Pelecehan dan Kekerasan Seksual dalam Lingkup Akademik: Bagian ke-Dua (II)

Oleh Marhamah Ika Putri

Indonesia darurat perlindungan hukum

Kendala paling besar oleh para penyintas kasus pelecehan maupun kekerasan seksual yaitu ketersediaan bukti. Kejadian terjadi jauh-jauh hari setelah penyintas melapor ke pihak hukum seringkali menjadi terkendala karena kurangnya alat bukti.

Pada proses hukum kasus dalam kasus perkosaan terhadap anak, lebih mudah untuk dijalankan karena sudah ada dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Anak pada nomor 35 tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 200. Namun, UU ini hanya berlaku untuk korban dengan batas umur 18 tahun, sehingga untuk para korban berusia di atasnya, tidak ada perlindungan khusus terhadap mereka, dan rentan dari kasus-kasus serupa. 

“Sementara kalau kasus perkosaan orang dewasa lebih pelik prosesnya karena dianggap sudah cakap hukum dan tahu konsekuensi dari tindakan-tindakannya.” Ujar Zuma, sebagai perwakilan LBH APIK Jakarta pada tulisan tirto.id

Perlu diingat bahwa perlindungan hukum untuk perempuan usia 19 tahun di Indonesia sangat minim sekali. Payung hukum sebagai pelindung korban kekerasan seksual di Indonesia hanya bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kekerasan seksual yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana hanya mencakup dua hal yaitu; pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan di dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 dan berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 289 berbunyi: 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sedangkan dalam RUU PKS, terdapat 9 jenis kekerasan seksual, meliputi: eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Mengutip jurnal artikel di POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana, jika dilihat dari aspek tindakan, pada KUHP perkosaan bisa diterapkan apabila alat kelamin pria masuk ke dalam vagina perempuan dan belum bisa melindungi korban, sedangkan pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) diatur mengenai tipu muslihat. Pada RUU P-KS merumuskan sejumlah ancaman pidana tambahan seperti ancaman pidana tambahan perampasan keuntungan diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, restitusi, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu, pencabutan jabatan atau profesi dan pengumuman putusan hakim.

Sudah saatnya institusi pendidikan tinggi mengambil tindakan

Kementerian Agama mengambil langkah lebih dulu dalam memberikan payung hukum untuk korban kekerasan seksual mencakup kampus-kampus Islam, baik PTS dan PTN  di Indonesia. Pedoman ini diterbitkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor, 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama RI. Dalam pedoman tersebut, diatur mengenai prosedur pencegahan kekerasan seksual, pengadaan ruang atau fasilitas untuk melayani pengaduan kekerasan seksual, hingga pelayanan pemulihan untuk korban. 

Melalui laman VOA Indonesia, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Prof Nizam, mengatakan bahwasanya pemerintah saat ini sedang mempersiapkan peraturan menteri (permen) untuk penanggulangan dan pencegahan pelecehan & kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nizam juga menjelaskan dalam Permendikbud nantinya akan membahas tujuh pasal, mencakup: definisi kekerasan seksual mengacu pada RUU yang ada, bentuk kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, penanggulangan dan penanganan kekerasan seksual, kewajiban pimpinan perguruan tinggi dalam hal ini rektor atau kepala sekolah tinggi dan sebagainya di dalam menangani dan memastikan tidak terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi, sanksi dan penjatuhan sanksi, serta pengawasan dari kementerian.

Selain itu, Nizam juga memastikan bahwa Permendikbud akan memberikan kemudahan, kepastian, dan perlindungan bagi para penyintas korban kekerasan seksual yang hendak membuat laporan. Akan tetapi, Nizam tidak memberi kepastian kapan Permendikbud ini akan diterbitkan. 

Ada atau tidak adanya Permendikbud, sangat penting untuk pihak-pihak institusi pendidikan tinggi secara keseluruhan segera membuat sebuah regulasi ataupun Standar Operasional Penanganan (SOP) terkait kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan universitas. Sebagai contoh terdapat beberapa kampus telah menerbitkan peraturan ataupun SOP untuk pencegahan kekerasan seksual. Universitas Indonesia telah memiliki SOP untuk penanganan kasus kekerasan seksual di sekitar UI. Selain UI, UGM juga telah mengesahkan Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan kekerasan seksual dalam lingkup UGM. Mengikuti langkah, UII juga sedang menyusun peraturan serupa, sebagai bentuk respons kasus kekerasan seksual yang mengudara di UII beberapa waktu silam. 

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual bukanlah masalah baru, sudah lama dari waktu ke waktu kasus ini seperti tidak ada habisnya. Para korban yang seharusnya mendapatkan dukungan moral, pemulihan pasca trauma, malah di kambing hitamkan. Sudah seharusnya berbagai elemen masyarakat mulai menyadari betapa krusialnya hal ini karena menyangkut kehidupan seseorang yang mana pengalaman tersebut akan dibawa seumur hidup.

Keluar dari lubang kelam itu bukanlah hal yang mudah, bahkan banyak dari mereka ingin mengakhiri hidup karena merasa sudah tidak pantas di dunia. Sejatinya, yang mereka butuhkan hanyalah keadilan yang layak, dukungan psikologis dan psikis dari lingkungan sekitar agar mereka bisa menjadi kuat, setidaknya, untuk menghadapi diri mereka sendiri dalam menerima kenyataan pahit.

**

Penyunting: Citra Mediant

**

Rujukan Pustaka:

  1. Putri, M. I. (1 Agustus, 2020) Kekerasan Seksual: Masalah Bersama yang Tak Kunjung Selesai. https://kognisia.co/kekerasan-seksual-masalah-bersama-yang-tak-kunjung-selesai/. Indonesia. Diakses pada 27 November 2020, pukul 19.55 WIB.
  2. Tirto, The Jakarta Post, dan Vice Indonesia. (Maret, 2019) Nama Baik Kampus. https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR. Indonesia. Diakses pada 24 November 2020. pukul 12.35 WIB. 
  3. Adam, A. (15 Mei, 2020) Dugaan Kasus Kekerasan Seksual: Di Balik Citra Ibrahim Malik. https://tirto.id/dugaan-kasus-kekerasan-seksual-di-balik-citra-baik-ibrahim-malik-ftbQ. Indonesia. Diakses pada 24 November 2020, pukul 12.43 WIB.
  4. Syambudi, I. (5 Mei 2020) LBH Yogya Terima 30 Aduan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Alumni UII. https://tirto.id/lbh-yogya-terima-30-aduan-kasus-dugaan-kekerasan-seksual-alumni-uii-fkMk. Indonesia. Diakses pada 25 November 2020, pukul 18.55 WIB. 
  5. Maudy, C. (5 November 2018) Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan. https://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/. Indonesia. Diakses pada 24 November 2020, pukul 20.00 WIB. 
  6. Zuhra, W. U. N. (17 Mei, 2020) Dosen Predator yang Masih Berkeliaran di UIN Malang. https://tirto.id/dosen-predator-yang-masih-berkeliaran-di-uin-malang-dK4i. Indonesia. Diakses pada 24 November 2020, pukul 20.09 WIB. 
  7. Kompas.com. (20 Juli, 2020) Divonis 1,5 Tahun pada April, Dosen Pelaku Kekerasan Seksual Kembali Muncul di Kampus. https://regional.kompas.com/read/2020/07/20/17501971/divonis-15-tahun-pada-april-dosen-pelaku-kekerasan-seksual-kembali-muncul-di. Indonesia. Diakses pada 24 November 2020, pukul 20.06 WIB. 
  8. Adam, A. (18 Mei, 2019). Dosen Mesum FIB Undip Langgar Kode Etik, Korban: ‘Ini Angin Segar’. https://tirto.id/dosen-mesum-fib-undip-langgar-kode-etik-korban-ini-angin-segar-dKUa. Indonesia. Diakses pada 24 November 2020, pukul 20.15 WIB.
  9. Perempuan, K. (6 Maret, 2019). Catatan Kekerasan Tahunan Terhadap Perempuan Tahun 2018. https://drive.google.com/file/d/10lGI9ESnIqUASmw7nCdqtt7_kmoVfaMq/view. Indonesia. Diakses pada 27 November, pukul 13.00 WIB. 
  10. Mahfudz, I. (29 Desember, 2020). KPAI Rilis Catatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2019. https://www.fokuspantura.com/nasional/3188-kpai-rilis-catatan-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tahun-2019#:~:text=Sepanjang%202019%2C%20KPAI%20mencatat%20kekerasan,dan%2052%20anak%20laki%2Dlaki.&text=Pelaku%20ada%2021%20orang%20yang,dan%20kepala%20sekolah%20(10%25). Indonesia. Diakses pada 24 November 2020, pukul 20.10 WIB. 
  11. Artaria M. D. (Januari, 2012). Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer. http://journal.unair.ac.id/downloadfull/BK4373-3c18ed0d86fullabstract.pdf. Indonesia. Diakses pada 24 November 2020, pukul 20. 27 WIB. 
  12. Sholih, M. (8 November 2018). Alasan Lingkungan Akademik Jadi Sarang Kekerasan Seksual. https://tirto.id/alasan-lingkungan-akademik-jadi-sarang-kekerasan-seksual-c9As. Indonesia. Diakses pada 24 November 2020, pukul 20.45 WIB.
  13. Sinuraya, A. A. (8 November 2018). “Victim Blaming,” Pelecehan Seksual dan Respons Masyarakat yang Harus Musnah. https://www.kompasiana.com/adamafrixal/5be3a25312ae947a7470b573/victim-blaming-pelecehan-seksual-dan-respon-masyarakat-yang-harus-musnah?page=all. Indonesia. Diakses pada 7 December 2020, pukul 09.45 WIB.
  14. Mariani, Evi. (2 Juni 2016). Sexually harassed and abused on campus. https://www.thejakartapost.com/news/2016/06/02/sexually-harassed-and-abused-campus.html. Indonesia. Diakses pada 25 November 2020, pukul 16.55 WIB.
  15. Putsanra, D. V. (14 Maret 2019). EH, Agni, dan UGM yang Tak Tegas Menangani Kasus Kekerasan Seksual. https://tirto.id/eh-agni-dan-ugm-yang-tak-tegas-menangani-kasus-kekerasan-seksual-dju2. Diakses pada 25 November 2020, pukul 17.15 WIB.
  16. Utami, W. T. (10 Oktober 2017). Darurat Kejahatan Seksual di Kampus. https://tirto.id/darurat-kejahatan-seksual-di-kampus-cx7z. Diakses pada 24 November 2020, pukul 21.00 WIB.
  17. Dodgson, L. (15 November, 2017). The way ‘good’ people explain away bad behaviour is called ‘moral licensing’ — here’s what it means. https://www.businessinsider.com/what-moral-licensing-means-2017-11?r=US&IR=T. Diakses pada 26 November 2020, pukul 21.14 WIB. 
  18. Putsanra, D. V. (9 Februari 2019). Kasus Agni: Bagaimana UGM Mengabaikan Kasus Kekerasan Seksual. https://tirto.id/kasus-agni-bagaimana-ugm-mengabaikan-kasus-kekerasan-seksual-dgpM. Diakses pada 25 November 2020, pukul 17.10 WIB.
  19. Putsanra, D. V. (8 Januari 2019). Kasus Agni dan Panggilan Janggal Polisi kepada Penulis Balairung. https://tirto.id/kasus-agni-dan-panggilan-janggal-polisi-kepada-penulis-balairung-ddDl. Diakses pada 7 Desember 2020, pukul 22.13 WIB. 
  20. Adam, A. (4 Juli 2018). Cerita Pelecehan Seksual di Kampus: Dosen Mesum Jadi Rahasia Umum. https://tirto.id/cerita-pelecehan-seksual-di-kampus-dosen-mesum-jadi-rahasia-umum-cNpg. Diakses pada 24 November 2020, pukul 22.01 WIB. 
  21. KPAI. (2014). Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. https://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf. Diakses pada 26 November 2020, pukul 15.55 WIB.
  22. Putri, R. D. (24 November 2017). Penyintas Perkosaan: ‘Butuh Waktu Lama Bagiku untuk Tidak Histeris’. https://tirto.id/penyintas-perkosaan-butuh-waktu-lama-bagiku-untuk-tidak-histeris-cAy5. Diakses pada 26 November 2020, pukul 18.19 WIB. 
  23. Hasanah, S. (1 Oktober 2018). Proses Hukum Kejahatan, Perkosaan, Pencabulan, dan Perzinahan. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f9bb33933005/delik-aduan/. Diakses pada 26 November 2020, pukul 22.23 WIB. 
  24. Hutomo, D. (18 Desember 2018). Unsur-Unsur Pidana Pencabulan di Lingkungan Kerja. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bf556b2ba3e3/unsurunsur-pidana-pencabulan-di-lingkungan-kerja/#:~:text=216%20dan%20212. Diakses pada 26 November 2020, pukul 23.28 WIB. 
  25. Erdianto, K. (30 Juli 2019). Ini 9 Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Diatur Dalam RUU PKS. https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/20042251/ini-9-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur-dalam-ruu-pks#:~:text=Adapun%20draf%20RUU%20PKS%20menyebut%20sembilan%20jenis%20tindak%20pidana%20kekerasan%20seksual.&text=Kesembilan%20jenis%20tindak%20pidana%20tersebut,perbudakan%20seksual%2C%20dan%20penyiksaan%20seksual. Diakses pada 26 November 2020, pukul 21.35 WIB.
  26. Kementrian Agama Republik Indonesia. (29 Oktober 2019). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019. http://diktis.kemenag.go.id/NEW/file/dokumen/32157234847337279FULL.pdf. Diakses pada 24 November 2020, pukul 23.27 WIB. 
  27. Intan, G. (28 Agustus 2020). Kemendikbud Siapkan Permen Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. https://www.voaindonesia.com/a/kemendikbud-siapkan-permen-pencegahan-dan-penanggulangan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/5555288.html. Diakses pada 24 November 2020, pukul 18.10 WIB. 
  28. Dzulfikar, L. T. (2 Desember 2019). Cara Menyusun SOP penanganan kekerasan seksual di kampus: belajar dari dosen UI dan UGM. https://theconversation.com/cara-menyusun-sop-penanganan-kekerasan-seksual-di-kampus-belajar-dari-dosen-ui-dan-ugm-128054. Diakses pada 24 November 2020, pukul 21.34 WIB.
  29. Sucahyo, N. (7 September 2020). Menutup Pintu Ruang Kuliah dari Kekerasan Seksual. https://www.voaindonesia.com/a/menutup-pintu-ruang-kuliah-dari-kekerasan-seksual/5573871.html. Diakses pada 24 November 2020, pukul 23.20 WIB. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *