Sengkarut Pemilwa UII dan Janji Manis Wakil Mahasiswa

Oleh Aryo Jippanola (Mahasiswa FH 2018)

Dinamika politik Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII) belakangan ini terlihat semakin keruh, mahasiswa diliputi rasa ketidakpastian. Lembaga kampus dinilai tidak cukup dewasa dalam mengatur rumah tangganya sendiri, semisal ketika mengeluarkan kebijakan yang kacau balau salah satunya tentang Pemilwa. Fakta itu diperkuat melalui kabar menggelitik yang diterbitkan Lembaga Pers Mahasiswa Ekonomika tentang Lembaga Mahasiswa, yaitu peristiwa Pemilwa yang tidak memiliki Peraturan khusus Komisi Pemilihan Umum menandakan ketidaksiapan Pemilwa diadakan. 

Mirisnya lagi, pemangku kebijakan KM UII merespon hal tersebut dengan pernyataan yang tidak masuk akal, berujung pada penafsiran bahwa pemilwa tahun ini ilegal. Akibatnya gugatan pun dilayangkan oleh segelintir Mahasiswa dari Fakultas Hukum. Di sisi lain, ada praktik politik yang tidak mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan. Praktik politik yang tidak etis itu melahirkan tindakan yang mengancam demokrasi dan berkelindan dengan pergeseran nilai-nilai yang dibawa demokrasi. 

Sistem demokrasi rentan dengan Penguasa yang bebas memainkan perannya dalam membentuk peraturan yang menguntungkan status quo. Selain itu pembatasan hak-hak oposisi sering kali diterapkan oleh pemegang kekuasaan.

Fakta – Fakta Membawa Bencana

Jauh sebelum tulisan ini hadir, tulisan bertajuk “Malapetaka Kebebasan Akademik di Kampus UII” yang terbit di laman WordPress SC Komaka menguraikan bagaimana kontradiksi terjadi di lembaga mahasiswa UII. Saat itu Civitas Akademika UII mengecam perbuatan intimidasi berupa “teror” yang dialami oleh salah satu dosen Fakultas Hukum, lantas Lembaga Mahasiswa membuat rilis sikap yang berisi dukungan terhadap adanya kebebasan akademik. Mirisnya hal tersebut malah bertolak belakang dengan fakta yang ada Fakultas Hukum itu sendiri, sebab beberapa mahasiswa progresif yang menyelenggarakan diskusi di kampus beberapa kali tidak terlaksana karena pembatalan sepihak, pembubaran, sampai pelarangan. Alasan yang digunakan pun tidak masuk akal dan melahirkan polemik, salah satunya: Penyelenggara bukan bagian dari organisasi internal!

Wajar saja banyak mahasiswa memilih aktif di luar kampus, sebab dinamika mahasiswa tidak dapat diakomodir oleh Keluarga Mahasiswa (KM) UII. Hal ini dapat dilihat melalui antusias mahasiswa terhadap program-program yang diadakan oleh KM UII. Keberadaan program-program KM UII seakan formalitas belaka, program-program tersebut tidak dapat menarik mahasiswa untuk membangkitkan gairah berproses.

Tak hanya soal program, keberpihakan KM UII juga patut dipertanyakan. Pasalnya, di masa pandemi seperti ini terdapat beberapa mahasiswa yang tidak sanggup ataupun terhambat untuk membayar SPP dikarenakan kondisi ekonomi yang terdampak pandemi, apakah KM UII sudah hadir untuk kebutuhan mahasiswa tersebut?.

**

Dari seabrek masalah yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya, penulis mendakwa lembaga kampus berjalan tanpa gagasan yang berkualitas wabil khusus sebagai representasi mahasiswa. Walaupun mereka berpendapat sebaliknya dan bertujuan untuk kepentingan mahasiswa, maka pernyataan itu hanyalah kosong belaka. Student government Universitas Islam Indonesia (Selanjutnya disingkat SG UII) yang agung itu penulis rasa sudah tidak relevan lagi, sebab lama kelamaan membuat Pemangku kebijakan hanya mempertahankan status quo saja. Hal ini menumbuhkan rasa egosentrisme dan cenderung mengabaikan kehadiran pihak lain, karena hanya mengkonsentrasikan diri pada eksistensinya sepihak.

Lantas melalui fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, muncul pertanyaan apakah SG masih diperlukan?. Jikapun diperlukan, siapa yang memerlukan dan untuk apa diperlukan. ketika SG dijalankan, setiap tahun nya berganti pemangku jabatan, apakah ada jaminan SG tersebut akan berpihak pada kepentingan mahasiswa?. 

Untuk itu, penting sekiranya untuk lebih bijak memaparkan sistem politik yang ideal. Dalam arti lain, menjalankan etika berpolitik memerlukan rumusan yang tepat dan bijaksana. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah dan keputusan yang berlandaskan kepentingan bersama. 

Etika politik yang dimaksud berupa pemahaman sebagai upaya untuk hidup, baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas kebebasan dan menciptakan institusi yang adil (Ricoeur,1990). Misal, untuk menjadi perwakilan mahasiswa yang menduduki jabatan di KM UII haruslah mempunyai mekanisme yang baik, juga membawa aspirasi seluruh mahasiswa. 

**

Sebelum sampai pada rumusan itu, penting sekiranya untuk memperhatikan proses atau perjalanan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Harus ada kontrol dan koreksi agar aspirasi masyarakat sungguh-sungguh mendapat tempat (Haryatmoko, 2003), maka dalam lingkup universitas aspirasi mahasiswa adalah hal utama yang harus diutamakan.

Sebab sedari awal demokrasi dilahirkan untuk menjadi wadah dalam mengadu gagasan serta merupakan proses yang ketat dalam tindakan politik. Perwujudan suatu program haruslah melibatkan seluruh kalangan organisasi internal juga eksternal, hal ini bertujuan untuk melibatkan seluruh elemen mahasiswa agar kebijakan-kebijakan yang lahir berdasarkan kehendak umum.

Selama pemangku kebijakan hanya berkutat pada status quo serta tidak memperhatikan kebutuhan substantif mahasiswa dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Maka apa yang dikatakan oleh Levitsky dan Ziblatt dalam bukunya yang bertajuk Bagaimana Demokrasi Mati, bahwa demokrasi akan mati pada waktunya akan terjadi di KM UII. Sebab kematian itu bukanlah melalui kekerasan, melainkan permainan internal oleh penguasa yang konservatif benar adanya. Hal ini menjadi refleksi bagi pemangku kebijakan agar demokrasi tetap hidup.


Tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera dan tidak menjadi tanggung jawab redaksi Kognisia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *