Mahalnya biaya dengan fasilitas yang terbengkalai

Oleh Lani Diana

“Negara ingin PTN meningkatkan kualitas tetapi subsidinya terbatas. Dari sudut pandang saya tidak kaget apa yang menjadi keresahan kalian karena sudah bisa dimengerti. SPP mahal, kualitas dituntut meningkat, subsidi dari pemerintah masih sama,” tutur Darmaningtyas 

Rabu (27/01) komunitas UNY Bergerak melakukan diskusi progresif mendiskusikan isu yang cukup menarik dengan tema yaitu “Ganyang UKT Mahal: Mengurai Praktik Mahalnya Biaya Pendidikan”. Diskusi ini menghadirkan dua narasumber yang sangat berkompeten dalam bidang pendidikan yaitu Darmaningtyas, pemerhati Pendidikan & Transportasi dan Eko Prasetyo, penggagas Social Movement Institute yang keduanya juga terkenal sebagai penulis dengan isu pendidikan yang diangkat pada karya-karyanya.

Berakar dari keresahan para mahasiswa UNY terkait peliknya pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di masa pandemi, diskusi ini hadir sebagai wadah bagi para mahasiswa di Indonesia yang mengalami pengalaman serupa. Mahalnya UKT yang tidak sebanding dengan fasilitas diberikan, tanpa pengurangan maupun kompensasi yang layak, ditambah kesulitan syarat-prasyarat pengajuan pengurangan UKT, menjadi permasalahan yang kurang lebih dirasakan seluruh mahasiswa. Kedua narasumber pun menanggapi dengan saling memberikan pendapat mereka tentang isu-isu terkait dan juga berbagi pengalaman bagaimana mereka memperjuangkan hak pendapat pada saat mereka masih menjadi mahasiswa.

Proses liberalisasi perguruan tinggi

Pada masa sebelum pandemi, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia tengah berlomba-lomba untuk mengubah status kelembagaannya dari PTN Satuan Kerja (PTN-Satker) menjadi PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dan  PTN Badan Hukum (PTN-BH). Harapan akan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan pencarian sumber dana demi meningkatnya kualitas dan fasilitas kampus membuat PTN di Indonesia bersemangat menuju perguruan tinggi berstatus yang lebih tinggi. 

Namun dalam pelaksanaannya, perubahan yang terjadi membuat PTN memiliki kecenderungan untuk hanya meraup pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat disoroti melalui salah satunya proses penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri. Kuota pada jalur ini adalah yang paling banyak namun biaya yang harus dikeluarkan pun lebih tinggi, disusul dengan spp yang selangit. Dukungan penuh yang diberikan oleh negara bagi PTN terkait perubahan status, dikarenakan keinginan untuk meningkatkan kualitas PTN dengan sumber daya yang minim dan hanya membebani mahasiswa dengan mahalnya pendidikan tinggi menjadi kecurigaan Darmaningtyas akan adanya proses liberalisasi perguruan tinggi. Hal ini pula yang menjadi penyebab mengapa biaya pendidikan tinggi  kian hari kian melambung. 

Problema mahalnya UKT di masa pandemi

Di masa pandemi, biaya UKT yang sedari awal telah membludak menjadi isu yang disuarakan teman-teman mahasiswa. Pasalnya, meskipun kondisi pandemi tengah menyulitkan seluruh pihak pengurangan UKT yang layak tetap tidak terjadi. Hal ini ditambah dengan permasalahan fasilitas kampus yang tidak diperoleh secara maksimal oleh mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan kampus maupun negara tidak mampu memberikan solusi terkait masalah UKT ini. Eko Prasetyo mengamati bahwa sesungguhnya keringanan biaya UKT pada masa pandemi dapat terjadi. 

“Terlebih ketika sektor ekonomi yang lain seperti UMKM dan BUMN mendapat insentif, sehingga seharusnya kampus atau perguruan tinggi pun mampu mengalami hal serupa,” tuturnya. Hal ini juga mengingat akan biaya yang dikeluarkan mahasiswa saat PJJ tidaklah murah dan pandemi memberi dampak pada kondisi ekonomi setiap orang tua. 

Dalam aksi terkait isu UKT, Eko Prasetyo menyoroti bahwa dalam pelaksanaannya memang mengalami berbagai kendala. Selain isu ini tidak cukup populer seperti isu yang lain, isu ini juga terbatas hanya pada kalangan PTN sehingga ajakan untuk bergerak bersama menjadi lebih sulit. “Apalagi PTN yang memiliki kebijakan otonom pada soal pengelolaan anggaran. Itu kita hampir tidak punya informasi yang mencukupi soal tata kelola keuangan kampus sehingga mahasiswa benar-benar tidak mempunyai informasi yang valid berapa porsi biaya kampus itu,” tambah Eko Prasetyo. Sulitnya mendapat akses terkait pengelolaan anggaran dan relasi kekeluargaan yang terjadi antar aktor kampus membuat langkah mengkritisi UKT ini menjadi terkendala.

Seiring berkembangnya zaman, pola perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa juga lebih kreatif dan beragam. Dalam diskusi ini, kedua narasumber memaparkan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa menanggapi isu UKT. Oleh Darmaningtyas, hal utama yang diperlukan adalah memetakan dimana biaya operasional terbesar kampus dikarenakan minimnya basis data terkait biaya operasional ini.

 “Contoh dana yang digunakan saat pandemi ini oleh kampus antara lain biaya pemeliharaan gedung, biaya penggunaan listrik dan biaya internet dan telpon,” imbuh Darmaningtyas.

Dengan melakukan pemetaan maka akan terlihat mana biaya yang diperlukan dan tidak serta cakupan biaya yang dapat dicover oleh subsidi pemerintah. Strategi lain seperti mempopulerkan isu ini melalui kampanye, melakukan advokasi pendampingan korban UKT, melakukan lobby dengan orang yang memiliki pengaruh opini, dan aksi kreatif seperti melalui sosial media disampaikan oleh Eko Prasetyo kepada mahasiswa terkait isu UKT atau orang miskin yang tidak bisa kuliah. Permasalahan gerakan lawan UKT ini masih akan terus berjalan jika pihak kampus tidak memberi perincian bagaimana dana operasional di distribusikan sebagaimana mestinya

**

Penyunting: Aurelia T. Nugroho

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *