Substansial Pendidikan Difabel: Inklusif atau Eksklusif ?

Oleh Wahyu W. Syifa

 “Siapapun di negara ini berhak atas pendidikan yang memerdekakan. Berhak untuk Merdeka Belajar.” Ujar Nadiem Makarim, dilansir dari Tribunnews.com pada 3/12/20 dalam memperingati hari disabilitas internasional.

Ungkapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut merupakan sebuah pengingat, bahwa pendidikan merupakan salah satu bagian dari fokus utama di dalam pembangunan  bangsa dan menjadi hak bagi setiap warga negara, yang dijelaskan pada Pasal 28c dan 31 UUD 1945. Pemenuhan hak tersebut tercermin dari sejauh mana pencapaian di dalam partisipasi se kolah yang merupakan hak bagi setiap kalangan, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, dan juga penyandang difabel. Hal ini sejalan dengan tujuan keempat dari SDG’s (Sustainable Development Goals) yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua lapisan masyarakat.  

Pencapaian tujuan tersebut sepertinya masih  sekadar menjadi keinginan semata, karena faktanya pemerataan pendidikan di Indonesia belum menyeluruh, terlebih untuk penyandang difabel. Berdasarkan data statistik pendidikan pada tahun 2019, jumlah persentase para difabel pada usia 5 tahun keatas yang masih bersekolah hanya sebanyak 5,90% dan masih ada sebanyak 21,39% yang belum pernah mencicipi bangku sekolah sama sekali. Hal tersebut masih  berbanding jauh dengan masyarakat Indonesia yang bukan difabel, sebanyak 25,49% masih sekolah dan 5,97% belum pernah bersekolah.

Data prevalensi tersebut menjadi sebuah cerminan problematika pendidikan di Indonesia, yaitu kesenjangan di dalam keterlibatan sekolah antara difabel dengan pelajar yang bukan difabel. Berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) bahwa semakin tinggi kelompok umur, maka semakin rendah tingkat APS yang menandakan bahwa semakin bertambahnya usia penduduk, partisipasi sekolahnya juga semakin menurun. Pada kelompok usia 7-12 tahun menempati APS tertinggi yaitu sebesar 89,78% untuk penyandang difabel dan 99,31% bukan penyandang difabel. Sementara itu, tingkat APS terendah diduduki oleh kelompok usia 19-24 tahun, yaitu 21,37% untuk penyandang difabel dan 25,25%  bukan penyandang difabel.

Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS menjadi sebuah indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pendidikan terkhusus bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.  Dari ketimpangan data APS tersebut, maka perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di dalam peningkatan kualitas pendidikan, terutama keadilan di dalam partisipasi sekolah antara penyandang difabel dan bukan difabel.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang difabel yang menyatakan bahwa peyandang difabel memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dalam satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan juga jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Penerapan peraturan tersebut dituangkan di dalam bentuk layanan pendidikan bagi penyandang difabel untuk memenuhi haknya yaitu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan artikel UNNES, bentuk layanan pendidikan untuk penyandang difabel dibagi menjadi 2 bentuk yaitu layanan pendidikan segregasi dan layanan pendidikan  segregasi.

Pendidikan Segregasi Bagi Penyandang Difabel

Layanan pendidikan segregasi merupakan sebuah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan pelajar bukan penyandang difabel, melalui sistem ini anak difabel diberikan layanan yang khusus dan terpisah disesuaikan dengan kebutuhan dari kondisi masing-masing anak, seperti layanan khusus braille untuk tuna netra, layanan mobilisasi serta aksesibilitas untuk tuna daksa, dan penerapan komunikasi intensif pada penyandang tuna rungu. Sistem segregasi dibedakan menjadi empat bentuk pelayanan pendidikan, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), sekolah luar biasa berasrama, Kelas kunjung, dan sekolah dasar luar biasa. 

Pendidikan segregasi memberikan kesempatan kepada difabel untuk belajar bersama dengan pelajar bukan difabel. Proses tersebut membangun suatu keterpaduan di dalam layanan pendidikan yang dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama bentuk kelas biasa, dalam bentuk ini pelajar difabel belajar bersama dengan non difabel secara penuh dan menggunakan kurikulum yang sama. Kedua, yaitu kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Bentuk keterpaduan dalam kelas ini menggunakan kurikulum biasa tetapi pelajar difabel mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang dipisah dengan pelajar non difabel. Ketiga, bentuk kelas khusus. 

Keterpaduan pada bentuk ini hanya bersifat fisik dan sosial yang artinya bahwa pelajar difabel dipadukan ketika saat melaksanakan kegiatan yang bersifat non akademik saja, seperti olahraga keterampilan seni, dan juga sosialisasi pada waktu istirahat ataupun saat sekolah tersebut mengadakan sebuah acara.

Kedua model pendidikan tersebut yang menjadi cikal bakal dari lahirnya pendidikan inklusif. Model pendidikan inklusif berperan sebagai penghubung antara model segregasi dan integrasi dengan tujuan supaya pelajar difabel memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya, sekaligus mendapatkan layanan yang tepat dengan keterbatasan yang dimiliki, sehingga dapat dikembangkan secara optimal (Hajar, 2017) Pendidikan inklusif di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan secara resmi diakui ketika parlemen tahun 2003 mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa semua warga negara dengan segala jenis disabilitas wajib untuk berpartisipasi dalam pendidikan inklusif. Sunardi dalam (Amka, 2019) 

Pelaksanaan pendidikan inklusif memberikan beberapa keuntungan menurut Unesco (dalam Hajar 2017) yaitu kesamaan hak yang didapatkan oleh setiap anak di dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, membangun dan memajukan masyarakat adil dan demokratis, meningkatkan kualitas pendidikan dan sikap profesionalisme guru, membangun identitas diri dan belajar hidup bersama, serta meningkatkan efisiensi dan manfaat yang berhubungan dengan sistem pendidikan. Manfaat tersebut diimbangi dengan kelebihan pendidikan inklusi yaitu terpenuhinya kebutuhan bagi anak difabel sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Implementasi penerapan pendidikan inklusif di Indonesia masih memiliki beberapa kendala hal ini dibuktikan dengan data Biro Pusat Statistik (BPS) dari 1,6 juta anak difabel di Indonesia, hanya 18% yang sudah mendapatkan pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu anak difabel bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), sedangkan sebanyak 229 ribu penyandang difabel lainnya bersekolah di sekolah reguler pelaksana sekolah inklusi. Beberapa kendala di dalam pelaksanaan pendidikan inklusi diungkapkan oleh narasumber di dalam penelitian yang dilakukan oleh Tarnoto, pertama adalah guru. Sebanyak 27,39% mengeluhkan kurangnya guru pendamping (GPK) di dalam pelaksanaan sekolah inklusi. Hal ini menjadi permasalahan utama yang dirasakan oleh para guru. 

Permasalahan terkait dengan orangtua yang paling banyak dikeluhkan oleh guru yaitu mengenai kurangnya tingkat kepedulian orangtua terhadap penanganan anak difabel yaitu sebanyak 41,21%. Guru juga mengemukakan permasalahan yang muncul terkait dengan siswa, sebanyak 35,29% mengenai penanganan yang berbeda-beda dalam setiap kasus difabel. Selain itu ditemukan juga permasalahan di dalam manajemen sekolah, sebanyak 75% ketidaksiapan sekolah dalam menerapkan program sekolah inklusi yang baik dari segi administrasi dan juga sumber daya manusianya. 

Selain itu permasalahan juga muncul di dalam pemerintahan, salah satunya adalah kurangnya kepedulian pemerintah terkait dengan pelaksanaan sekolah inklusi yaitu sebesar 24,64% Dan yang terakhir adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses pelaksanaan sekolah inklusi yaitu sebanyak 87,10%. Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif, sehingga tujuan dari pendidikan inklusif dapat dirasakan oleh penyandang difabel hal ini dijelaskan oleh Shania Rahmi di dalam tulisannya bertajuk “Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Inklusif atau Diskriminatif ?” yang diterbitkan oleh Kompasiana pada 26/10/20. 

Mengupayakan Perubahan

Pertama, rekonstruksi sistem pendidikan dengan melakukan revisi atau menghapus peraturan yang secara tersirat mendiskriminasi penyandang difabel. Seperti contohnya, menghapuskan salah satu persyaratan di SBMPTN yang mengharuskan pendaftar dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kedua, melakukan pembenahan bagi sekolah yang memiliki predikat inklusif. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah bagi penyandang difabel, selain itu menyelenggarakan pelatihan khusus untuk membekali para guru yang ada di sekolah tersebut. Dalam hal ini pemerintah memiliki andil di dalam melakukan monitoring untuk memastikan peserta mampu mempraktekkan secara langsung mengenai materi yang diberikan, kemudian akan diberikan penilaian dan diakumulasikan sebagai syarat kelulusan dari pelatihan tersebut.

Pemerintah juga merancang kurikulum khusus bagi peserta didik difabel sehingga seluruh kebutuhan di dalam proses pembelajaran dapat diakomodasikan dengan baik. Dalam bidang sarana dan prasarana, membangun layanan fisik yang ramah difabel seperti menyediakan huruf braille di buku pembelajaran atau buku audio bagi peserta didik tunanetra, dan lain-lain. Ketiga, memberikan sosialisasi mengenai pendidikan inklusif sehingga dapat membentuk pemahaman serta partisipasi masyarakat di dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Langkah pertama yang dapat dilakukan di dalam sosialisasi adalah dengan mengubah cara pandang terhadap penyandang difabel sebagai manusia yang memiliki kesamaan hak di dalam hidup, bukan memandang dengan belas kasihan. Dengan demikian para orang tua tidak lagi malu dan khawatir untuk menyekolahkan anaknya di sekolah inklusi.

Melalui upaya-upaya tersebut, pemerintah dapat memaksimalkan program pelaksanaan pendidikan inklusif untuk memenuhi hak bagi penyandang difabel. Selain itu peran orang tua, sekolah dan guru juga berkontribusi di dalam mensukseskan program tersebut. Dengan demikian hak setiap warga negara Indonesia di dalam pendidikan dapat terpenuhi dengan baik, sehingga potensi yang dimiliki oleh setiap pelajar dapat dioptimalkan dan tidak lagi ditemukannya adanya diskriminasi. Apabila kondisi pendidikan tersebut berhasil direalisasikan, maka akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan memiliki daya saing yang tinggi untuk dapat menjadi generasi harapan bangsa, lokomotif pembangunan nasional dan tercapainya cita-cita luhur Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

**

Penyunting: Citra Mediant

**

Daftar Rujukan:

Hajar,S (2017) Analisis Kajian Teoritis Perbedaan, Persamaan, dan Inklusi Dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Bagi Anak Berekebutuhan Khusus (ABK). Jurnal Ilmiah Mitra Swara Ganesha. 4(2). 37-47.

Amka (2019) Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Berekebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. 4(1). 86-101.

Kadir, Abd (2015) Penyelenggara Sekolah Inklusi di Indonesia. Jurnal Pendidikan Agama Islam. 3(01). 4-22.

Tarnoto. Permasalahaan-permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD. Humanitas. 13(1). 50-61.

Silviliyana,dkk. 2019. Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Wahyudi & Kritiawati,R. 2016. Gambaran Sekolah Inklusif di Indonesia Tinjauan Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan kebudayaan.

Tribunnews.com. (2020, 3 Desember) Hari Disabilitas Internasional, Nadiem Makarim: Mari Hadirkan Pendidikan Inklusi. https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/03/hari-disabilitas-internasional-nadiem-makarim-mari-hadirkan-pendidikan-inklusi Diakses pada 10 Desember 2020, pukul 16.00 

Rahmi,S. (2020, 26 Oktober) Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Inklusif atau Diskriminatif ? https://www.kompasiana.com/snffebui/5f9617968ede484aee012822/pendidikan-bagi-penyandang-disabilitas-di-indonesia-inklusif-atau-diskriminatif?page=all#section2 Diakses pada 10 Desember 2020, pukul 20.00

Permana, A. (2013, 19 Mei) Model Layanan Pendidikan ABK. https://sites.google.com/a/students.unnes.ac.id/pus/page/model-layanan-pendidikan-abk Diakses pada 11 Desember 2020, pukul 19.00

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *