DPM FPSB Kerja Apa?

Jabatan DPM FPSB akan segera berakhir dalam beberapa pekan ke depan. Namun beberapa fungsi tidak dijalankan dengan dalih kekurangan SDM. Padahal, DPM FPSB dapat membentuk badan legislatif untuk membantu kinerja mereka.

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas merupakan lembaga tertinggi di lingkup FPSB. Menurut Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa UII (PDKM UII) Pasal 16 tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, lembaga legislatif tersebut memiliki tiga fungsi yang harus dijalankan yaitu legislasi, budgeting dan pengawasan. Selain melalui PDKM UII, fungsionaris DPM FPSB juga harus berpedoman pada Peraturan Keluarga Mahasiswa UII (PKM UII). Idealnya juga, DPM FPSB yang merupakan representasi dari mahasiswa FPSB mesti mengimani Ketetapan Sidang Umum tingkat fakultas (TAP SU FPSB XVI) agar kinerja mereka dapat progresif dibanding kelembagaan & himpunan di bawahnya.

Progresivitas yang tak terlihat wujudnya menjadi pertanyaan besar bagi mahasiswa FPSB. Dampak yang dikhawatirkan adalah partispasi mahasiswa FPSB kian menurun. Informasi mengenai apa saja agenda-agenda DPM FPSB pun tak ada. Dalam kasus ini, bisa dilihat dari akun Instagram (@dpmfpsb_uii), tidak ada pembaharuan unggahan mengenai agenda-agenda DPM FPSB periode ini. Firman Hidayat dan yang lainnya masih bertengger sebagai DPM FPSB UII periode 2017-2018 yang lalu.

Sejauh ini, fungsi dan beberapa kompenen kerja DPM FPSB periode 2018-2019 tidak berjalan sebagaimana acuan PDKM UII ke-38, terutama terkait fungsi legislasi. Fungsi yang berjalan hanya budgeting dan pengawasan. Fungsi pengawasan pun tidak optimal, hanya melalui agenda verifikasi kepanitiaan serta program LEM FPSB & beberapa HMJ, sebagaimana dua laporan berita Kognisia yang telah terbit beberapa waktu lalu.

(Berita 1: Buntut Panjang Verifikasi, LEM FPSB Batalkan Dolanan 2019,

Berita 2: Himakom, Verifikasi & Konsultasi Kepanitiaan Hanya Menghambat Proses Kreatif)

Dengar pendapat, aspirasi dan akuntabilitas.

Menurut PDKM UII ke-38 tentang DPM Fakultas Pasal 20 Nomor 4 tertera dengan jelas bahwa DPM Fakultas harus melakukan fungsi controlling dalam bentuk koordinasi secara periodik terkait laporan keuangan dan kegiatan Lembaga Khusus(LK) melalui Rapat Dengar Pendapat(RDP).

Sebagai contoh, LPM Kognisia yang berstatus Lembaga Khusus (LK) tingkat fakultas tidak pernah mendapat ajakan RDP. Menurut pengakuan Bendahara Umum LPM Kognisia, Lina Sholawati, bahkan ia pernah diminta untuk meletakkan laporan keuangan di kantor DPM melalui sela-sela pintu kantor DPM FPSB UII. Padahal RDP tak hanya sebatas menyerahkan laporan keuangan lembaga (laporan tertulis), ada proses penyampaian secara lisan disertai diskusi, penjelasan, hingga rasionalisasi anggaran yang digunakan sebagaimana laporan keuangan beberapa LK tingkat universitas dengan DPM U.

Melalui TAP SU FPSB XVI Pasal 4 tentang Hak, Kewajiban dan Wewenang, tertera bahwa DPM FPSB wajib melakukan Rapat Dengar Pendapat(RDP) secara periodik per-triwulan yang mana melibatkan seluruh komponen mahasiswa FPSB, termasuk mahasiswa yang tidak berkecimpung di organisasi atau lembaga apapun. Sampai saat ini himbauan mengenai RDP tak kunjung ada.

“Kami pernah merencanakan hal tersebut, tapi sampai saat ini belum terlaksana,” dalih Aryo Bimo selaku Komisi I yang merangkap Komisi II DPM FPSB saat ditemui pada Rabu (23/10/2019).

Selain RDP, lembaga legislatif tersebut juga harus menunaikan kewajiban dari fungsi pengawasan mereka secara periodik terhadap lembaga dan himpunan melalui Rapat Koordinasi Antar Lembaga sebagaimana tertera dalam PDKM UII Pasal 21 Ayat 1. Hal itu bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan dan program kerja kelembagaan berjalan dengan lancar dan tidak keluar dari Garis Besar Program Kerja.

“Sampai saat ini belum ada, bukan tidak ada.” tutur Fatchan Faturahman, ketua HMJ Pendidikan Bahasa Inggris(EDSA) yang ditemui pada Senin (21/10/2019).

Senada dengan itu, Galuh Nor Fadilah selaku Wakil Ketua HMJ Psikologi (Himapsi) menyatakan bahwa selama DPM FPSB menjabat sama sekali tidak ada rapat koordinasi antar lembaga. DPM hanya menjalankan agenda  verifikasi di awal periode dan verifikasi LPJ kepanitiaan.

Verifikasi dan Laporan Pertanggung Jawaban(LPJ) hanya satu dari beberapa komponen fungsi pengawasan yang harus dilakukan DPM FPSB. Urgensi dari verifikasi pun hanya memastikan konsep sebuah acara/kepanitiaan, bukan memastikan program tersebut berjalan dengan lancar dan tidak keluar dari GBPK.

Tak hanya itu, DPM FPSB juga tidak pernah mengadakan Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja (Foraslak), meski pengalokasian dana untuk kegiatan dan program yang ada di bawah naungan mereka tetap berjalan lancar. Melalui PKM UII Nomor 4 Tahun 2019 tentang Foraslak, jelas tertulis bahwa lembaga legislatif KM UII wajib melaksanakan Foraslak guna mewujudkan lembaga yang bersinergis dan mahasiswa yang partisipatif. Absennya Foraslak membuat kinerja lembaga legislatif luput dari mahasiswa. Selain itu, Foraslak juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada legislatif.

“Saya tidak tahu-menahu tentang PDKM & PKM tersebut,” ujar Komisi I & Komisi II DPM FPSB ketika disinggung mengenai beberapa rujukan dasar terkait pelaksanaan kerja lembaga legislatif.

Rujukan tambahan pada Poin C PKM UII Nomor 4 Tahun 2019, selain menampung aspirasi mahasiswa, Foraslak juga bertujuan untuk menciptakan iklim organisasi yang akuntabel dan transparan. Melalui PDKM UII Pasal 20 tentang DPM F juga menyinggung waktu pelaksaan yaitu sekurang-kurangnya dilaksanakan empat bulan sekali. Sampai sekarang belum terlaksana.

Kurnia Ilahi selaku Sekjen DPM FPSB periode ini menyatakan bahwa Sekjen DPM FPSB periode lalu, sampai saat ini, belum menyerahkan contoh dokumen Foraslak untuk dijadikan acuan membuat dokumen Foraslak DPM FPSB periode 2018/2019.

Lagi-lagi, DPM FPSB perlu meninjau PKM Nomor 4 tahun 2019, tertera jelas pada seluruh bagian dan pasal pada bab 5 sampai bab 6 tentang pembuatan dokumen serta penyelenggaraan Foraslak beserta lampiran format dokumen. Kurnia berdalih bahwa DPM FPSB kekurangan SDM untuk menjalankan komponen kerja tersebut. Senada dengan itu, Aryo Bimo, selaku Komisi satu juga mempermasalahkan SDM sebagai dinding yang menghambat kinerja mereka.

Terkait minimnya sumberdaya manusia, DPM FPSB sebenarnya dapat membuat badan legislasi untuk membantu fungsi mereka sebagaimana dilakukan oleh DPM U periode sekarang.

Produk legislatif, pengawalan isu nasional dan advokasi.

Pada Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa (PDKM) UII 38 Pasal 18, selain fungsi  pengawasan dan pendanaan, DPM FPSB juga memiliki fungsi legislasi. Fungsi tersebut bisa diwujudkan dengan mengeluarkan produk berbentuk kebijakan dan revitalisasi mekanisme di lingkup FPSB – yang nantinya ditetapkan dalam Pertaturan Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat fakultas.

“Terkait PDPM saya belum memikirkan hal tersebut,” ujar Ahmad Turmudzi selaku ketua DPM FPSB yang ditemui pada Senin (21/10/2019). Ahmad Turmudzi menyatakan bahwa ia akan mendiskukasikan hal tersebut dengan calon legislatif yang akan bertarung di Pemilwa KM UII 2019/2020.

Tidak hanya itu, fungsi legislasi sebenarnya bisa diwujudkan dengan sikap politik DPM FPSB dalam mengawal isu nasional. Tertera jelas dalam TAP SU FPSB XVI bahwa DPM FPSB berperan aktif mengadvokasi kinerja pemerintah & cerdas dalam menyoal isu-isu yang berkembang.

Namun demikian, tak ada upaya mobilisasi massa serta himbauan dari legislatif tersebut melalui media sosial maupun pesan siaran kepada mahasiswa FPSB. Begitu juga soal tuntutan, tak ada bentuk penyampaian pesan kepada mahasiswa FPSB.

Kasus ini turut mengindikasikan bahwa mereka tidak mengawal secara baik isu yang berkembang dan tidak mengimani TAP SU FPSB XVI. Bimo yang kami temui menyatakan bahwa DPM FPSB hanya mengikuti hasil konsolidasi yang diselenggarakan KM UII beberapa waktu lalu. Hal itu menandakan tak ada unsur advokasi dan budaya politik DPM FPSB sebagaimana isi TAP SU yang telah dibuat.

Jajaran DPM FPSB periode 2018-2019 mengakui bahwa mereka tidak efisien dalam menjalankan fungsinya. Hal ini ditengarai oleh minimnya sumber daya manusia DPM itu sendiri serta kesibukan masing-masing. Ketika disinggung mengenai hak & wewenang DPM untuk membuat badan legislatif sebagai alternatif penyelesaian masalah, Komisi I & Komisi II berserta Sekjen DPM FPSB berdalih bahwa tak semua mahasiswa memahami cara kerja DPM. Hal tersebut, menurut pengakuan mereka, akan menambah beban.

Menyoal kinerja yang tak optimal, kemungkinan buruknya adalah meningkatnya sikap apolitis mahasiswa, terutama partisipasi dalam kegiatan lembaga legislatif. Progresivitas yang seharusnya menjadi salah satu daya tarik untuk mahasiswa, justru tak terlihat wujudnya dalam satu periode ini.


Penulis: Citra Mediant

Reporter bersama: Citra Mediant, Karel Fahrurrozi, Marhamah Ika, Duratul Karimah

Penyunting: Iqbal Kamal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *