Oleh: Nur Kholifah Arifiani
Pada Selasa 22/10 lalu, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia kembali menggelar Srawung Demokrasi dengan tajuk “10 Tahun Jokowi: Dua Wajah Melodramatik”. Acara ini digelar di Gedung GKU Prof. Sardjito Lt.2 Kampus Terpadu UII. Srawung Demokrasi kali ini mengundang seorang sutradara, budayawan, sineas, dan pengamat politik Garin Nugroho, S.Sn., M.H. dan Prof. Masduki guru besar bidang media dan jurnalisme turut hadir sebagai Pembacaan Orasi PSAD UII atas 10 Tahun Jokowi.
Srawung Demokrasi merupakan diskusi rutin yang membicarakan isu-isu aktual dengan mengundang tokoh-tokoh yang relevan dengan topik yang dibahas. Srawung diselenggarakan secara hybrid (online dan offline) dalam bentuk diskusi santai mengundang media, masyarakat sipil, dan akademisi. Acara ini baru dimulai sejak 3 bulan lalu.
Srawung Demokrasi #3 hadir sebagai refleksi atas kekuasaan melodramatik Jokowi, kekuasaan yang pada awal jabatannya menumbuhkan harapan baru bagi rakyat kecil namun pada nyatanya berakhir kecewa. Dibuka dengan sambutan dari wakil direktur PSAD UII, Dr. Rokhedi Priyo Santoso, S.E. Lalu, diambil alih dengan Sanaullaili, inisiator forum Cik Ditiro sebagai moderator.
20 Oktober 2024 menjadi sejarah baru bagi Indonesia, yakni lengsernya rezim Mulyono yang digantikan dengan kabinet baru yaitu kabinet Fufufafa. Pelantikan presiden menjadi isu yang panas mengingat perjalanan demokrasi Indonesia yang rusak selama 10 tahun ini. Terlantiknya Prabowo Subianto menjadi Presiden RI memerlukan waktu yang tidak pendek, ditambah Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI yang juga anak dari Jokowi.
“Keduanya kita tahu bahwa mereka cacat sejarah, cacat konstitusi, cacat etik, dan cacat moral budaya,” ucap Sanaullaili saat memantik sesi diskusi Srawung Demokrasi (22/10).
Citra Jokowi begitu indah di permulaan kuasanya. Berangkat dari latar belakang ‘orang kecil’ membuatnya dipercaya oleh banyak kalangan sehingga dapat memberikan pencerahan bagi situasi pemerintahan Indonesia. Nahasnya, di periode kedua pemerintahannya, banyak penyimpangan-penyimpangan yang mulai dilakukan oleh Jokowi. Ia sibuk bermain drama dengan para pelakon drama yang sesungguhnya. Nampaknya, makin sedikit hati nurani Jokowi yang tersisa untuk negeri ini.
“Puluhan, ratusan orang bahkan harus berdarah-darah untuk menentang kebijakan maha dahsyat yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. UU ini menjadi alat ampuh kuasa Jokowi untuk merampas ruang hidup masyarakat,” tegas Sanaullaili dengan suara menggebu-gebu.
Ia juga mengatakan Jokowi telah merekayasa sedemikian rupa agar kabinet keluarganya bisa melanggengkan dengan mulus meskipun semua rakyat menentangnya. Pilunya, 25 jt masyarakat Indonesia masih miskin karena ruang hidup mereka dirampas dan dieksploitasi untuk kepentingan kabinet Jokowi dan seterusnya.
Selang pembuka singkat dari Sanaullaili, disambung dengan cerita dari Prof. Masduki. Dalam penuturannya beliau menceritakan era Jokowi adalah era kebebasan berekspresi dibatasi, kita seakan tak boleh berkata ‘No’. Menegaskan bahwa kita harus terus berbicara ‘No’, harus berani mengekspresikan aspirasi kita. Politik Dinasti adalah kata yang tepat untuk rezim Jokowi, otoriter tertinggi di Indonesia dimana raja itu selalu benar dan rakyat harus mengikuti.
Menyinggung Tempo, Tempo adalah satu-satunya majalah yang berani mempublikasikan tulisan-tulisan tentang kerusakan sistem demokrasi akibat ulah Jokowi. Memberikan simbol bahwa Jokowi menempatkan Indonesia sebagai kerajaan dan presiden sebagai raja.
Perumpamaan yang diberikan oleh Prof. Masduki berlanjut dengan statement yang disampaikan Garin. Pemerintahan era Jokowi berubah menjadi drama yang dimana drama adalah seni orang bermain peran di panggung. Perilaku Jokowi boleh jadi baik di depan rakyat, namun menusuk di belakangnya. Ilustrasi ini membantu kita memahami bahwa tidak ada politik yang mengandung ketulusan dan tidak ada politik yang dimanifestasikan.
Lebih lanjut, Garin dalam narasi dan sedikit candaannya mengatakan ada jurus-jurus yang harus dipenuhi untuk menjadi orang zalim yang populer. Diantaranya yaitu gaul, selalu berganti-ganti baju, memakai gitar sebagai aksesoris, harus selalu dekat dengan masyarakat terutama masyarakat adat, cinta agama dan keluarga. Jokowi juga selalu berurusan dengan pembangunan dan investasi. Padahal orang dengan jabatan setinggi presiden dirasa tidak perlu lagi turun tangan dan mengurusi tetek bengek urusan pembangunan.
“Coba kita lihat kunjungan Jokowi. Bukan di tempat miskin tapi di tempat-tempat investasi. Papua, Sulawesi, Sumatera. Lihat majalah tentang investasi, semua harus terlaksana termasuk IKN. Apa urusannya presiden ngawal investasi, jual tanah dan ibu kota?,” pungkas Garin (22/10).
Politisi dan sutradara disebut, menggambarkan sosok Jokowi dengan sebutan raksasa berwajah rakyat dan Prabowo dengan sosok raksasa yang benar raksasa. Sesuai dengan citra yang dibangun di setiap pencalonan Prabowo, seperti sosok gagah kharismatik dengan latar belakang kemiliteran yang kuat.
Pembacaan Orasi PSAD UII atas 10 Tahun Jokowi.
Setelah sesi tanya jawab berakhir, acara dilanjut dengan pembacaan puisi dan orasi. Pembacaan orasi dari PSAD yang disampaikan oleh Prof. Masduki menghasilkan 4 poin utama, antaranya:
- Menuntut agar lembaga-lembaga negara sesuai tugasnya, seperti KPK, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi untuk mengusut segala kecurangan pemilu dan kasus-kasus lain terkait represif atas kebebasan berekspresi, intervensi lembaga peradilan, pelemahan demokrasi yang terjadi selama satu dekade di bawah pemerintahan Joko Widodo,
- Mendesak partai yang kalah dalam pilpres untuk menjadi oposisi yang berpihak pada rakyat, menjaga konstitusi dan hak-hak kemanusiaan. Berani menggunakan hak politiknya untuk mengadvokasi isu-isu kerakyatan dalam lima tahun kedepan,
- Menyerukan masyarakat sipil untuk tidak menjadi bagian dari kekuasaan yang secara simbolis cenderung menghidupkan kembali otoriterisme dan militerisme, masyarakat sipil harus menjadi oposisi termasuk perguruan tinggi dan setia pada nilai-nilai kebenaran menjalankan pendidikan politik kemanusiaan dan terus berpihak pada kelompok marginal yang terdiskriminasi dan tertindas,
- Kami menyerukan gerakan berbasis budaya dimulai dari hari ini untuk menolak lupa dan merawat kejernihan kewarasan kita atas kasus-kasus pelanggaran hak atas upaya melawan narasi melalui pencitraan yang masih dilakukan oleh Jokowi di ujung kekuasaannya, karena kami yakin gerakan budaya akan lebih mampu dan suspend untuk menjaga akal sehat kita dan mengupayakan berjalannya demokrasi substansial di akar rumput tidak hanya di lingkungan komit.
“10 tahun kekuasaan Jokowi hanya menjadikan kita sebagai penonton pasif. Politik harus menjadi bacaan kita sehari-hari hingga akhirnya kita bisa berhijrah. PSAD ini diibaratkan sebagai iqra’ dan ijtihad yang bisa kita lakukan,” jelas Garin.
Prof. Masduki juga menambahkan, harapannya PSAD bisa memulai dengan audiensi terutama mahasiswa UII agar semakin ‘melek’ dengan kondisi politik di Indonesia.
Penyunting: Paramitha Maharani
Grafis: Dhiya Shofia
