Rapor Merah FPSB: Berantas Korupsi, Benahi Fakultas

Oleh: Haidhar F. Wardoyo

Pekan lalu (27/03), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia mengadakan sebuah diskusi dengan tajuk ‘Rapor Merah FPSB: Korupsi Salah Siapa?’ Diskusi ini di latarbelakangi dari beberapa polemik yang dilakukan oleh oknum DPM FPSB untuk mengupas tuntas mengenai permasalahan tersebut. Diskusi ini diadakan oleh DPM FPSB dan Aliansi HMJ Independen dengan turut menghadirkan delapan narasumber. Kedelapan narasumber tersebut merupakan orang-orang yang pada periode ini terpilih untuk melanjutkan kepemimpinan pada lembaga legislatif maupun himpunan di FPSB.

Ada Basrin selaku Ketua Himapsi, Faris selaku Sekjen Himakom, Ihsan selaku Ketua Komahi, dan Aureliana selaku Ketua Edsa. Selain itu, ada pula empat calon legislatif FPSB, yakni Satrio, Wintan, Salsa, dan Fauzi yang akan bersama-sama meneruskan dinamika kelembagaan di fakultas ini. Para narasumber yang hadir dituntut untuk menanggapi polemik ini dari sudut pandang mereka dan memberikan opini solutif ihwal permasalahan yang menimpa kelembagaan di FPSB.

Diskusi dimulai dengan pemaparan lebih dalam mengenai problematika yang mendera kelembagaan FPSB di antaranya kasus pungli, korupsi dana lembaga hingga isu nepotisme. Dandy dan Rizaldy (27/03) selaku pemandu dan pemantik menjelaskan bahwa isu nepotisme tersebut berkaitan dengan ketidaksukaan atau permasalahan pribadi oknum terkait dalam konteks penyaluran dana lembaga ke salah satu himpunan. Dana yang semula ditentukan dengan nominal yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian dimanipulasi menjadi tidak sesuai dengan nominal atau “diturunkan nominalnya menjadi lebih rendah.” Hal ini merujuk ke hasil audit yang bermuara pada kasus penggelapan dana untuk kepentingan pribadi oknum tersebut.

Antara Pembenahan Sistem atau Mempertegas Sanksi

Panelis dari masing-masing himpunan dan calon legislatif FPSB kemudian mengemukakan pendapatnya. Satu hal yang menonjol adalah mereka sama-sama sepakat bahwa oknum merupakan yang bersalah dalam kasus ini. Meskipun demikian, argumen lain seperti sistem dan faktor lingkungan juga turut menjadi perdebatan.

“Menurut saya, perlu ada monitoring rutin dan evaluasi setiap tiga bulan karena dana turun ke DPM kan setiap tiga bulan, sehingga tidak ada kecolongan lagi. Menurut saya juga, tidak hanya oknum atau individunya saja yang harus disalahkan, tetapi sistemnya juga harus dikritisi dan diperbaiki,” ujar Wintan.

“Kalau kita breakdown sedikit, dari kasus pembagian dana itu kan berdasarkan ketidaksukaan atau masalah pribadi, nah itu sudah salah si oknum. Kemudian, permasalahan korupsi itu jelas berawal dari niat pribadi dan celah pada sistem. Jadi, perbaikan sistem itu memang perlu, tetapi SDM yang kurang baik dalam suatu struktur juga perlu kita pertimbangkan lagi,” sambung Faris yang kurang lebihnya senada dengan Wintan.

Sementara itu, Aureliana dan Basrin secara tegas menyampaikan bahwa ini murni salah oknum terkait. Keduanya sama-sama berpendapat bahwa sanksi yang ada seharusnya dapat lebih tegas dan diterima oleh semua mahasiswa di lingkup FPSB itu sendiri. “Kampus dan KM UII perlu menindak tegas tanpa ampun sehingga pelaku atau oknum apapun bisa jera dan marwah kampus dapat dilindungi.” Tegas Aureliana.

Pemberantasan Korupsi di FPSB

Suasana diskusi semakin riuh pada babak kedua, terlebih ketika pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat FPSB mulai datang silih berganti untuk para caleg dan para panel yang mewakili himpunan.

“Kemudian, seharusnya para caleg ini tidak perlu beradu gagasan atau ide, sebab itu kalau itu kahim menjadi hal yang wajar. Namun, para caleg ini seharusnya memaparkan hal-hal yang konkrit yang akan dilakukan bukan malah menyalahkan siapa yang salah. Bagaimana caranya agar rapor merah ini bisa tidak menjadi rapor merah lagi, melainkan rapor kelulusan.” Kritik Irwansyah.

Salsa kemudian merespons, “Bagaimana langkah konkrit kami nantinya, ya jelas kita harus membangun satu visi misi bersama dengan empat caleg lain terlebih dahulu. Kita juga harus menjunjung tinggi integritas dan membangun kepercayaan satu sama lain yang berbasis pada pengawasan satu sama lain. Kemudian, pada rapat triwulan itu kita akan meminta transparansi. Terakhir, setiap pengeluaran dana perlu dipublikasikan sehingga semua mahasiswa FPSB tahu kemana aliran dana itu pergi.”

Lebih jauh, untuk sistem transparansi dana nantinya akan dipublikasikan di Instagram melalui sebuah tautan karena mayoritas mahasiswa menggunakan platform ini. Lalu, akan ada perincian bukti berupa kuitansi dan tautan yang mengarah pada formulir pengaduan apabila ada hal mencurigakan yang perlu untuk dilaporkan. 

“DPM juga punya website kan. Jadi, untuk keperluan transparansi dan publikasi nanti akan kita fungsikan keduanya baik melalui Instagram maupun website resmi DPM FPSB,” tambah Fauzi.

Tak hanya itu, diskusi berhasil memantik wacana baru soal pembentukan lembaga khusus, sebab para petinggi jabatan masih saja kecolongan terutama dalam aspek dana dan keuangan lembaga. Lembaga khusus yang ada nantinya akan berfokus pada audit keuangan, investigasi, dan pengawasan aliran dana. Hal ini dicanangkan agar dapat menambal atau mengisi celah yang kerap kali dimanfaatkan oleh oknum yang ingin melakukan tindakan tidak terpuji. 

“Semoga visi misi dari tiap-tiap pimpinan ini tidak hanya sebatas janji palsu belaka, tetapi dapat benar-benar terlaksana secara nyata.” Tegas Rizaldy dan Dandy. Harapannya, dalam periode selanjutnya ketua himpunan, calon legislatif, maupun mahasiswa FPSB dapat bekerja secara kolektif dalam membenahi rapor merah yang dalam beberapa tahun belakangan menyelimuti fakultas kita.

Penyunting : Lulu Yahdini & Citra Mediant

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *