Pelecehan dan Kekerasan Seksual dalam Lingkup Akademik: Bagian Pertama (I)

Esai Tentang Kekerasan Seksual

Oleh Marhamah Ika Putri

Kekerasan seksual dalam lingkup akademik masih menjadi momok mengerikan akhir ini, mulai banyak baik itu kasus pelecehan maupun kasus kekerasan seksual dari institusi pendidikan, terlebih universitas, mencuat ke publik. Berdasarkan survei kolaborasi oleh Tirto.id, The Jakarta Post, dan Vice Indonesia, kolaborasi #NamaBaikKampus ini mengungkap berbagai dugaan kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi di Indonesia. Dari 13 Februari hingga 28 Maret 2019, terkumpul sebanyak 174 dari 207 testimoni berasal dari para penyintas kekerasan dan pelecehan seksual di Institusi Perguruan Tinggi tersebar di 29 kota dan 79 perguruan tinggi. 

Korbannya-pun tak hanya perempuan, terdapat juga korban laki-laki sebanyak 7 orang. Mayoritas penyintas berstatus sebagai mahasiswa 172 orang, staf 1 orang, dan tenaga pengajar 1 orang. Pelaku dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual terdiri dari mahasiswa, dosen, staf, pastor, warga di lokasi KKN, hingga dokter di klinik kampus.

Lantas pada pertengahan 2020, salah satu kampus swasta berlokasi di Yogyakarta juga dikejutkan dengan kasus predator seksual oleh salah satu alumninya, IM, seorang mahasiswa berprestasi dan memiliki citra baik semasa kuliahnya. Kasus ini sempat mengguncang kampus tempat Ibrahim menimba ilmu semasa di Yogyakarta, karena sebanyak 30 aduan dari 30 orang penyintas melaporkan Ibrahim Malik ke LBH Yogyakarta. Kabar terakhir menyebutkan bahwasanya status mahasiswa berprestasi disandang Ibrahim dicabut oleh pihak kampus. Masih banyak lagi kasus kekerasan dan pelecehan seksual terjadi pada lingkup kampus. Sebut saja kasus kekerasan seksual lainnya seperti kasus Agni di UGM Yogyakarta, predator seksual seorang dosen di UIN Malang, dosen terpidana kasus kekerasan seksual di UPR Palangkaraya, kasus dosen mesum di Undip Semarang, dan lain-lain.

Di sisi lain menurut laporan Catatan Tahunan (CATAHU) oleh Komnas Perempuan pada 2018 juga menunjukkan lebih dari 300 pengaduan kekerasan seksual tercatat di Institusi Pendidikan Tinggi dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Selain dalam lingkup universitas, kasus kekerasan seksual juga terjadi pada tingkat sekolah, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2019, tercatat sebanyak 21 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban sebanyak 123 orang terjadi di institusi pendidikan. Terdiri dari 71 anak perempuan dan 52 anak laki-laki. Pelaku terdiri dari guru dan kepala sekolah. dari 21 kasus tersebut, sebanyak 13 kasus (62%) terjadi di jenjang Sekolah Dasar, 5 kasus (24%) di jenjang SMP/sederajat, dan 3 kasus (14%) di jenjang SMA.

Modus dan Pola Kekerasan Seksual dalam Lingkup Akademik

Menjadi sebuah ironi ketika problematika kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia terkhusus dalam lingkup akademik terjadi bahkan pada level Sekolah Dasar (SD). Oknum guru pelaku kekerasan dan pelecehan seksual yang seharusnya menjadi orang tua kedua di sekolah, malah melakukan hal tak senonoh kepada murid-muridnya. 

Pola pelecehan seksual di sekolah,bervariasi. Para korban diiming-imingi sesuatu dalam bentuk barang, diancam untuk diberi nilai jelek dan tidak naik kelas, diberikan pulsa atau pakaian, dijanjikan untuk dinikahkan, korban dipacari oleh pelaku, dan lain sebagainya. Hal ini semakin disayangkan ketika anak pada seusia itu belum awas dan menyadari jika perlakuan yang mereka terima merupakan bentuk kekerasan ataupun pelecehan seksual.

Terlebih di lingkup institusi pendidikan tinggi, modus dan pola-pola tindak kekerasan, pelecehan seksual lebih beragam. Menurut Dzeich dan Weiner (1990, dalam Artaria (2012)) terdapat beberapa tipe pelecehan seksual di lingkungan kampus: 1) tipe “Pemain-Kekuasaan” atau “quid pro quo”, pelaku memanfaatkan posisi sosialnya untuk melakukan pelecehan seksual kepada korban; 2) tipe berperan sebagai “Ibu/Ayah”, pelaku membangun hubungan lebih kepada korbannya, dengan alasan akademik, profesional, maupun personal. Biasanya, tipe jenis ini sering dilakukan oleh oknum guru kepada muridnya; 3) tipe “Groper”, pelaku dengan sengaja menyentuh bagian tubuh korban, bisa dilakukan di tempat umum ataupun tempat sepi. 

Selain itu, terdapat pula beberapa bentuk kekerasan seksual (kategori tindak pidana/kejahatan) di lingkungan pendidikan, seperti; perkosaan/percobaan perkosaan, intimidasi/serangan bernuansa seksual, eksploitasi seksual (pengajar memaksa siswanya untuk melayani nafsu seksualnya dengan imbalan nilai bagus), penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan pernikahan (memaksa korban menikah dengan pelaku), perdagangan perempuan demi tujuan seksual, kontrol/represi terhadap cara perempuan berpakaian, dan lain-lain. 

Sulitnya menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia

Tidak bisa dipungkiri, pola pikir “menyalahkan” atau “victim blaming” terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual masih sering kita temui. Korban disalahkan karena tidak melawan, disalahkan karena pakaian yang ia kenakan, korban disalahkan karena diduga menggoda duluan, dan masih banyak lagi tuduhan lainnya. Akibatnya, banyak sekali korban dari pelecehan dan kekerasan seksual enggan untuk melaporkan pengalaman mereka ke pihak berwajib.

Alasan lain di balik para korban enggan membuat laporan karena mereka merasa malu, takut, tidak punya bukti, dan khawatir dianggap berlebihan. Nahasnya lagi kebanyakan pelaku merupakan orang yang memiliki relasi kuasa, sehingga tidak mungkin bagi penyintas memberikan efek jera kepada si pelaku. Misalnya saja sebuah kasus kekerasan seksual oleh pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, dengan inisial pelaku EH dan Maria sebagai korban (bukan nama sebenarnya).

Melalui laman The Jakarta Post, Maria menceritakan pengalaman pahit sebagai korban pelecehan seksual dilakukan oleh pengajarnya sendiri. Pada saat kejadian, EH meminta bertemu secara personal pada Maria di pusat studi kampus pada pukul 8 malam untuk melakukan sesi konsultasi tugas paper dari mata kuliah dengan pengampunya adalah EH. Pada waktu itu, Maria terlambat mengumpulkan tugas paper dari jadwal pengumpulan. Maria mengirimkan email kepada EH dan mengatakan akan menerima konsekuensi tugasnya untuk tidak mendapatkan nilai, namun, EH malah mengajak Maria untuk bertemu. 

Pada saat kejadian, Maria sama sekali tidak memiliki pikiran buruk terlintas di benaknya. Saat EH meminta untuk bertemu pada malam itu, EH mengatakan bahwa tugas paper Maria berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebuah skripsi. Pada beberapa momen saat sedang bersama, Maria merasa tidak nyaman ketika EH melakukan sentuhan fisik, hingga ia sadar bahwa apa yang EH lakukan memiliki maksud tertentu. 

“Setelah malam itu, ia meminta untuk bertemu lagi. Aku setuju karena ingin memastikan apa yang udah dilakuin. Kalo dia ngelakuin itu lagi, aku akan lapor dia.” Ujar Maria. 

Namun pada saat bertemu kembali, EH seperti orang berbeda, lanjut Maria. EH sangat sopan dan tidak menunjukkan gerak gerik seperti di pertemuan sebelumnya, sehingga Maria memutuskan untuk tidak melaporkannya. Hingga satu tahun kemudian, Maria mendengar kabar bahwa ada seorang perempuan melaporkan EH pada birokrasi kampus terkait pelecehan yang ia terima. 

Menurut keterangan Maria, EH dibebastugaskan dari kegiatan pengajaran dan tidak diperbolehkan untuk memberikan bimbingan skripsi. Selain itu, EH juga diminta melakukan mandatory counseling di Rifka Annisa’s Women Crisis Center. Informasi ini Maria dapatkan setelah mencoba menghubungi pihak fakultasnya. Meskipun demikian, Maria mengakui jika ia masih bertemu dengan EH di sekitaran kampus.

Kisah ini merupakan satu dari sekian banyak kisah lain dimana relasi kuasa sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari pelaku baik pelecehan maupun kekerasan seksual. Ketika mengetahui bahwa EH merupakan seorang intelektual. Ihwal tersebut menjadi sebuah ironi, terlebih saat mengetahui bahwa EH bahkan mengajarkan mata kuliah mengenai gender dan feminisme, dan seharusnya ia paham betul mengenai pelecehan tersebut. 

Seorang dosen filsafat di Amerika, Eric Schwitzgebel, menyebut fenomena ini sebagai moral licensing. Fenomena ini terlihat ketika orang-orang yang sangat dihormati atau berkuasa bertindak dengan cara bertentangan dengan kepribadian publik mereka. Perilaku EH merupakan salah satu perilaku moral licensing, karena di depan publik, EH membangun image sebagai seorang intelek dan bahkan mengampu mata kuliah terkait gender dan feminisme, dan di saat waktu bersamaan, ia juga melakukan pelecehan kepada beberapa perempuan, berbanding terbalik dengan perilakunya di depan publik. 

Jalan terjal penyintas mencari keadilan

Banyak sekali kasus kekerasan seksual dalam lingkup akademik berakhir damai, dan tidak memberi efek jera terhadap pelaku. Sebut saja, kasus Agni (bukan nama sebenarnya) setelah hampir 1,5 tahun berjuang untuk mencari keadilan dari kejadian pada 2017 silam, antara Agni dan HS (pelaku) berakhir dengan penyelesaian non-litigasi (lewat mediasi). Perjalanan menuju kesepakatan non-litigasi ini pun berjalan sangat alot, banyak hal terjadi hingga akhirnya Agni setuju untuk mengambil langkah ini.

Perjuangan Agni bermula saat Agni mengetahui mendapatkan nilai C untuk KKN-nya, pada November 2017. Ia kemudian membuat sebuah laporan ke tingkat fakultas, dan laporan Agni bersambut hingga akhirnya diproses oleh pihak fakultas Desember 2017. Pada April 2018, rektorat UGM membentuk tim investigasi terhadap kasus Agni. Juli 2018, tim investigasi melaporkan terdapat kasus pelecehan seksual terhadap Agni, kemudian tim investigasi menyerahkan hasil temuan dan rekomendasi kepada UGMsalah satunya HS harus mengulang KKN dan ditunda kelulusannya. Hingga November 2018, diketahui HS mengadakan yudisium, dan Agni bersedia untuk memberi pernyataan terkait kasusnya kepada BPPM BalairungKasus Agni hanya satu dari sekian cerita kelam dialami oleh banyak penyintas kekerasan seksual di luar sana. 

Untuk kasus pelecehan seksual malah lebih rumit, dan penyintas terkesan menjadi serba salah. Mayoritas korban dari pelaku pelecehan seksual enggan membuka suara mengenai terkait pengalaman mereka. Alasannya pun berbagai macam, seperti malu untuk bersuara, takut dianggap berlebihan, menjadi bahan omongan, hingga akhirnya para korban memilih untuk pengalaman ini disimpan sendiri dan menjadi rahasia. Contohnya saja, Rose (nama samaran), pada masa itu dia merupakan mahasiswa di salah satu kampus di Depok, mengalami pelecehan seksual dari dosennya sendiri. Melalui tulisan dari tirto.id, Rose mengakui bahwasanya dosen tersebut memang terkenal sebagai dosen genit, terlebih kepada mahasiswi. Pada mulanya, Rose memaklumi lontaran kalimat dari pelaku dosen tersebut sebagai candaan belaka, hingga dosen itu semakin berani dan melontarkan candaan tidak senonoh kepada Rose.

Rose memilih diam karena banyak sekali korban pelecehan seksual oleh dosen bersangkutan, sehingga banyak orang beranggapan apa yang dilakukan dosen tersebut merupakan hanya sebuah candaan. Akan tetapi, Rose tidak memungkiri yang dilontarkan oleh dosen tersebut membuat dia sakit hati. Satu kejadian membuat Rose semakin geram kepada si dosen ketika ia dan dosennya tak sengaja bertemu di kantin. Saat itu kondisi Rose sedang bersantai sambil minum kopi dan merokok, dan pelaku dosen bersama teman-teman prianya. “Lu S2 sekarang? Lu ngerokok sekarang? Ngapain lu ngerokok itu? Mending lu ngerokok yang lain,” tanya sang dosen sembari dia melirik bagian bawah tubuhnya. Sontak saja teman-teman pria pelaku dosen tersebut tertawa dan Rose hanya bisa diam sebagai bentuk respon. 

“Cerita kelakuannya itu udah umum banget. Gue bukan satu-satunya,” kata Rose. “Korban dia itu udah banyak banget. Cuma biasanya dalam setiap kelas itu dia punya satu-dua orang jadi bulan-bulanan.” lanjutnya.

Pengalaman Rose membuat ia menjadi mengerti, kenapa banyak korban pelecehan seksual lebih memilih untuk diam dan enggan untuk bersuara. Masih banyak orang belum mengenal bentuk pelecehan seksual, kebanyakan orang pasti menganggap pengalaman Rose hanyalah sebuah candaan belaka. Rose takut dianggap berlebihan ketika melakukan protes. Selain itu, tidak adanya kepastian hukum dari pihak kampus untuk melindungi penyintas pelecehan seksual membuat para penyintas enggan untuk membuat laporan. Sehingga, dengan berdiam diri dianggap menjadi opsi terbaik. Selain itu, Rose juga mengatakan hukum Indonesia masih bias terhadap korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual. 

“Seberapa jauh sih lo dibela kalau cuma pelecehan verbal begitu. Tanpa visum dan bla bla bla… Ya akhirnya lebih banyak yang pilih diam,” ujar Rose.

Pengalaman dari Rose dan Agni menjadi bukti, bahwasanya urgensi dari pembentukan hukum sebagai pelindung dari korban kekerasan seksual tidak bisa lagi ditunda. Masih banyak para korban lainnya di luar sana mengalami kejadian serupa, namun memilih untuk tetap diam. Kondisi psikis dan trauma yang mereka alami, tidak ada yang tau selain diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya, malah bisa menjadi sebuah bumerang, hingga para korban secara tidak sadar melakukan hal-hal terlampau batas akibat dari trauma tersebut. 


Bersambung…

**

Tulisan ini merupakan bagian pertama tentang kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di dalam ruang akademik, hadirnya tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak cara untuk mengudarakan diskursus tentang ‘Pentingnya peraturan penanggualangan kekerasan seksual di lingkup akademik’.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *