FPSB Beku Sementara, Apa Ke Depannya?

 

Sesuai dengan keputusan Sidang Umum KM UII ke-40, kelembagaan di FPSB dibekukan sementara. Hal itu merupakan dampak dari kekosongan legislatif FPSB.

Sebelum Keputusan Sidang

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) KM UII, Cahya Nugraha, pada saat pendaftaran dibuka, terdapat 6 orang yang mendaftar, tetapi hanya 4 orang yang mengumpulkan berkas untuk diverifikasi KPU. Berkas yang dikumpulkan dari empat caleg tersebut dinyatakan tidak memenuhi prasyarat verifikasi. Berkas tersebut pun ditolak.

Karena minimnya calon legislatif di FPSB, sesuai dengan keputusan, KPU memberi kesempatan kepada FPSB untuk membuka kembali pendaftaran baru calon legislatif pada tanggal 4 Desember 2019 selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Dalam kesempatan kedua yang diberikan KPU, dua dari empat calon legislatif yang mengirimkan berkas di awal pencalonan, kembali melengkapi berkas yang dibutuhkan. Mereka adalah Dewi Ayuningsih dan Zaitun Lamanepa. Keterangan yang kami himpun dari salah satu calon yang melengkapi berkas, Zaitun Lamanepa bahwa ia dan temannya mengirimkan kembali revisi berkas mereka dan berharap lolos menuju tahap berikutnya.

Walhasil setelah pembukaan pendaftaran kedua, Zaitun dan Dewi memutuskan untuk mengundurkan diri dari Pemilwa KM UII karena tidak percaya diri dengan kondisi mereka yang hanya dua orang.

“Saya dan teman saya memilih untuk mengundurkan diri karena hanya berdua, kita tidak sanggup untuk mengurus FPSB berdua. DPM periode lalu yang terdiri dari 4 orang dengan satu mandatoris saja kewalahan, apalagi kami yang hanya berdua” jelas Zaitun Lamanepa.

Di sisi lain, Warapsari Tanara, yang merupakan bakal calon legislatif FPSB terlebih dahulu mengundurkan diri dari Pemilwa KM UII karena tidak direstui orang tuanya. Warapsari juga mengakui bahwa ia diusung salah satu organisasi yang enggan ia sebutkan.

“Saya kaget banget waktu tau nama saya ada di sana dan saya tidak tahu-menahu awalnya, karena saya dicalonkan sama organisasi saya” tutur Warapsari Tanara.

Melihat kondisi yang semakin kritis, DPM FPSB periode 2018/2019 mencoba untuk mencari orang yang bersedia mengisi kekosongan legislatif di FPSB. Ahmad Turmudzi, selaku ketua DPM FPSB 2018/2019, mengaku telah mencari calon legislatif tambahan, akan tetapi usahanya sia-sia karena dari beberapa orang yang ia canangkan memilih untuk mengundurkan diri.

“Saya sudah mencoba untuk mencari calon lain tapi mereka juga mengundurkan diri, belum sampai mengumpulkan berkas. Ya mungkin ini waktunya FPSB untuk berbenah, karena ancaman di depan mata ya dibekukan” tutur Ahmad Turmudzi saat dimintai keterangan.

Ia juga menyebutkan nama yang ia calonkan. Salah satunya, Yusril Sahabuddin (akrab disapa Ucil) yang menurutnya mampu mengemban amanah karena ia pernah menjadi Ketua OC Serumpun FPSB.

Tim liputan Kognisia lalu mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ucil. Ia mengatakan memang benar Ketua DPM FPSB demisioner tersebut mengajaknya untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif di FPSB, akan tetapi ia dan beberapa temannya yang lain mengundurkan diri dengan berbagai alasan.

Ucil yang juga menjabat sebagai Kepala Divisi Jaringan Korps Mahasiswa Hubungan Internasional UII (Komahi UII) menyatakan bahwa ia tidak dapat menyanggupi pengumpulan berkas yang tenggatnya sangat singkat. Selain itu Ucil tidak mau bergerak tanpa dukungan dari jurusan lain karena ia dan dua temannya berasal dari jurusan yang sama.

“Ini kalau saya dan teman-teman saya yang jadi nyalon kan gak enak sama jurusan lain, masak HI saja yang naik. Saya juga tidak suka dengan sistem yang ada di UII sama demokrasinya juga tidak transparan, politiknya hanya untuk mereka-mereka yang punya hegemoni saja” tutur Yusril Sahabuddin.

Kekosongan legislatif FPSB yang menjadi pembicaraan beberapa kalangan di KM UII membawa perkara ini sampai ke SU KM UII ke-40 dan mengancam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Lembaga Khusus (LK) serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di FPSB tidak mendapat legitimasi kelembagaan KM UII.

FPSB Bukan Ruang Kosong

“Kalau sudah seperti ini, sebenarnya kita kan FPSB ini bukan ruang kosong. Ada empat jurusan dan ribuan mahasiswa. Kalau tidak dilibatkan, ya kami tidak akan melibatkan diri,” tutur Fikri Alkausar, Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) UII.

Sebelum keputusan sidang FPSB dibekukan, sempat terjadi perundingan yang cukup sengit pada saat Sidang Umum ke-40 Keluarga Mahasiswa UII (SU-XL KM UII). Beberapa peninjau yang berasal dari berbagai macam fakultas, seperti FTI dan FIAI menanyakan perihal penyebab terjadinya kekosongan di dalam FPSB. Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Sekjend Himakom.

“Sebenarnya ini adalah permasalahan kultur. dan masalah seperti ini tiap tahun terjadi. Mereka (DPM FPSB) belum menjalankan fungsinya dengan benar,” ungkapnya.

Selain itu, Ketua Himpunan Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) FPSB, Rio Pela juga setuju dengan pandangan Alkausar.

“Fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh DPM FPSB itu belum semua dilakukan. Itu salah satu faktor tingkat minat mahasiswa dengan lembaga di FPSB khususnya menjadi menurun, karena melihat kinerjanya DPM yang belum terlaksana semuanya. Ketika dikatakan ruang kosong, di HI sendiri juga mahasiswanya aktif”

Terlepas dari penjelasan Sekjen Himakom dan Ketua Komahi, salah seorang perwakilan peninjau dari FIAI merasa belum ada alasan maupun penyebab yang jelas akan kekosongan di FPSB. Terlebih, ketika KPU memberikan “keistimewaan” bagi FPSB dengan membuka ulang pendaftaran calon legislatif FPSB. Kesempatan serupa tak akan  ditemukan di fakultas lain

“Doktrin apa yang sebenarnya para HMJ berikan sampai-sampai DPM FPSB mengalami kekosongan. Lagi pula,  ketika tau penyebabnya, kok malah cenderung apatis terhadap lembaga sendiri,” tegas perwakilan peninjau FIAI.

Merasa tidak setuju dengan pernyataan tersebut, Alkausar mengatakan bahwa tidak ada doktrin yang diberikan oleh HMJ kepada mahasiswanya. HMJ membebaskan mahasiswanya untuk berkegiatan di mana saja, baik legislatif maupun eksekutif.

Alkausar mengusulkan adanya perubahan sistem yang mana lembaga eksekutif dipilih langsung oleh mahasiswa dengan suara terbanyak sementara DPM akan tetap ada. Untuk menginisiasi kekosongan legislatif, HMJ FPSB wajib mengirimkan 2 nama bakal calon legislatif.

Berdasarkan pemaparan Alkausar, Alif Madani, Advokasi Himakom merasa ketika tidak ada mahasiswa yang mencalonkan diri di fakultas, bukanlah sebuah kemunduran bagi FPSB. Hal tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa poros pergerakan FPSB bukan lagi di atas (legislatif maupun eksekutif), tetapi di bawah (himpunan jurusan beserta UKM). Baginya, ketua-ketua HMJ-lah yang menjadi sisa-sisa representasi mahasiswa FPSB dan ketika ketua-ketua HMJ hadir, hal itu menunjukan bahwa masih adanya kepedulian terhadap FPSB.

“Saya yakin, sebenarnya yang bermasalah bukan cuma FPSB. Fakultas lain juga pasti merasa resah terhadap sistem yang ada. Dengan menggunakan sistem yang sekarang, mahasiswa-mahasiswa yang lain tidak mengetahui apa dan KPU dikira sembunyi-sembunyi dalam melakukan Pemilwa. Ketika eksekutif dipilih langsung oleh mahasiswa, pasti banyak dari mereka yang kemudian paham akan keberadaan DPM dan LEM,” tegas Mu’af Saidi selaku Ketua LEM FPSB demisioner sekaligus anggota legislatif universitas terpilih periode 2019/2020.

Mengingat perdebatan yang semakin sengit, beberapa HMJ FPSB kemudian langsung mengajukan opsi terkait penggantian sistem sebagaimana telah dijelaskan. Kemudian dalam menjawab pengajuan opsi yang diberikan, peserta (anggota legislatif terpilih periode 2019/2020 meminta skorsing selama 2×15 menit untuk kemudian mereka membahas pengajuan opsi tersebut.

Setelah skorsing selama 2×15 menit, peserta merasa waktu tersebut masih kurang, dan mereka meminta tambahan waktu yang digunakan untuk mendiskusikan pengajuan opsi penggantian sistem. “Kami perlu untuk berdiskusi lebih lanjut dengan beberapa pihak, seperti dosen, demisioner DPM dan LEM U, karena persoalan penggantian sistem ini bukan perkara yang mudah. Sehingga kita perlu meminta saran dan masukan.” terang salah satu peserta SU-XL KM UII (anggota legislatif terpilih). Pending disepakati dan SU-XL KM UII dilanjutkan pada 30 Desember 2019.

Pembekuan Sementara Lembaga FPSB

Setelah pending dicabut, presidium sidang langsung mengambil alih sidang (30/12/2019) dengan mengumumkan hasil pending peserta, dinyatakan bahwa Kelembagaan FPSB dibekukan sementara.

“Sesuai dengan PKM UII merujuk di pasal 41 ayat 2 poin d, tentang kelembagaan di UII, bahwasannya memang terjadi kekosongan di Lembaga FPSB, kami sepakat berdasarkan landasan dan normatif KM UII. Oleh sebab itu kami memutuskan akan dibekukan. Dengan pertimbangan setelah kami terbentuk struktur secara definitif lalu melaksanakan pleno secepatnya untuk menentukan arah ke depan.” tutur Nurhansya Futra, selaku Pimpinan SU-XL KM UII.

Pasal 41 ayat 2 poin d yang dimaksud, berbunyi: bentuk-bentuk lain yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku di KM UII serta yang dilarang oleh norma umum yang berlaku di masyarakat.

Ketika dikaitkan dengan kekosongan yang dialami FPSB, hal apa yang kemudian membuat kekosongan di FPSB menjadi sesuatu yang dilarang UII dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tidak ada penjelasan konkrit mengenai apa yang dilarang dalam pasal tersebut. Landasan bahwa absennya legislatif yang kemudian mengakibatkan cacatnya struktural kelembagaan di FPSB memang jelas adanya, namun pembahasan soal itu akan lebih panjang dan perlu pertimbangan yang matang, bukan sekedar animo menunjukan taji.

Setelah hasil SU-XL KM UII, beberapa pimpinan lembaga di FPSB termasuk Lembaga Khusus (LK) melakukan audiensi dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Minggu (5/1/2020). Hal itu sekaligus membahas alternatif sementara terkait kelembagaan FPSB.

Mu’af Saidi, yang secara pribadi berasal dari FPSB dan demisioner LEM FPSB yang sekarang merupakan anggota legislatif juga peserta SU-XL KM UII, menyebutkan beberapa alternatif solusi:

  1. Pembentukan presidium untuk mengganti fungsi DPM F
  2. Bertemunya DPM U dengan rektorat untuk pembahasan penghapusan dana kemahasiswaan mahasiswa FPSB
  3. Ketika mengajukan proposal kegiatan ke DPM U, kemungkinan mahasiswa FPSB bisa mendapat 2 kali lipat.

Sampai saat ini lembaga yang berada di FPSB menunggu kepastian soal presidium dari peserta SU-XL KM UII tentang masa depan lembaga di FPSB.

Di samping itu, fenomena yang terjadi di FPSB, menurut Muaf Saidi, bukan sekedar human error, tetapi system error. Bukan hal baru lagi bahwa beberapa kalangan mahasiswa justru merencanakan opsi perubahan sistem kelembagaan, bahkan lingkup universitas. Beberapa di antaranya merasa bahwa ada yang cacat dengan sistem yang sekarang.

Bacaan Terkait: Menggunjing Student Goverment

Wacana tersebut menarik untuk dibahas dengan jelas. Kalangan mahasiswa pro maupun kontra perlu berdialog, saling bertukar pandangan hingga melempar argumen yang matang. Landasan mengapa sistem yang sekarang harus dipertahankan maupun wacana perlunya perubahan sistem akan menemui babak baru.


Penulis: Zakiyyah Ainun & Citra Mediant

Editor: Iqbal Kamal

Ilustrasi: Dahlia Ayu Kintani**

**Kontributor merupakan mahasiswa Psikologi 2017

Satu tanggapan untuk “FPSB Beku Sementara, Apa Ke Depannya?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *