Bedah Buku “Covid-19 di Indonesia” Penulis Tuai Kritik juga Pujian

Oleh Yasmine Amalia R

Jumat (18/12) program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan kegiatan bedah buku “Covid-19 di Indonesia.” Dihadiri oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang menggantikan Walikota Yogyakarta. Selain itu dihadiri juga oleh ekonom senior Faisal Basri, sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Serta Vinsensio M.A. Dugis, seorang Visiting Associate Professor, di National Chengchi University, Taiwan yang berperan sebagai pemateri dalam bedah buku tersebut.   

Buku yang ditulis oleh M. Zulfikar Rahmat seorang dosen Ilmu Hubungan Internasional dan juga oleh Dikanaya Tarahita seorang jurnalis independen yang melengkapi buku dari aspek sosial dan kemanusiaan. Ihwal yang memantik Zulfikar untuk menulis buku ini adalah peristiwa evakuasi WNI yang dikarantina di kepulauan Natuna karena menurut analisanya pemerintah tidak memiliki kesiapan dalam menangani pandemi. 

Buku yang berisi sebelas artikel tentang Covid-19 dari sudut pandang sosial politik dan juga beberapa dari sudut pandang hubungan Internasional serta sarat dengan isu kemanusiaan dan sosial. Zulfikar juga menjelaskan tiga aspek utama yang mereka bahas dalam buku ini yaitu komunikasi pemerintah, kepentingan ekonomi, hingga cara pemerintah menangani covid-19 ini dari bagaimana mereka memperhatikan tenaga kesehatan. Serta prediksi Zulfikar terkait Indonesia yang akan menjurus ke barbarisme. 

Okto Nur-Arafat salah satu pembedah buku terpantik menanggapi hal tersebut. Menurutnya, buku ini dapat dikembangkan lagi untuk melihat bagaimana masyarakat-masyarakat di daerah dalam menghadapi Covid-19. Bukan hanya menyorot tentang bagaimana pemerintah pusat dan daerah mengatasi Pandemi ini. Jika dilihat, banyak budaya-budaya yang muncul di daerah seperti jika ada seseorang yang sedang isolasi ataupun karantina mandiri, warga sekitar ikut serta membantu dalam hal-hal logistik sampai solidaritas pangan. 

“Seharusnya buku ini bisa mengupas bagaimana problem kedaerahan, karena di Yogyakarta banyak muncul gerakan-gerakan berbasis mutual-aid seperti saling bantu sesama dusun yang isolasi mandiri sampai dapur-dapur umum” ujar Okto (18/12)

Di sisi lain, Faisal Basri yang menanggapi buku tersebut dari aspek ekonomi mengamini apa yang dituliskan oleh penulis. Karena menurut Faisal pemerintah lebih mementingkan sektor keuangan dari pada nyawa manusia, hal tersebut ditinjau Faisal melalui terbitnya perpu yang diundangkan berorientasi pada penanggulangan dampak covid-19 pada sektor keuangan. 

“Infrastruktur diutamakan, tapi kesehatan nomor sekian” ujar Faisal (18/12)

Karena menurut Faisal, tahun 2021 nanti anggaran kesehatan di potong hingga menjadi 160-an trilliun dan dialihkan ke anggaran pembangunan infrastruktur. Selain itu pengelolaan yang tidak sinkron antara basis data nasional, provinsi hingga kabupaten kota. Tidak berhenti sampai disitu, Indonesia hanya membelanja tiga persen anggaran untuk kesehatan dan lebih kecil dari Myanmar yang menghabiskan 4,7 persen yang berakibat rakyat menghabiskan lebih banyak uang dari kantong pribadinya.

Vinsensio Lubis yang menanggapi dari sudut pandang hubungan internasional menyatakan bahwa terdapat beberapa perbedaan dari setiap negara di dunia dalam menanggapi Covid-19. Menurutnya dari observasi yang ia dan teman-temanya lakukan, Indonesia termasuk ke-dalam negara yang tidak menganggap Covid-19 sebagai sesuatu yang serius berakibat pada narasi yang berkembang menjadi tidak terkontrol dan penanggulangan yang kurang tepat.

“Berbeda dengan Taiwan, yang langsung melarang masuknya penerbangan dari China” ujar Vinsen (18/12)

Vinsen juga menyarankan penulis untuk memperbaharui memperbarui prediksi barbarisme yang mereka tuliskan di buku tersebut karena menurut Vinsen tidak ada satu negarapun yang siap dalam menangani Covid-19, hanya Taiwan menunjukkan best practice dalam menangani Covid-19 disusul dengan negara Vietnam. Namun, menurut Vinsen setidaknya buku ini bisa memberikan masukan bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

**

Penyunting: Citra Mediant 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *