#MosiTidakPercaya: Gelombang Penolakan UU Cipta Kerja Berlanjut

Sejak 5 Oktober 2020, mendadak DPR mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja. Di Yogyakarta, gelombang penolakan terus berlanjut hingga Kamis (8/10/20). Omnibus Law dinilai berpotensi merampas hak-hak dasar warga negara dan ruang hidup fisik maupun non-fisik, yaitu dari segi ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perampasan lahan pertanian, dan pendidikan yang diarahkan sebagai komoditas. Tak hanya itu, UU tersebut membuka perluasan kewenangan lembaga kepolisian dan izin usaha keamanan. Regulasi tersebut membuka peluang legitimasi dwi fungsi polisi.

“Mereka (DPR dan Pemerintah) dalam perumusannya tidak transparan. Selain itu, tidak menghiraukan gelombang penolakan. Maka dari itu, sebagai akumulasi dari kemarahan (sampai sekarang) kami berkumpul di sini menyuarakan aspirasi,“ Jelas Lusi selaku humas ARB.

Dalam rilis kajian tersebut, secara general tuntutannya adalah mendorong kolektivitas horizontal.

“DPR tidak mengamplifikasi suara rakyat, mereka justru punya agenda sendiri. Kami juga mengajak bersolidaitas untuk kaum buruh, tani, mahasiswa dan elemen rakyat yang tertindas oleh UU tersebut.” Tambahnya. 

Selain itu, alasannya sangat mendasar; cacat formil, tidak transparan, tergesa-gesa dan minim partisipasi publik.

Gagalnya Rezim Menentukan Prioritas

Pemerintah dan DPR mengambil keputusan untuk segera menetapkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang per tanggal 5 Oktober 2020. Pada rapat paripurna, tak hanya anggota DPR saja yang hadir, melainkan terdapat pula perwakilan pemerintahan Jokowi, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, dan menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini menimbulkan banyak respon negatif dari warga Indonesia. RUU Cipta Kerja dipandang terlalu mementingkan sisi ekonomi pemilik usaha saja dan merendahkan para buruh.

Terdapat 10-17 poin yang menjadi sorotan para buruh. Beberapa poin terkait upah di antaranya, upah didasarkan per satuan waktu, upah minimum hanya didasarkan pada UMP, sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah UM dihapuskan, dan tidak adanya denda bagi pengusaha yang telat membayar upah.

Selain itu terdapat 8 poin terkait PHK dan pesangon yang juga menjadi sorotan. Beberapa di antaranya adalah pekerja yang di PHK karena mendapatkan SP3 tidak lagi mendapat pesangon, pekerja yang mengundurkan diri tidak dapat apa-apa, dan pekerja yang di PHK karena sakit berkepanjangan, cacat karena kecelakaan kerja, tidak lagi mendapatkan pesangon. Banyak poin lain yang membawa hal berbau tidak adanya pesangon bagi para buruh.

“Ini ada ketidakadilan. Mestinya orang yang sudah bekerja, tetap. Walaupun prosesnya bisa berbeda-beda. Yang kedua jumlahnya dari 32 turun ke 25, itu pun 19 + 6. Yang berikutnya lebih berat sebetulnya pesangon, ujungnya, hulunya adalah dibolehkan pekerja kontrak seumur hidup. Kalau pekerja kontrak seumur hidup jangankan bahas pesangon, gak punya hak dia. Gak punya hak pelayanan kesehatan, gak punya hak perlindungan asuransi. Ini undang-undang yang betul-betul berbahaya,” ujar Mardani Ali Sera di salah satu saluran tv, 6 Oktober.

Jam kerja juga menjadi poin sorotan. RUU Cipta Kerja mengubah jam lembur yang sebelumnya 3 jam per hari menjadi 4 jam perhari. Beberapa pasal terkait cuti pekerja juga dihapuskan, di antaranya adalah cuti 2 bulan, cuti menikah, dan cuti ketika anggota keluarga dalam satu rumah mati. 

Bahkan di antaranya mampu membuat buruh perempuan semakin terancam, yaitu poin di mana mereka tidak mendapatkan cuti haid, dan cuti hamil-melahirkan. Hal ini dianggap terancam karena kedua poin tersebut tidak dicantumkan pada UU Cipta Kerja. Jika ini dihilangkan akan memperburuk perlindungan hak perempuan buruh.

UU Cipta Kerja ini juga membawa pengaruh terhadap tenaga kerja asing. Pasal 42 mengatur kemudahan para pekerja asing, yang di dalamnya menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja hanya diwajibkan membeli atau memiliki pengesahan rencana penggunaan TKA dari pemerintah pusat. Jika ini disahkan maka tenaga kerja asing sudah tidak diharuskan lagi untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri.

Tidak hanya berpengaruh bagi buruh, RUU ini juga berdampak bagi lingkungan. Terdapat beberapa pasal UU yang sebelumnya melindungi keselamatan lingkungan dan dihapuskan dengan alasan agar mempermudah investasi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menemukan 5 masalah pokok RUU Cipta Kerja terkait agraria. Lima di antaranya ialah pertama, RUU Cipta Kerja memasukan substansi kontroversial RUU Pertahanan. RUUP sebelumnya pada September 2019 mendapat protes sehingga resmi ditunda pengesahannya oleh DPR RI. Namun ternyata RUUP ini turut dalam RUU Cipta Kerja sebagai norma baru yang perlu disusun.

Masalah pokok kedua, RUU Cipta Kerja memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria di Indonesia. Ketiga, RUU ini juga mempermudah perampasan, penggusuran, dan pelepasan hak atas tanah atas nama pengadaan lahan untuk kepentingan infrastruktur dan bisnis. Keempat, RUU Cipta Kerja mempercepat alih fungsi tanah pertanian di Indonesia. Kelima, RUU ini memperkuat potensi kriminalisasi dan diskriminasi hak terhadap petani dan masyarakat adat.

“Ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan arus global, yang sekarang lebih mengedepankan pembangunan yang inovatif dan mengedepankan aspek perlindungan lingkungan,” jelas Prof Sigit Riyanto, Dekan Fakultas Hukum UGM di konferensi pers fakultasnya, 6 Oktober.

Mardani menjelaskan bahwasannya norma aturan yang dibuat masih bertentangan dengan norma konstitusi. “Omnibus Law tidak boleh bertentangan dengan norma konstitusi. Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang,” ungkap Mardani. Menurutnya masih banyak yang harus ditinjau kembali.

Rapat paripurna Senin lalu, bukanlah kali pertama fraksi Demokrat melakukan penolakan. Hal itu disampaikan langsung oleh Benny K Harman di salah satu program tv. “Hak-hak pekerja sama sekali tidak diperhatikan. Yang paling nyata pesangon, sesuai UU eksisting 32 kali gaji, ini dipotong, pengusaha hanya tanggung jawab 16 kali, pemerintah 9 kali (kebalik 19-6) itu pun mekanismenya asuransi JKP. Duit dari mana pemerintah coba bayangin, situasi sulit begini,” tutur Benny setelah walk out dari rapat paripurna. Menurutnya, para pebisnis terlalu memanfaatkan kondisi dengan memaksa presiden mengesahkan RUU yang menguntungkan mereka di pandemi ini. Ia juga memprediksi akan banyaknya PHK yang terjadi setelah ini dan pesangon akan dibayar jauh lebih murah.

Saat ini, seluruh sosial media ramai membicarakan DPR dan pemerintah. Warga twitter membuat trending dengan hastag-hastagnya. Hastag yang mereka gunakan di antaranya, #JogjaMemanggil #GagalkanOmnibusLaw #JegalSampaiGagal #JEGALSAMPAIBATAL #MosiTidakPercaya #DPRRIKhianatiRakyat #tolakomnibuslaw #tolaktuuciptakerja. Tidak hanya itu, dari sosial media lain juga menyuarakan suaranya masing-masing. Ada pula mahasiswa, buruh, serta warga yang turut turun lapangan untuk memprotes pengesan UU Cipta Kerja.

“Selama ini dinamika sudah banyak terjadi, suara penolakan, policy paper dari akademisi, masyarakat sipil yang menolak, rupanya tetap dikesampingkan. Ini menunjukkan masalah harus direspons dengan kritis,” ujar Sigit. Meskipun UU Cipta Kerja telah disahkan, hal itu tidak akan meredam para buruh, mahasiswa, dan warga Indonesia lainnya untuk terus memprotes kebijakan tersebut.


Penulis: Rayhana Arfa Amalia

Foto: Karel Fahrurozzi & Citra Mediant

Penyunting: Iqbal Kamal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *