Mengkaji Wacana Kuliah Luring Universitas Islam Indonesia

Oleh Lulu Yahdini

Beberapa waktu lalu pihak Universitas Islam Indonesia (UII) dengan menyebar angket mengenai Pengalaman dan Referensi Kuliah Daring Masa Pandemi COVID-19 tahun 2021.  Angket tersebut nantinya akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan pihak kampus untuk mengambil kebijakan perkuliahan tatap muka pada semester ganjil 2021/2022 setelah dianalisis oleh Tim Angket Persiapan Kuliah Luring. 

“Setelah data terkumpul dan tim saya analisis, hasilnya akan kami serahkan ke pimpinan universitas yang juga akan ditembuskan ke pimpinan fakultas, jurusan, dan prodi, serta tim lain di bawah universitas (satgas Covid-19 dan tim kajian persiapan kuliah luring)” ujar Ahmad Munasir Rafie Pratama, Ketua Tim Angket Persiapan Kuliah Luring UII (10/5).

Sejatinya pihak kampus telah membuat kebijakan pada fakultas tertentu untuk melakukan kuliah luring karena tidak memungkinkan untuk kuliah daring, misalnya fakultas kedokteran. “Kemarin kan kita membuat kebijakan di  bulan Januari-an ya di bulan Januari dengan persyaratan ketat dan alhamdulillah memang ada yang berjalan dengan normal ada yang tidak normal. Tidak normalnya itu tiba-tiba ada kejadian di swab, di PCR ternyata ada 9 orang yang positif akhirnya pada waktu itu terus labnya ditutup nah tapi yang yang tidak akhirnya itu tetap berjalan nah itu kajian-kajian.” Jelas Dr. Abdul Jamil selaku Ketua Satuan Tugas Mitigasi Penyebaran COVID-19 Universitas Islam Indonesia (19/5).

Tak hanya soal angket, membuka kampus untuk melaksanakan kegiatan luar jaringan skala masif juga memerlukan mitigasi dan antisipasi, Jamil mengatakan bahwa pihak UII akan mempersiapkan Shelter yang akan digunakan sebagai tempat mitigasi. Shelter juga akan menjadi tempat isolasi jika terjadi penyebaran. Salah satu bangunan yang direncanakan akan menjadi Shelter adalah Rusunawa. “Kalau nanti tetap dimunculkan kuliah luring diputuskan maka harus punya shelter,” tambah Jamil. 

Rencana menggunakan Rusunawa UII sebagai shelter ini akan terus didiskusikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman dan Dinas Kesehatan Sleman terkait prosedur yang harus dijalankan sebab shelter harus memiliki pegawai seperti Cleaning Service yang menggunakan APD, kamar mandi yang tidak boleh digabung, sampah yang tidak boleh dibuang sembarangan seperti sampah medis yang harus diproses terlebih dahulu. 

Saat ini shelter UII digunakan untuk wilayah Sleman sambil mempelajari pengelolaan shelter kemudian kedepannya akan digunakan untuk mahasiswa UII. “Ya masalah waktu belum ada pembicaraan, tetapi menurut saya selama belum dipakai untuk mahasiswa, dan sambil kita belajar manajemen pengelolaan shelter dan membantu masyarakat dalam hal penanganan covid 19 UII perlu perlu  terlibat”  ujar Jamil.

Selain mempersiapkan Shelter kapasitas kelas saat perkuliahan nantinya hanya bisa terisi 50 persen,  dengan harapan dapat meminimalisir penyebaran virus COVID-19 sehingga tetap bisa kuliah seperti biasa. Berdasarkan kebijakan tersebut Jamil mengatakan bahwa sistem tersebut juga tidak mudah untuk diterapkan karena akan menyebabkan pembengkakan kelas, semakin diminimalisir nya kapasitas kelas maka jumlah kelas akan semakin banyak. Banyaknya jumlah kelas akan membutuhkan lebih banyak tenaga pendidik yang pastinya membutuhkan biaya lebih.

“Biaya tambah kelas bertambah nggak mungkin kan kelaskan gak bertambah, kita kita punyanya itu. Nah terus kita kemarin sampai dikaji Oke kalau gitu kita sekarang gantian masuk gantian masuk itu sistemnya nggak nggak nggak nggak mudah juga misalnya semester ini nomor ganjil gitu kan terus apa namanya terus setelah UAS semester genap kasihan mahasiswa gimana kos-kosannya.” Jamil menegaskan (19/5).

Vaksinasi di Kampus UII beberapa waktu lalu 30 Maret 2021 juga merupakan hal yang wajib dipersiapkan untuk melaksanakan kuliah luring karena, civitas akademika merupakan salah satu prioritas yang mendapatkan vaksin COVID-19. Menurut Linda Rosita hal yang melatar belakangi vaksinasi ini adalah untuk memperoleh herd immunity atau kekebalan kelompok di sekitar kampus. 

Kalau kita sudah luring paling nggak kita sudah ada sistem pertahanan pada 70 persen yang  sudah divaksin. Kemudian akan melindungi orang-orang demikian 30% yang mungkin karena sebab tertentu mereka tidak bisa divaksin jadi memang herd immunity itu tujuannya untuk memberikan perlindungan pada orang-orang yang tidak mendapatkan vaksin,” ungkap Linda Rosita, Ketua Vaksinasi UII (13/4).

Pandangan Ahli terkait Pembelajaran Tatap Muka

Pembukaan kembali Sekolah dan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan pembelajaran luar jaringan juga memiliki pro/kontra di masyarakat termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDIAI) Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDIAI) pembukaan kembali sekolah pada bulan Juli 2021 belum direkomendasikan karena melihat situasi dan penyebaran COVID-19 yang masih berbahaya. Pernyataan IDIAI tersebut dikeluarkan atas kajian dan pertimbangan yang telah dilakukan berdasarkan hak anak dari Konvensi Hak-hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.

Senada dengan pernyataan IDAI, LaporCOVID mengatakan bahwa perlu mempertimbangkan berdasarkan Hak anak untuk hidup yang dicantumkan sesuai dengan amanah United Convention on The Right of The Child) dan UU Perlindungan anak no. 23/2002. Positivity Rate di Indonesia masih di angka 12 persen, angka ini dianggap masih cukup tinggi untuk transmisi di sekolah menurut CDC (Centre for Disease Prevention Control) meski Fenomena Learning Loss dapat dialami selama masa pandemi Covid-19 namun hal tersebut dapat ditanggulangi dengan inovasi di bidang pendidikan dengan meningkatkan kapasitas guru serta intensif satuan pendidikan.

 “Jika tetap ingin membuka sekolah atau perguruan tinggi maka harus memiliki pengetahuan pengendalian COVID-19 salah satunya dengan membentuk Satgas yang akan melakukan trace and test” ujar Amanda, Humas LaporCOVID melalui pesan Whatsapp (25/5).

Epidemiologi dari Universitas Airlangga, dr. Windhu Purnomo mengatakan jika pemerintah tetap ingin melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah maka positivity rate COVID-19 di Indonesia harus ada di bawah angka 5 persen. Jika dipaksakan untuk membuka sekolah, dikhawatirkan sekolah atau perguruan tinggi akan menjadi cluster baru dan membawa resiko bagi orang tua di rumah.

Kami juga meminta tanggapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (DPM FPSB) selaku perwakilan mahasiswa mengatakan sejauh ini hal-hal terkait perkuliahan luring masih dibahas dan dikaji oleh jajaran rektor dan dekanat sehingga mereka belum bisa banyak berkomentar.

“Sebenarnya bukan belum mengambil sikap terkait perencanaan tersebut. Cuma sebenarnya lebih menunggu keputusan nih dari jajaran dekanat, karena kan untuk yang lebih memahami kondisi terkait kampus/perkuliahan dan lain itu jajaran tersebut” ujar Aura Nabila (13/6) selaku ketua DPM FPSB.

Aura dan pihak DPM FPSB juga masih menanyakan hal ini kepada Dekanat dan jajarannya sebab menurutnya, mengambil keputusan untuk mengadakan kuliah luring bukan suatu perkara yang mudah.

Jadi, Kapan UII melaksanakan Kuliah Luring?

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Nadiem Makarim telah menekankan bahwa sekolah harus mulai tatap muka pada bulan Juli 2021. Namun keputusan tersebut tetap mengikuti kebijakan PPKM mikro setempat. Untuk itu Jamil mengatakan boleh atau tidaknya kampus melakukan kuliah luring tetap harus melihat realita yang terjadi di lapangan. Memperhatikan realita penyebaran kasus positif di lapangan Karena jika daerah kampus aman atau berada di zona hijau, sedangkan daerah Mahasiswa ada yang dari zona merah maka akan lebih besar potensi penyebaran COVID di kampus UII. 

“Misalnya Sleman daerah hijau, kec ngemplak daerah hijau. Trus mahasiswa darimana? Ada dari bantul, kulonprogo, gunung kidul. Trus apakah dijamin? Dari luar jawa, dari jawa bagian mana-mana, Apakah dijamin? Yang menentukan zona hijau itu tidak hanya lokasi, tapi juga asal mahasiswanya. Memang harus dikaji secara utuh lah. Saya selaku ketua tim covid berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa kuliah luring.” tutup Jamil (19/5).


Penyunting: Citra Mediant
Reporter: Lulu Yahdini, Rayhana Arfa A, Wahyu W. Syifa
Rancang Grafis: Rosyih Hilmi A. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *