Omnibus Law, Adu Kepentingan Rakyat dan Investor

Omnibus Law usulan pemerintah mendapat penolakan dari berbagai elemen mahasiswa hingga buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) pada Senin (9/3/19) di Pertigaan Gejayan.

“Aksi ini, sebagaimana aksi sebelumnya adalah bentuk pengawasan terhadap pemerintah [dalam hal ini adalah Omnibus Law.” ungkap humas ARB, Kontra Tirano (9/3/19) di lokasi aksi.

Menurutnya, gelaran aksi hari ini adalah bentuk mosi parlemen rapat jalanan. Itu artinya semua elemen mempunyai hak sebagai rakyat untuk menyatakan ketidakpercayaan pada pemerintah.  Rancangan Undang-undang ini dinilai terlalu berpihak pada investor dan mengesampingkan kepentingan rakyat.

Melalui hasil kajian ARB, banyak sektor yang berpotensi dirugikan, mulai dari ketenagakerjaan, kelestarian lingkungan, pertanian & persaingan usaha, tata ruang, hingga pendidikan. Tak hanya itu, motif pemerintah yang hendak mempermudah investasi dinilai hanya akan menguntungkan sekelompok golongan saja.

Menyoal Ketenagakerjaan

Secara tegas, ARB menyampaikan melalui rilis kajian bahwa jaminan kepastian hukum bagi kaum buruh dan seluruh rakyat akan semakin hilang oleh aturan baru tersebut. Berbagai aturan yang sekarang masih tidak serius melindungi buruh menjadi faktor yang menghambat pemikiran pemerintah sekarang. Dalam klaster “sanksi”, akan sangat banyak aturan perlindungan yang hilang oleh Omnibus Law demi kemudahan-kemudahan investor.

Aturan baru melalui Omnibus Law juga berpotensi memperpanjang jam kerja buruh, penetapan upah minumum yang rendah, dan pelanggaran hak berserikat pekerja. Hal lain yang dikhawatirkan adalah hilangnya hak-hak pekerja perempuan seperti cuti haid, kelahiran & keguguran.

Tak hanya itu, wacana kemudahan aturan perekrutan buruh hingga sistem pemagangan oleh pemerintah dinilai tidak memperhatikan nasib buruh. ARB menyimpulkan, tidak ada harapan sama sekali Omnibus Law akan lebih baik. Liberalisasi pada sistem ketenagakerjaan dengan “wajah PHK”, upah murah, relokasi, fleksibilitas hubungan kerja, akan menjadi penampakan lazim ke depan.

Logika Pembangunan, Menggusur Pertanian

Pemerintah, menurut ARB, dengan sistematis berupaya menggalang kesadaran rakyat untuk menerima RUU dalam kerangka Omnibus Law dengan cara pandang bahwa negara membutuhkan sebuah UU untuk memudahkan pembangunan Ekonomi.

Hal yang disoroti adalah keinginan kuat pemerintah dalam pembangunan tetapi tak pernah melihat  hal sistematis soal kedaulatan ekonomi dan politik negara yang rapuh akibat ketergantungan pada “nalar pembangunan”.

ARB mencontohkan, atas dalih pembangunan yang digaungkan pemerintah, banyak kasus kriminalisasi kepada rakyat yang mempertahankan haknya, namun ditangkap karena dianggap mengganggu stabilitas dan kepentingan nasional.

Kita bisa melihat semua proyek itu adalah aset vital nasional yang dilindungi oleh alat negara yang bersenjata lengkap. Ruang demokrasi untuk rakyat yang menggugat penindasan terhadap dirinya akan semakin sempit bahkan hilang –

Dalam klaster pengadaan lahan, rakyat akan terancam kedaulatannya dalam mengelola tanah. Tanah yang selama ini dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, perumahan rakyat, akan ditumbalkan demi kepentingan investasi. Sehingga menurut ARB, tidak ada jaminan bahwa apa yang rakyat punya saat ini akan bisa terus dipertahankan.

Logika pembangunan yang gampang mengusir rakyat dari tanahnya saat ini sudah menyumbang 70 konflik tanah di atas lahan seluas 10.603 ha pada awal kebijakan pembangunan. Kemudahan izin lokasi yang mempermudah penggunaan lahan yang luas juga menghantarkan konflik yang tidak sedikit sampai 175 kasus konflik selama 2015 konflik dari usaha perkebunan menempati urutan pertama karena luas konflik mencapai 302.525 ha –  

Menurut ARB, kemudahan izin lokasi juga akan berdampak pada petani, peternak, nelayan, masyarakat pesisir, petambak garam, penduduk kepulauan kecil, pelestarian lingkungan, kedaulatan energi, pedagang kecil menengah, penggiat usaha kecil menengah, bahkan sampai tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Dampaknya sama sekali bukan untuk memberi kabar gembira, tetapi kabar buruk karena landasannya adalah kepentingan investasi yang selama ini dianggap terhambat oleh pemerintah –

Sektor lain yang disoroti adalah soal lingkungan. Menyoal lingkungan, omnibus law dinilai akan memangkas dan mengubah konsep syarat administratif seperti mereduksi substansi AMDAL,  penghapusan sanksi pidana lingkungan atas praktik usaha yang merusak maupun merubah fungsi tata ruang lingkungan,  sentralisasi kebijakan, hingga mengurangi keterlibatan masyarakat.

Reportase: Iqbal Kamal & Citra Mediant


*Adapun rilis lengkap kajian akademik Aliansi Rakyat Bergerak beserta muatan pasal-pasal yang bermasalah dapat diakses melalui link berikut.

https://aliansirakyatbergerak.org/2020/02/24/kajian-omnibus-law/

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *