Ironi Kebebasan Akademik UII

Kebebasan akademik sejatinya merupakan warna yang menjadi proses perkembangan wacana ilmu pengetahuan di kampus. Perdebatan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh ditoleransi dalam proses wacana akademik acapkali digagalkan, baik oleh  internal kampus maupun lembaga tinggi mahasiswa itu sendiri.

Di UII sendiri, pada rentang waktu 2017 sampai dengan 2019 terdapat beberapa kejadian yang menghambat kekebasan akademik. Pihak kampus dan lembaga mahasiswa yang berwenang acap kali melakukan pembubaran diskusi yang menurut mereka tidak memenuhi prosedur dan ketentuan yang ada. Hal itu bukan sekadar isapan jempol belaka.

Setidaknya, menurut catatan dan penelusuran kami, terdapat 4 kasus pembubaran diskusi di UII. Tiga dari empat kasus bersifat represif dan terjadi di Fakultas Hukum UII dan sisanya di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial  Budaya (FPSB) UII.

Terkait upaya represi, terdapat beberapa cara yang digunakan, seperti memberikan alasan dengan standar yang tidak jelas, alasan birokratis, bahkan bisa berupa ancaman.

Hal yang biasa dilakukan untuk membatasi kebebasan di ruang akademik biasanya dengan cara melakukan pelarangan penyelenggaraan diskusi dengan alasan diskusi yang akan diadakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan penyelenggara bukan dari organisasi internal yang bernaung di bawah Lembaga Mahasiswa yang ada di UII.

Study Club Komaka (SC Komaka) sudah menjadi “pelanggan” tetap intrik politik kampus yang kerap kali membedakan hak antara organisasi internal dan eksternal kampus. Beberapa kali hendak melaksanakan diskusi, gelarannya dipersulit.

Tercatat pada tahun 2014, SC Komaka batal melakukan diskusi dan bedah film ‘Senyap’ di kampus Fakultas Hukum UII. Pada saat itu, SC Komaka bekerjasama dengan LPM Keadilan untuk menyelengarakan diskusi yang semula sudah mengantongi izin oleh Civitas Akademika FH UII. Akan tetapi, ketika mendekati hari H, diskusi mendadak dibatalkan dengan berbagai macam alasan mulai dari diskusi yang tidak layak dibahas di kampus karena isunya “terlalu berat” sampai tidak ada ruang untuk melakukan diskusi tersebut.

Nopik Ilham, Mahasiswa Fakultas Hukum UII tahun 2016 yang merupakan bagian dari SC Komaka juga menyatakan bahwa tidak sekali itu saja mereka mendapat perlakuan serupa. Pada tahun 2017, SC Komaka pernah mencoba untuk berpartisipasi dalam mimbar akademik dengan mengadakan diskusi bersama Mantan Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai. Mereka mengajukan izin ke Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) periode 2017/2018 namun ditolak karena beberapa alasan yang menurut Ilham tidak masuk akal, seperti diskusi harus berlandaskan Islam dan harus menjadi bagian dari lembaga tersebut.

“Ini merupakan pembatasan hak atas kebebasan mimbar akademik, karena enggak  ada urusan soal kami lembaga internal atau eksternal” tutur, Ilham (2/6/2020)

Tak hanya itu, pada 31 Maret 2019, SC Komaka sempat ingin menyelenggarakan diskusi dan bedah buku berjudul Kita Pembebasan, gubahan Eko Prasetyo. Pada saat hari penyelenggaraan, SC Komaka sekali lagi mendapat perlakukan yang tidak menyenangkan karena ruangan yang semula sudah mendapat izin terpaksa dipindah tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya dengan alasan ruangan itu sedang digunakan untuk kegiatan lain, padahal tidak ada kegiatan sama sekali yang sedang berlangsung di ruangan tersebut.

Tidak hanya terjadi Fakultas Hukum, pembatasan hak atas kebebasan mimbar akademik juga terjadi di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Pusat Studi dan Dokumentasi Media Alternatif (PSDA NADIM) Ilmu Komunikasi UII pernah mendapat perlakuan serupa ketika hendak melakukan diskusi terkait kasus kekerasan seksual yang kebetulan pada saat itu diadakan karena kasus Agni sedang ramai dibicarakan. Kegiatan diskusi tersebut berkolaborasi dengan Woman March.

Acara yang semula akan diselenggarakan di aula FPSB pada tanggal 8 Maret 2019  mendadak dibatalkan sehari sebelum acara oleh pihak kampus dengan alasan waktu yang kurang tepat untuk mendiskusikan ihwal tersebut. Menurut Mala, salah satu anggota Woman March yang juga mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2017, tidak ada alasan yang jelas terkait pembatalan tersebut.

Beberapa pihak mengasumsikan pembatalan tersebut terkait dengan tema yang akan didiskusikan, karena menyangkut Rancangan Undang-Udang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Padahal menurut keterangan Mala, diskusi yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Perempuan Intenasional itu akan membahas kekerasan seksual yang mana RUU P-KS sangat dibutuhkan untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual.

Setelah melakukan konfirmasi dengan pihak PSDA Nadim melalui Rizky, staff administrasi paruh waktu, menuturkan bahwa pada saat itu ia yang mengajukan anggaran penyelenggaran dari Nadim ke Fakultas agar diskusi yang berkolaborasi dengan Woman March  dapat berlasung, namun naas. Satu hari menjelang acara berlangsung, instruksi pembatalan tiba-tiba beredar.

“Saya enggak tahu apa-apa soal itu, saya memang ngajuin anggarannya ke fakultas buat adain diskusi itu tapi H-1 tiba-tiba dibatalin dan saat pembatalan saya sedang tidak di kampus,” tutur Rizky (16/6/2020).

Baru-baru ini, agenda diskusi oleh Constituional Law Society (CSW) UGM yang seharusnya dilaksanakan pada 29 Mei 2020 terpaksa dibatalkan karena terjadi teror yang ditujukan kepada panitia pelaksana diskusi dan pembicara dari Guru Besar Hukum Tata Negara UII, Ni’matul Huda. Sebagai bentuk respon, baik pihak UII, UGM dan organisasi mahasiswa secara bergilir merilis sikap dan memberikan dukungan terhadap Ni’matul Huda. Bahkan, Abdul Jamil selaku Dekan Fakultas Hukum UII turut memberi respon dengan menerbitkan pernyataan melalui Republika.id.

Menurut keterangan yang dimuat oleh Republika.id, Ni’matul Huda mendapat teror oleh orang tidak dikenal yang mendatangi rumahnya dari pukul 23:00 hingga pukul 09:00 WIB. Pintu rumahnya digedor-gedor secara bergantian. Padahal menurut keterangan yang diberikan, Abdul Jamil, lingkungan rumah Ni’matul tengah di-lockdown oleh masyarakat. Pihak FH UII yang diwakili oleh Abdul Jamil, memberikan keterangan dalam artikel yang dimuat oleh Republika.id. Dalam artikel tersebut, ia menuliskan jika kondisi sang guru besar aman dan Abdul juga sudah mengirim mahasiswa untuk memastikan kondisi tersebut. (Republika.id)

Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia (Kaham) UII merespon kejadian ini dengan melakukan diskusi pada Sabtu (30/5/2020) bertajuk “Kebebasan Akademik dan Hal-Hal yang Tak Selesai” yang mana pembicaranya merupakan peneliti kebebasan akademik, Ahmad Shalahuddin. Menurut Ahmad, banyak hal yang mempengaruhi kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi, mulai dari penguasa, korporasi, partai hingga pemangku jabatan di perguran tinggi itu sendiri.

“Harus sesuai dengan keinginan kampus, harus 4.0 lah semuanya,” tutur Ahmad.

Ahmad juga menyatakan bahwa perguruan tinggi pada akhirnya hanya menjadi mesin cetak untuk menghasilkan orang-orang yang siap untuk bekerja atau mengabdi pada korporasi, bukannya orang-orang dengan pengetahuan tinggi dan cendikiwan bijaksana. Padahal, perguruan tinggi seharusnya menjadi lahan basah di mana setiap orang boleh memperdebatkan teori, mengadu argumen, dan berdiskusi.

Namun realita yang ada di lapangan, mahasiswa diharapkan menyelenggarakan diskusi dengan topik-topik yang memiliki relevansi dengan industri 4.0, enterpreneurship dan seminar karir. Semua jurusan, fakultas seakan dipaksa untuk melakukan hal tersebut meskipun tidak ada hubungannya sama sekali dengan fokus studi jurusan atau fakultas yang dituju. Selain itu, Ahmad juga menuturkan bahwa banyak ancaman dan represi yang akan diterima mahasiswa ketika topik diskusi mereka bertentangan dengan ideologi kampus. Ancaman dari regulasi pun turut menanti bagi mereka yang murtad dari ideologi kampusnya, mulai dari pembubaran kegiatan diskusi hingga DO (Drop Out).

Fakhrurrozi selaku direktur KAHAM memberikan pernyataan bahwa sudah sejak lama kebabasan mimbar akademik terancam (Pada rentang 2017-2019). Akan tetapi kasus yang menimpa Ni’matul menjadi tamparan keras bagi beberapa pihak untuk segera membuka mata dan menanggapi masalah ini dengan serius. Selain itu, Fakhrurrozi juga menegaskan bahwa di lingkungan UII sendiri sudah beberapa kali terjadi represi yang membatasa ruang dan gerak kebebasan di mimbar akademik dengan berbagai macam motif.

Perguruan tinggi yang seharusnya memiliki iklim sehat, bebas dan progresif malah menjadi tempat menyeramkan yang tidak menjamin kebebasan akademik. Ditambah lagi, iklim politik kampus yang kental unsur politik identitas, memisahkan internal dan eksternal, bahkan agama sampai ideologi. Kejadian-kejadian tersebut menunjukan bahwa perguruan tinggi yang semestinya adalah tempat paling aman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dipatahkan sendiri oleh komponen-komponen yang ada di dalamnya. Padahal ihwal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang pendidikan tinggi No.12 Tahun 2012 pada 8, pasal 9 dan pasal 54.


Penulis: Citra Mediant & Marhamah Ika

Editor: Iqbal Kamal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *