rektor UII juga turut hadir mengawal dan memastikan aksi berjalan damai tanpa kericuhan.

“Menyampaikan aspirasi di tempat umumkan dilindungi oleh undang-undang. Maka saya tidak bisa melarang dan saya datang kesini untuk memastikan semua berjalan dengan lancar” ujar Fathul. (Citra Mediant).

Reporter Bersama: Durotul Karimah

Foto: Citra Mediant

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *