Oleh : Zahrah Fauziah Wulandari & Nabila Nuril Muna
Gerakan Aliansi Rakyat Memanggil memadati simpang Jalan Gejayan, Yogyakarta, pada Sabtu (13/06). Aksi tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi masyarakat sipil, NGO (Non-Governmental Organization), Forum Cik Di Tiro, komunitas buruh, petani, guru, ojek online, komika, komunitas wibu, seniman, hingga mahasiswa dari berbagai kampus.
Aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB itu digelar sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin memberatkan kehidupan rakyat. Akibatnya, arus jalanan menuju pusat aksi dari berbagai arah, baik dari barat, selatan, dan utara ditutup. Kibaran bendera merah putih dan lambang dari berbagai aliansi disertai spanduk dengan tulisan tajam menjadi alat visual penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah membuat suasana semakin memanas.
Perwakilan dari berbagai aliansi silih berganti secara tertib mengemukakan orasi hingga puisi. Perdana Arie Putra Veriasa seorang mantan tahanan polisi pada demo Agustus 2025 lalu, turut berorasi membuat atensi massa semakin intens. Dalam orasinya, Ia menyoroti keburukan sistem pemerintahan dari tahun ke tahun. Arie juga menilai terdapat pengesahan kebijakan yang tidak mempertimbangkan nasib rakyat secara berkepanjangan. Kemudian, ketika para aktivis melakukan kritik untuk menuntut hak rakyat secara semena-mena mereka dikriminalisasi.
“Negara tidak belajar dari kejadian Agustus tahun lalu, bukannya berbenah. Mereka malah semakin ngawur. Harga BBM naik, rupiah melemah, MBG, dan Kopdes masih berjalan. Pembungkaman juga masih terus berlanjut,” ungkap Arie dalam orasinya.
Desakan sepuluh tuntutan maklumat aliansi rakyat memanggil
Aksi ini mendesak pemerintah untuk segera memenuhi sepuluh tuntutan rakyat. Adapun sepuluh tuntutan rakyat dalam aksi tersebut, yaitu:
- Hentikan Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang rawan korupsi dan minim pengawasan publik.
- Tolak Koperasi Desa Merah Putih yang menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik.
- Cabut revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer. Lindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Akhiri imunitas aparat. Anggota TNI dan Polri yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil harus diadili secara terbuka dan independen, bukan melalui mekanisme peradilan yang melanggengkan impunitas. Keadilan bagi korban tidak boleh dikalahkan oleh solidaritas korps.
- Wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia.
- Wujudkan layanan dan fasilitas kesehatan gratis yang dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
- Pulihkan dan tingkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Hapuskan ketimpangan di segala lini.
- Lindungi hak-hak pekerja. Hentikan eksploitasi PRT, guru, buruh tani, buruh tambang, dan buruh pabrik. Jamin upah layak, kesehatan, dan tegakkan aturan untuk perusahaan dan pemodal.
- Segera lakukan penindakan kepada perusahaan aplikasi transportasi online yang melanggar KP 667 dan 1001. Keluarkan pasal bermasalah dalam Perpres 27 Tahun 2026 tentang kontrak kemitraan berjangka. Segera buat naskah akademik untuk rancangan UU transportasi online dan libatkan organisasi ojek online dalam proses penyusunan dan pembahasannya.
- Bebaskan seluruh tahanan politik dan warga yang dikriminalisasi akibat menyuarakan kritik, serta terlibat dalam gelombang aksi rakyat. Hentikan teror, intimidasi, kriminalisasi, pengawasan, dan segala bentuk pembungkaman terhadap gerakan rakyat, jurnalis, akademi, seniman, dan pembela HAM.
- Jamin hak rakyat atas tanah, perumahan, dan ruang hidup yang layak. Usut tuntas korupsi Stadion Mandala Krida Yogyakarta.
Marsinah selaku Koordinator Umum Aliansi Rakyat Memanggil dari Forum Cik Di Tiro mengatakan bahwa, gerakan ini bukan sekadar respons terhadap situasi nasional yang terjadi saat ini, tetapi juga menjadi media pendidikan politik yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dari berbagai elemen untuk bersuara kritis atas ketidakadilan yang disebabkan adanya pengelolaan negara secara serampangan oleh para rezim. Ia mengungkapkan bahwa ada tiga prioritas utama dalam sepuluh tuntutan yang sangat diharapkan untuk ditindaklanjuti segera, yang mana juga mendasari aksi tersebut dilaksanakan.
Pertama, Prabowo-Gibran hingga saat ini masih terus mendengungkan kebijakan terkait proyek strategis nasional, yaitu MBG, Aset Daya Manunggal Perkebunan (ADMP), dan Danantara. Kedua, adanya harapan terkait pemberhentian kebijakan proyek strategis nasional dan proyek-proyek lainnya yang dapat merampas kedaulatan rakyat baik tanah, air, maupun laut. Ketiga, menuntut rezim Prabowo-Gibran untuk melepaskan tahanan-tahanan politik yang saat ini masih diproses serta menjamin kebebasan masyarakat sipil untuk memberikan suara dan kritiknya dengan aman.
“Kita tahu bahwa tiga proyek besar ini menjadi malapetaka politik bagi kita semua, rakyat Indonesia. Karena tiga anggaran ini betul-betul mengganggu bahkan mengancam terhadap terjadinya subsidi kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” ungkap Marsinah.
Marsinah juga turut memberikan atensinya terhadap sistem pemerintahan yang begitu buruk yang tergambar pada seberapa kacaunya situasi di Indonesia saat ini. Seakan sudah tidak ada lagi kepedulian terhadap masyarakat. Di mana, hari demi hari dihadapkan dengan berita tentang kesengsaraan. Transparansi dan kejujuran juga sulit ditemukan oleh masyarakat sehingga perjalanan untuk mendapatkan kesejahteraan masih panjang sampai para rezim tidak lagi berkuasa.
“Besok misal BBM diturunkan, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah negara memperbaiki sistem tata kelola keuangan finansial, terutama terkait dengan anggaran yang orientasi sebenarnya bukan untuk menyejahterakan masyarakat,” ungkap Marsinah.
Salah satu perwakilan buruh yang hadir dalam aksi tersebut, Gianto, berharap aksi Aliansi Rakyat Memanggil dapat terus berlanjut, terjaga, dan lebih terkonsep ke depannya. Menurutnya, pemerintah saat ini tidak mampu memberikan harapan akan perbaikan kondisi masyarakat dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai belum diarahkan pada program-program yang strategis.
Gianto turut mengkritik pemerintah yang dinilainya tidak transparan dalam menyampaikan data dan informasi kepada publik. Ia menilai sejumlah keterangan yang disampaikan pemerintah kerap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia juga menyoroti program MBG yang menurutnya belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur sehingga manfaatnya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
“Tidak jujur rezim hari ini, selalu memanipulasi data dan keterangan yang sebenarnya tidak faktual di lapangan,” ungkap Gianto.
Gianto juga turut menyoroti program MBG yang menurutnya belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Karena itu, klaim bahwa program tersebut mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan petani masih perlu dibuktikan.
“Indikator ukurannya tidak jelas dan tidak terukur,” ujar Gianto.
Melalui aksi Gerakan Aliansi Rakyat Memanggil, ratusan massa menaruh harapan besar atas berbagai tuntutan yang telah disampaikan agar dapat menjadi perhatian bagi pemerintah. Dalam maklumat yang dibacakan, menegaskan penolakan terhadap praktik politik yang dinilai mengabaikan kesulitan hidup masyarakat dan memandang kritik sebagai ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa, sebuah demokrasi tidak tumbuh dari pujian yang dipaksakan, melainkan dari keberanian mengoreksi kekuasaan.
“Kami menolak politik yang meminta rakyat di saat hidup mereka semakin sulit. Kami menolak demokrasi yang menganggap kritik adalah ancaman. Kami menolak negara yang sibuk membangun citra tetapi gagal menjamin kesejahteraan rakyat. Hari ini, sekali lagi, rebut kekuasaan yang mengangkang kedaulatan rakyat!,” demikian bunyi Maklumat Aliansi Rakyat Memanggil.
Penyunting : Nuraini Whidi Astuti
Grafis : Syahmumtaz Zirliyaliva Azwa
