Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta: Sebuah Refleksi Perjuangan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta merilis Catatan Akhir Tahun (Catahu) pada Kamis (26/12/2019) di kantornya. Dalam perilisan Catahu kali ini, LBH Yogyakarta membawa tema besar “Investasi Subur Rakyat Digusur”. Selain itu, LBH Yogyakarta juga mendatangkan dua orang penanggap yaitu Eko Prasetyo dari Social Movement Institute(SMI) dan Eko Teguh Paripurno dari Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta.

Acara diawali dengan pembacaan data kasus di LBH Yogyakarta melalui staf divisi penelitian, informasi dan dokumentasi, Meilania Nur Fajriah. Dalam Catahu kali ini, jika melihat LBH Yogyakarta dalam angka, terdapat 8.567 kasus yang ditangani dan 200 pengaduan yang diterima LBH Yogyakarta terhitung sejak Desember 2018 sampai Oktober 2019. Pengaduan yang diterima oleh LBH Yogyakarta terdiri dari berbagai macam kasus mulai dari perceraian sebanyak 28 kasus dan 37 kasus struktural. Berdasarkan jenis kelamin, tedapat 97 laki-laki dan 103 perempuan dengan kisaran umur 36-50 tahun.

“Rata-rata pengadu mengetahui LBH Yogyakarta lewat teman. Tidak ada dari kejaksaan dan aparat padahal dalam beberapa kasus kami bekerja sama,” jelasnya.

Kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Yogyakarta bidang advokasi LBH Yogyakarta menghimpun tujuh isu besar, yaitu isu tanah & lingkungan, unfair trial, kelompok minoritas agama dan kepercayaan, isu masyarakat urban, isu pembaharuan hukum, kerentanan perempuan dan anak dalam sejumlah kasus pelecehan seksual, serta isu kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat.

Selanjutnya, Advokasi LBH Yogyakarta, Alex, membacakan tipologi penanganan kasus di LBH Yogyakarta. Menurutnya, ada dua isu strategis yang dihadapi LBH Yogyakarta, yakni perampasan hak ruang hidup dan pelanggaran hak sipil. Ia juga menegaskan bahwa kasus struktural yang mereka tangani dalam satu tahun belakangan berkesinambungan dengan pembangunan dan investasi nasional. Dalam kasus ini, Alex, juga menyatakan bahwa pemerintahan sekarang seakan memberikan karpet merah untuk investasi.

LBH Yogyakarta juga menjabarkan tipologi penangan kasus berupa bantuan hukum struktural. Dalam pendampingan kasus, LBH Yogyakarta tidak hanya memberikan bantuan hukum semata. Banyak hal lain yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta melalui pengabdi bantuan hukum dan asisten pengabdi bantuan hukum mereka seperti kampanye publik dan pengorganisasian terhadap masyarakat atau organisasi rakyat.

“Jika merefleksikan ke LBH Yogyakarta, kami pasti akan memukul mundur hal tersebut.” ujarnya.

Pembacaan Strategis LBH Yogyakarta

Direktrur LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli juga memaparkan pembacaan strategis LBH Yogyakarta tentang pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam satu tahun belakangan. Kasus-kasus struktural yang terjadi lalu dihimpun dalam pembacaan mereka tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yaitu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMn). Ia menjelaskan bahwa RPJMn dan kasus-kasus struktural yang mereka tangani saling berkesinambungan. Salah satunya adalah pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Purworejo yang diperkirakan akan menenggelamkan tujuh desa di dua kabupaten Purworejo dan Wonosobo.Munculnya Bendungan Bener merupakan jawaban dari kebutuhan air bersih untuk New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang akan menjadi pintu masuk turis menuju beberapa tempat wisata.

Menurutnya, pertalian dari proyek investasi (infrastruktur) menggunakan sektor pariwisata sebagai proyeksinya.Menurut direktur LBH Yogyakarta, persoalan yang ditimbulkan dari percepatan infrastruktur seperti NYIA dan Bendungan Bener memiliki beberapa masalah, di antaranya adalah pembangunan NYIA terletak di daerah rawan bencana dan lahan subur. Lalu, proyek pembangunan Bendungan Bener juga dibangun di daerah rawan longsor, daerah resapan air dan lahan yang subur.

“2019 awal kami dapat rezeki dari Wadas, durian yang menjadi komoditas menjanjikan di sana, lalu apabila bendungan itu dibangun hilanglah komoditas tersebut” terang Yogi.

Selain itu, Yogi juga menjelaskan telah terjadi beberapa kasus yang merampas ruang hidup masyarakat. Salah satunya adalah penggusuran pedagang kaki lima di Pasar Kembang Yogyakarta. Penggusuran tersebut dilakukan atas nama pedestrian.Dalam kasus ini, LBH Yogyakarta juga mendatangkan beberapa penyintas dari kasus yang mereka tangani, salah satunya Mukti dari Desa Wadas, Purworejo. Keadaan lingkungan hidup mereka terancam proyek investasi yaitu Bendungan Bener yang akan menghabiskan 456Ha yang melibatkan beberapa desa. Salah satunya adalah Desa Wadas yang terancam pengerukan batu quarry.

Mukti menjelaskan bahwa proses proyek yang sudah sampai pada tahap sosialisasi dan Amdal yang telah terbit tersebut sama sekali tidak melibatkan masyarakat.“Tidak hanya pengerukan, nantinya penambangan itu akan menggunakan dynamite atau bahan peledak yang akan menghancurkan atap dinding dari rumah warga yang ada di desa kami.” jelas Mukti.Takk berhenti di situ, warga Desa Wadas tetap memperjuangkan tanah mereka. Beberapa di antaranya yaitu melalui audiensi dengan Balai Besar Wilayah Serayu-Opak (BBWSO) terkait Amdal dan melakukan do’a demi keberlangsungan desa mereka. Warga Desa Wadas juga bersama-sama menolak penambangan batu Quarry yang akan dilakukan di desa mereka.

Tanggapan dan Refleksi

Eko Teguh Paripurno dari Pusat Studi Bencana UPN Veteran selaku penanggap dalam sesi diskusi juga menjelaskan bahwa para pelaku yang memilik kepentingan tidak memiliki kesadaran atas resikonya. Menurut pembacaan Eko Teguh sendiri, penyimpangan pembangunan hadir karena ada tindakan koruptif dalam bahasa umunya. Ia juga menyampaikan, sebagai Perguruan Tinggi, mereka mencoba untuk tidak korupsi dan tidak terlalu berpihak pada kepentingan koorporasi.

Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa banyak kenikmatan yang ada, seperti listrik yang dikonsumsi bersama berada di atas penderitaan banyak pihak. Tidak hanya PLTU Cilacap yang limbahnya mengancam warga sekitar.

“Tambang-tambang batubara di Kalimantan yang menghilangkan sawah-sawah juga berada di atas penderitaan banyak orang,” paparnya.

Eko Teguh juga menyampaikan evaluasi kepada LBH dan gerakan-gerakan rakyat yang selama ini berjuang atas hak-hak di ruang hidup agar saling membantu satu sama lain.

“Di dalam gerakan, doa itu adalah hal paling kecil. Untuk lebihnya, kirim sumber daya seperti waktu, uang dan tenaga” tegasnya.

Bersamaan dengan itu, Eko Prasetyo dari Social Movement Institute menyatakan bahwa ketika berada dalam gerakan sosial, harus memiliki optimisme dan keberanian. Eko memproyeksikan hal tersebut dalam kasus yang nyata adanya, sewaktu ia melakukan demo ‘grebek pabrik’ untung memperjuangkan nasib buruh di Sragen. Mereka mengalami “kekalahan” pada saat itu. Namun, beberapa tahun setelahnya, pabrik yang mereka grebek itu bangkrut diakibatan mengalami kerugian.

“Lapindo itu pertama kali meluap yang kena pabrik tempat Marsinah bekerja, memang keadilan di negeri ini selalu diselesaikan oleh Tuhan,” tutur Eko Prasetyo.

Selain menyampaikan pesan optimisme terhadap kelompok organisasi sosial, Eko Prasetyo, juga menyampaikan refleksi untuk LBH Yogyakarta terutama tentang advokasi yang selama ini diperjuangkan yaitu bagaimana LBH melawan ekspansi dari hegemoni yang merampas ruang-ruang hidup rakyat dan menjaga roh yang ada di dalam perjuangan LBH Yogyakarta.

Catahu LBH Yogyakarta 2019 selain sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada khalayak umum juga menjadi refleksi dan evaluasi kinerja LBH Yogyakarta selama satu tahun ke belakang. Tidak hanya soal itu, LBH juga berharap dari peluncuran Catahu, juga menjadi salah satu cara untuk membangun narasi agar seluruh khalayak tahu bahwa masih banyak individu dan kelompok yang tertindas.


Penulis: Citra Mediant

Reporter: Zakiyyah Ainun & Citra Mediant

Penyunting: Iqbal Kamal

Satu tanggapan untuk “Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta: Sebuah Refleksi Perjuangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *