Yakin Pilkada di Tengah Pandemi?

Oleh: Yasmine Amalia R

Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab pada 17 September sehari sebelum menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor. Banyak sekali kegiatan yang batal maupun tertunda pelaksanaannya pada tahun ini beberapa diantaranya ialah penyelenggaraan Ujian Nasional, ajang Formula E di Jakarta, penayangan film-film terbaru di bioskop, acara Pekan Raya Jakarta hingga Prambanan Jazz. Di sisi lain ada pula acara yang tetap diselenggarakan secara virtual memanfaatkan media daring seperti We The Fest. Keputusan yang cukup bijaksana dalam menyikapi masa pandemi ini apalagi jika melihat kemungkinan Indonesia terbebas dari virus ini dalam satu atau dua bulan kedepan sangatlah kecil.

Dalam kondisi Indonesia yang seperti ini, ada satu agenda yang masih menimbulkan pro dan kontra. Agenda tersebut adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Pilkada kali ini rencananya akan berlangsung di 270 (Dua ratus tujuh puluh) daerah yang terbagi atas provinsi, kabupaten dan kota. Dari 270 daerah tersebut ada 44 (Empat puluh empat) daerah yang masuk zona merah beberapa diantaranya ialah Kota Medan, Kota Bukittinggi, Kota Dumai, Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kota Semarang, Kota Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Palangkaraya, Kota Balikpapan, serta Kota Samarinda. Pemerintah pun tetap bersikukuh bahwa Pilkada Serentak tetap akan dilaksanakan pada tahun ini meski sudah banyak pihak yang mendesak penundaan Pilkada Serentak 2020 ini. Desakan ini datang silih berganti tak hanya dari organisasi masyarakat dan politikus saja melainkan juga para ahli epidemiology.

Kepentingan untuk menjaga keselamatan warga negara menjadi alasan yang mendasari desakan-desakan untuk menunda penyelenggaraan pilkada. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Charta Politika pun menunjukan 54,2% dari 2000 responden acak tidak setuju diberlangsungkannya Pilkada Serentak di tengah pandemi. Tak hanya itu, memaksakan pagelaran Pilkada serentak pada tahun 2020 juga memaksakan keinginan politik satu pihak saja yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat berkurang dan munculnya orang-orang yang memutuskan untuk tidak memilih. Salah satunya dari Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Jakarta yang menyatakan melalui akun twitter-nya pada tanggal 21 September kemarin bahwa beliau akan golput pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang sebagai bentuk solidaritas bagi tenaga medis.

Di sisi lain, masyarakat juga beranggapan bahwa untuk saat ini Pilkada bukanlah prioritas mereka. Mereka lebih memilih untuk menjauhi keramaian apalagi setiap harinya kasus Covid-19 terus naik. Jika Pilkada Serentak 2020 ini tetap dilaksanakan, memungkinkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 walau dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat karena masyarakat masih sulit untuk mematuhi protok kesehatan. Selain itu KPU juga harus memikirkan bagaimana hak suara masyarakat kita yang sedang dalam kondisi positif Covid-19. Hal tersebut juga harus dipikirkan secara matang demi keadilan dan juga kemaslahatan masyarakat.

Tak hanya itu, aturan kampanye Pilkada Serentak ini juga sempat menghebohkan masyarakat. Seperti PKPU no. 10 tahun 2020 dalam pasal 63 ayat 1 yang menjelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilarang seperti konser musik, pentas seni, donor darah, dan jalan santai. Meskipun dalam ayat 2 dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah diatur sesuai dengan protokol kesehatan dengan maksimal dihadiri sejumlah 100 orang dan tetap menerapkan physical distancing tetapi hal tersebut harus diawasi dengan ketat karena seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia wabilkhusus daerah merupakan pendukung yang militan.

Selang beberapa waktu aturan tersebut diperbaharui oleh KPU pada tanggal 24 September sehingga kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa telah dilarang setelah meninjau kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, KPU mengizinkan kampanye melalui media sosial atau daring. Tetapi, kandidat Pilkada Serentak masih memandang bahwa kampanye daring kurang efektif untuk menggaet pemilihnya. Mereka masih menilai bahwa cara tatap muka masih jauh lebih efektif. Sebenarnya hal ini cukup benar karena dengan cara tatap muka para peserta Pilkada Serentak dapat menjangkau berbagai kalangan dengan mudah. Tetapi, di masa pandemi seperti ini kampanye daring lah yang aman dilakukan untuk mengurangi resiko penyebaran virus Covid-19.

Dalam kampanye melalui media sosial atau daring ini pun banyak yang perlu diperhatikan oleh KPU dan juga BAWASLU untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan dalam kampanye Pilkada Serentak ini. Misalnya, akun-akun palsu atau buzzer yang sering melakukan black campaign juga berita-berita hoax serta hal-hal yang menyebabkan adu domba antar kubu. Dalam beberapa tahun terakhir ini kontestasi politik di Indonesia cukup panas dan tegang baik itu pemilu maupun pilkada yang salah satu penyebabnya adalah media sosial. Oleh karena itu, Kominfo pun perlu ikut serta memantau kampanye daring ini sehingga bila ada berita hoax yang muncul dapat langsung teratasi. Selain itu, hal yang harus diperjelas adalah waktu batas waktu kampanye daring. Hal tersebut cukup sulit untuk dikontrol sehingga KPU pun harus memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar.

Bila Indonesia ingin menunda Pilkada Serentak, negara kita tidaklah sendirian. Setidaknya ada 48 negara yang menunda Pemilu karena pandemi ini. Salah satunya adalah negara Selandia Baru. Opsi ini dipilih oleh Selandia Baru. Pemilu di Selandia Baru yang tadinya akan dilaksanakan pada 19 Desember kemudian ditunda menjadi 17 Oktober. Selagi negara tersebut berusaha menangani virus Covid-19 di Auckland yang merupakan kota terbesar mereka, Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern memiliki opsi untuk menunda Pemilu hingga dua bulan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Dengan begitu, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi tentang kebijakan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini. Banyak hal yang harus dikaji ulang baik dari sisi pra pemilihan maupun pada saat pemilihan. Bukan hanya persoalan kampanye saja yang menjadi prioritas tetapi juga bagaimana kesiapan tempat untuk pemungutan suara tersebut. Jangan sampai pilkada yang mulanya adalah ajang suka cita dalam pesta demokrasi malah menjadi ajang belasungkawa. Jika tidak dihadapi dengan sungguh-sungguh, adanya Pilkada Serentak ini bisa menimbulkan klaster baru yang membuat negara kita lagi-lagi jauh dari kata aman terhadap virus Covid-19. Semakin lama negara kita pulih, semakin banyak juga sektor-sektor yang terancam keberlangsungannya sehingga makin merugikan semua pihak pada kondisi seperti ini.

Jika tetap ingin melaksanakan Pilkada Serentak di tengah pandemi ini, negara kita dapat belajar dari Korea Selatan yang telah sukses melaksanakan pemilu pada 15 April dengan lebih dari 10 ribu orang positif Covid-19. Korea Selatan angka partisipasinya naik 8,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengapa Korea Selatan dapat sesukses itu dalam melaksanakan pemilu. Pada masa Perang Korea tahun 1952, pemilu presiden tetap dilaksanakan sehingga mereka mempunyai pengalaman dalam melaksanakan pemilu di kondisi tertentu. Kurva positif Covid-19 di negara tersebut pun sudah mulai melandai saat dilaksanakannya pemilu. Selain itu, proses pemilu di Korea Selatan pun tidak seribet proses yang ada di negara kita. Jadi, apakah mampu negara kita mencontoh Korea Selatan?


Ilustrasi: Fadila Awaliyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *